Blog aswin
Pada tanggal 17 Agustus ini, bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke 66 tahun. Selama 350 tahun bangsa ini dibawah penjajahan oleh Belanda dan diteruskan oleh Jepang selama 3,5 tahun.
Sedikit kita akan merefleksi perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam empat periode, yakni: periode kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan periode reformasi.
Periode kemerdekaan (1945 – 1949)
Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Jerman dan Jepang mulai kehilangan wilayah-wilayah yang direbutnya. Di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya, kedudukan Jepang semakin tidak dapat dipertahankan. Sehingga pada suatu kesempatan yang dianggap tepat, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan oleh Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesiapada hari Jumat, 17 Agustus 1945 bertepatan dalam suasana bulan suci ramadhan.
Isi prokalamasi adalah sebagai berikut:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,
Jakarta, 17-8-‘45
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno-Hatta
Maka sejak saat itu pengibaran bendera Merah Putih akan dipertahankan oleh darah segenap bangsa Indonesia. Sukarno memilih negara Indonesia berbentuk republik dan Hatta memilih bentuk federal. Setelah mengalami beberapa kali pertemuan akhirnya diterimalah bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Tan Malaka dalam pengasingannya telah mengimpikan bahwa negara Indonesia akan berbentuk republik. Tidak pernah membayangkan adalah seorang A.R. Baswedan yang membawa surat pengakuan kemerdekaan yang pertamakali dari negara Mesir ke Indonesia.
Darimanakah nama Indonesia berasal? Perkataan Indonesia berasal dari seorang ahli purbakala bangsa Jerman bernama Jordan, yang belajar di negeri Belanda. Karena menurutnya kepulauan ini secara geografis berdekatan dengan India, dia menamakan ‘Kepulauan dari India’. Nesos adalah bahasa Yunani untuk perkataan pulau-pulau, sehingga menjadi Indunesos yang akhirnya menjadi Indonesia.
Sebuah negara didirikan memerlukan suatu dasar negara. Setelah mengalami diskusi panjang maka diterimalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Adapun tokoh-tokoh dari nasionalis dan agama hadir, seperti: Sukarno, Muhammad Hatta, AA. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.
Orde Lama dan Demokrasi Terpimpin (1950 – 1966)
Di usianya yang muda, Republik Indonesia mengalami serangan agresi militer pertama dan kedua Belanda disamping beberapa pemberontakan di dalam negeri oleh tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk kekecewaan terhadap perundingan-perundingan Belanda-Indonesia. Pada tahun 1948 meletuslah pemberontakan PKI di Madiun oleh Muso yang didukung Amir Syarifudin. Pemberontakan dapat dipadamkan. Tokoh PKI muda Aidit bisa lolos yang kemudian hari akan melancarkan usaha perebutan kekuasaan pada September 1965. Tentara Islam Indonesia (TII) terbentuk untuk usaha melawan Belanda setelah hijrahnya pasukan Divisi Siliwangi ke Yogyakarta yang kemudian dipergunakan oleh Kartosuwiryo untuk memperkuat Negara IslamIndonesiaatau Darul Islam. Diikuti pembentukan NII wilayah Aceh dan Kalimantan Selatan. Baik Muso ataupun Kartosuwiryo adalah teman diskusi Sukarno saat berada di rumah Cokroaminoto.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai berakhirnya faham fasisme adalah masa dimana faham liberalisme dan komunisme menemukan aplikasinya dalam nilai sosial masyarakat sebagai bentuk garis kebijakan penguasa dalam usaha menemukan pola ekonomi dan kekuasaan. Revolusi sosial yang terjadi di bangsa Indonesia tidak lepas dari lingkungan geopolitikasiadan eropa pada saat itu.
Atas kebijakan demokrasi terpimpin Sukarno saat itu kemudian melahirkan pemberontakan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Syarifudin Prawiranegara, Sumitro Joyohadikusumo, dan M. Natsir melalui pembentukan Pemerintahan Revolusioner RepublikIndonesia(PPRI). Pemberontakan pun akhirnya dapat dipadamkan. Partai Sosialis pimpinan Syahrir pun dibubarkan oleh Sukarno sebagai akibat yang pimpinanan dan beberapa anggotanya dianggap ikut bertanggung jawab dalam pemberontakan ini. Syahrir ditangkap.
