Proses disabilitas atau kecacatan dimulai dari keadaan keluarga yang miskin, tidak memadai atau akibat kecelakaan yang terjadi pada keluarga bersangkutan. Menyadari hal ini, sesuai amanat UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sejak beberapa waktu lalu Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), berusaha mengembangkan pemberdayaan sebagai upaya dini mencegah atau mengurangi terjadinya disabilitas melalui upaya pengentasan kemiskinan secara besar-besaran.
Semua lembaga dan organisasi yang bernaung di dalamnya, seperti LKKS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dianjurkan menggalang kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain membentuk pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) di pedesaab dan pedukuhan. Posdaya dijadikan forum silaturahmi untuk meneliti adanya keluarga yang karena alasan tertentu bisa mempunyai anggota yang menjadi disabilitas. Upaya gerakan tersebut di berbagai provinsi ternyata berhasil baik, dan di beberapa provinsi lainnya sedang berkembang.
Dalam Rapat Kerja LKKS di Padang, Ketua Umum LKKS Provinsi Sumatra Barat, Ibu Hj Nevi Irwan Prayitno, yang juga isteri Gubernur, secara gamblang menangkap gagasan tersebut dengan baik. Di hadapan para peserta Rakerda, yang dihadiri anggota dari seluruh kabupaten/kota se Sumatra Barat, yang umumnya dipimpin oleh isteri bupati atau walikota, menyatakan bahwa program utama dari LKKS Sumbar adalah pembentukan Posdaya di seluruh nagari sebagai forum silaturahmi untuk memerangi kemiskinan dan mencegah disabilitas secara dini. Ibu Hj Nevi berketatapan agar upaya pembentukan Posdaya bisa tuntas sehingga program-program untuk mengurangi kemiskinan sebagai penyebab utama disabilitas yang disebabkan kurang gizi, kurang sehat, kurang pendidikan dan miskin dapat dicegah secara dini.
Program-program pengembangan Kebun Bergizi yang memungkinkan setiap keluarga memperoleh masukan gizi yang baik dari kebun sendiri menjadi jaminan bahwa perbaikan gizi keluarga dimulai dari kebun sendiri. Program pengembangan PAUD yang menampung semua anak balita untuk mengikuti PAUD sekaligus menjadi awal dari deteksi dini bagi semua anak balita tentang kemungkinan adanya tanda-tanda disabilitas. Dengan mengetahui perkembangan anak secara dini diharapkan dapat dicarikan solusinya melalui saluran yang tepat.
Arahan Ketua Umum yang berapi-api itu mendapat sambutan gegap gempita dari para pimpinan dan anggota LKKS yang datang dari seluruh cabang di Sumatra Barat. Mereka tidak saja setuju, bahkan karena arahan itu bukan yang pertama, karena pimpinan dan anggota dari seluruh kabupaten/kota telah diajak melakukan studi banding ke Bekasi dan daerah lainnya yang telah membangun Posdaya. Beberapa cabang seperti Solok, Padang Pariaman, dan Padang pun telah melaksanakan pembentukan Posdaya. Mereka merasa bahwa dengan Posdaya, banyak sekali kegiatan di masyarakat luas dapat dikembangkan.
Salah satu kegiatan yang berkembang kembali melalui Posdaya adalah hidupnya jiwa dan semangat gotong royong. Di daerah di mana Posdaya mulai marak, jiwa dan semangat gotong royong saling membantu antar-tetangga ternyata belum lenyap dan dapat dihidupkan kembali. Tanpa menunggu uluran tangan pemerintah, kegiatan di tingkat nagari dapat dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong di antara keluarga satu lingkungan. Semangat gotong royong melahirkan inovasi yang makin bervariasi seperti dendeng dari daun singkong, peternakan lele, ayam kampung dan berbagai variasi produk lokal yang menarik.
Dalam bidang pendidikan dini, lembaga PAUD yang dibentuk di lingkungan nagari ternyata dengan menampung anak-anak balita keluarga pra-sejahtera, orangtuanya dapat berlatih ketrampilan serta mulai dengan usaha mikro yang membawa untung. Dengan keadaan orangtua yang bekerja dan mempunyai penghasilan yang lebih baik, maka keadaan keluarga bertambah baik sehingga deteksi dini terhadap kemungkinan adanya disabilitas pada anak-anaknya dapat dilakukan dan secara dini dapat diatasi.
Keputusan bulat LKKS itu segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, Prof Dr Irwan Prayitno MSc, yang secara spontan memberikan persetujuannya. Oleh karena itu, Gubernur segera mengajak Yayasan Damandiri untuk membantu mempersiapkan perluasan pembentukan Posdaya di seluruh provinsi Sumatra Barat. Tanpa menunggu waktu lama disepakati bahwa bulan Maret dan April ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sinergi dari lima pilar yang dibutuhkan untuk mengantar suksesnya upaya pengentasan kemiskinan dan pencegahan disabilitas bagi anak bangsa di seluruh Sumatra Barat.
Kelima pilar itu adalah masyarakat sendiri yang antara lain diwakili oleh seluruh jajaran LKKS, jajaran perguruan tinggi yang diharapkan bisa mengirim mahasiswa untuk kuliah kerja nyata ke seluruh nagari, jajaran pemerintah daerah yang diharapkan bisa memberikan dukungan fasilitasi dan lembaga keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan melalui kredit dan fasilitas CSR yang lebih difokuskan.
Dengan persiapan-persiapan yang matang disepakati bahwa pada tanggal 2 Mei 2012, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Gubernur bersama Ketua Umum LKKS Sumatera Barat akan mendeklarasikan dimulainya gerakan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan untuk seluruh Provinsi Sumatera Barat dengan membentuk Posdaya serta mengisinya dengan program-program pemberdayaan secara bertahap dan lengkap untuk seluruh anak nagari. Semoga berhasil mengangkat derajat anak bangsa dan menyelesaikan target MDGs.