Seluruh kebijakan demokrasi terpimpin oleh Sukarno didukung penuh oleh PKI dengan Aidit sebagai Ketua. Pada tahun pemilu tahun 1955, PKI menempati kemenangan urutan nomor empat setelah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama. Faham nasionalis, agama dan komunis (nasakom) yang diperkenalkan Sukarno dimanfaatkan Aidit untuk memperkuat PKI dalam pemerintahan. Usaha kudeta yang kedua oleh PKI dilakukan pada 30 September 1965. Kemudian diketahui bahwa kudeta G30S ini hanya dimotori oleh Aidit, biro chusus, dan beberapa perwira militer. Bahkan Nyoto dan petinggi-petinggi PKI pun tidak tahu. Secara nasional, anggota-anggota PKI tidak ada yang tahu dan usaha kudeta ini pun dapat dengan cepat dipadamkan. Suharto sebagai kepala Kostrad mengambil alih pimpinan AD begitu Ahmad Yani berhalangan. Pembersihan seluruh anggota-anggota PKI beserta organisasi underbow-nya menjadi awal kebangkitan orde baru pada tahun 1966.
Tokoh-tokoh nasional angkatan 45 seperti Hatta dan M. Natsir dibatasi pergerakan politiknya di masa orde baru yang dipimpin Suharto.
Orde Baru (1966 – 1998)
Peristiwa Malari kemudian menjadi berakhirnya mimpi Nasir untuk membangkitkan kembali Partai Masyumi. Partai pun disusutkan menjadi dua dan satu organisasi pendukung pemerintahan, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Orde baru berkuasa selama 32 tahun hingga peristiwa Trisakti memicu revolusi nasional kesekian kali untuk melengserkan Suharto sebagai presiden pada tahun 1998.
Periode Reformasi (1998 – Sekarang)
Masa reformasi pun dimulai menggantikan orde baru. Seperti halnya pada pemilu pertama tahun 1955, bermunculah partai-partai seperti tumbuhnya jamur di musim hujan.
Jika susunan kabinet pemerintahan terus berganti dan berubah setiap enam bulan setelah pemilu 1955 maka susunan kabinet pada masa reformasi tidak banyak berubah. Kesamaannya adalah keduanya tidak fokus terhadap pembangunan bangsa Indonesia tetapi lebih mengurusi hal-hal kepartaian masing-masing. Hingga kemudian muncul wacana ambang batas (Threshold) peserta pemilu untuk membatasi jumlah partai peserta pemilu. Mungkin dengan sedikit partai akan mengurangi beban politik dan wacana retorika. Negarapun dapat fokus kepada kepentingan bangsa Indonesia secara nyata. Setelah mengkaji perjalanan sejarah bangsa Indoneisa, setidaknya itu yang saya setujui untuk menerapkan threshold pada partai peserta pemilu.
Pembagian kebijakan yang mengadopsi Trias Politica harus ditegakan dan tidak berat di salah satunya antara ekskutif, legislatif, dan yudikatif. Pilar-pilar tersebut untuk mendukung sistem kabinet presidensial dan sekaligus mengawasinya. Bukan individu partai yang mengawasi tetapi komunal partai secara keseluruhan. Bukan pula antara partai berkuasa dan partai oposisi. Pilar-pilar tersebut kiranya sudah menjadi penyeimbang terhadap pemerintahan yang ada.
Evolusi sosial sebagai keterlanjutan revolusi soial adalah masih terus bergeliat dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Berusaha menemukan bentuknya sebagai suatu negara republik yang bersih dan kuat. Etika korupsi adalah warisan oleh penjajah pemerintahan Hindia Belanda. Mereka membentuk penguasa-penguasa daerah memeras rakyatnya sendiri untuk mengisi pundi-pundi negara Belanda.Parapenguasa itu dapat kompensasi dan ini berlangsung selama tiga setengah abad lamanya.
Sejarah adalah sebuah kejadian di masa lalu. Kita pelajari kebenaran dan kesalahannya serta kejadiannya untuk menentukan langkah bangsaIndonesiake depan dalam bernegara.
(04 Agustus 1945, KotaKinabalu, Sabah)
