Kader Golkar Curhat ke JK Mengenai Listrik Papua sampai Ikan di Maluku

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melaksanakan tanya jawab dengan sejumlah kader Partai Golkar di Rakernas Partai Golkar. Moses, salah satu kader Golkar Papua Barat, bercerita soal susahnya listrik di Teluk Bintuni yang belum menyala seutuhnya.

“Pemerintah Jokowi telah cukup baik mengamanatkan RI terang, Papua jelas. Persoalannya ada salah satu kabupaten yang menjadi benar-benar terkenal, kini tempat Bintuni gelap (belum terang seutuhnya),” kata Moses di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3).

Pertanyaannya seketika ditanggapi oleh JK. Eks Ketua Biasa Partai Golkar itu akan menginstruksikan PLN agar memeriksa distribusi listrik di wilayah yang dimaksud tersebut.

“Saya akan tanyakan PLN apa yang anda sarankan. Supaya Teluk Bintuni di sana (teraliri listrik). Member Golkar di DPR, itu menyatakan kepentingan tempat. Supaya anggota Golkar berkhasiat di DPR,” jawab JK.

Pertanyaan kedua timbul dari anggota Komisi C DPRD Maluku Anos Yeremias, yang juga kader Partai Golkar. Ia mempersoalkan dilema perikanan di Maluku yang dieksploitasi oleh sejumlah pihak, namun Anos tak menyebut secara detil pihak yang dimaksud.

“Di Aru, Maluku, ada 547 pulau. Ada 85 pulau berpenghuni. Cumi ikan luar umum melainkan dieksploitasi. (Masyarakat) hanya (bisa bagi hasil) Rp 2 miliar per tahun. Hingga hari ini bagi hasil dari bermacam sektor kurang adil karena tempat kami, sementara pendapatan kami kecil membikin kami tertinggal,” keluh Anos.

“Baik di Laut Banda, di tempat lain memang ikan itu tak ada KTP-nya, bisa kemana saja. Seandainya ia tak dicokok akan lari lari ke daerah lain, ke Australia. Butuh inisiatif masyarakat jadi nelayan besar. Pemerintah punya program untuk itu, menterinya senantiasa tenggelamkan kapal asing supaya tak curi ikan,” kata JK.

“Pemerintah telah siapkan bantuan kapal. Perbankan juga bantu dan juga dibutuhkan upaya mengelola sebaiknya. Jadi hal itu tentu sungguh-sungguh menunjang masyarakat dengan bagus. Berapapun ikan tak ditangkap ia akan mati sendiri atau lari ke tempat lain,” tambah JK. Tuna Loin Indonesia Manufacturer

Suharsih, salah satu kader Golkar dari Gorontalo juga mengeluhkan seputar terhambatnya pemekaran wilayah Gorontalo menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Namun JK menegaskan kepada Suharsih bahwa pemerintah belum bisa melanjutkan sejumlah rencana pemekaran itu lantaran memakan biaya cukup besar.

Baca juga: Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

“Pembangunan sekarang bukan dijalankan kabupaten saja. Desa pun dapat anggaran. Pembangunan itu justru mengarah ke desa. Dana desa kian besar jadi anggaran juga semakin besar. Sekiranya perbanyak kabupaten itu bahkan banyak dananya. Kita moratorium makanya.” jelasnya.

“Berapapun biayanya habis untuk biaya birokrasi. Itu jadi pertimbangan kita tak mengizinkan, apalagi Gorontalo jikalau dibagi, makin kecil lagi itu kabupaten, karenanya 5 tahun terakhir tentu kita tidak harapkan ada kabupaten Baru supaya ongkos rutin negara tidak besar,” pungkasnya.

 

Sumber Referensi:

Politisi Golkar Hetifah Berharap Ada Transparansi Sumber Dana Kampaye dan Penggunaanya

Politisi Golkar Hetifah Berharap Ada Transparansi Sumber Dana Kampaye dan Penggunaanya

Politisi Golkar Hetifah Berharap Ada Transparansi Sumber Dana Kampaye dan Penggunaanya

Sebentar lagi Indonesia akan diramaikan dengan peseta Pilkada 2018 dimana hadir para pemimpin baru di setiap daerah. Legislator Partai Golkar yakni Hetifah Sjaifudian angkat bicara mengenai penggunaan dana yang dipergunakan untuk kegiatan kampanye. Ia menegaskan apabila sistem transparansi serta akuntabilitas terhadap penggunaan dana kampanye sangatlah penting. Ia juga menyarankan agar setiap calon pemimpin yang maju dalam Pilkada mau menggunakan sistem tersebut agar semua dananya jelas akan lari kemana. Hal itu juga sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada. Di dalamnya berisi tentang peraturan apabila setiap pasangan calon di tiap daerah harus menggunakan dana kampanye secara transparan dan akuntabel berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hetifah juga menambahkan jika seluruh penggunaan dan pembatasan dana kampanye telah diatur sedemikian rupa oleh regulasi dari KPU atau Komisi Permilihan Umum. Kemudian pencatatan serta penghitungannya dilakukan oleh para akuntan menggunakan software akuntansi modern. Salah satu contoh dari penghitungan transparansi dana kampanye yaitu seperti rapat umum yang menggunakan perhitungan jumlah peserta dikalikan frekwensi kegiatan, setelah itu dikalikan lagi dengan standar biaya di setiap daerahnya. Bagi pasangan calon yang ingin menggunakan konsultas, alat peraga kampanye, penyelenggaraan siding umum ataupun khusus telah memiliki biayanya masing-masing. Ia kembali menegaskan jika semuanya telah diatur dalam pasal 12 PKPU mengenai Dana Kampanye. Pembatasan tersebut nantinya ditetapkan oleh pihak KPUD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan cara koordinasi dengan partai politik yang menyelenggarakan kegiatan kampanye. Ada hukuman jika sampai melanggar peraturan tersebut yaitu berupa pembatalan calon parpol di Pilkada.

Kemudian untuk proses audit setiap pasangan calon akan dilakukan oleh anggota KPU, tepatnya para akuntan menggunakan teknologi canggih software akuntansi. Menurut Hetifah sendiri, pembukuaan dana kampanye sudah dimulai sejak tanggal 15 Februari lalu. Dengan begitu, ia menyarankan agar semua calon menyiapkan dan membuat buku pencatatan seawal mungkin agar prosesnya dapat berjalan cepat dan lancar. Hal ini dikarenakan ada hukuman bagi peserta Pilkada yang telat mengumpulkan catatan dana tersebut yaitu pembatalan. Anggota Golkar sekaligus DPR RI ini juga menjelaskan mengenai pengertian serta tujuan sesungguhnya dari dana kampanye. Dana tersebut merupakan uang yang dipakai untuk keperluan membiayai kegiatan kampanye dari paslon atau pasangan calon. Kampanye sendiri meliputi banyak hal, seperti pertemuan terbatas, tatap muka, berdialog, debat public, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan dan barang kampanye, pemasangan iklan di media massa dan lain sebagainya.

Asalan utama mengapa diberlakukannya sistem transparansi serta akuntansi ini adalah untuk mencegah tumbuhnya benih-benih tindakan korupsi dari para pasangan calon sekaligus partainya. ICW atau Indonesia Coorruption Watch sebagai pihak yang menentang korupsi mengungkapkan jika sumbangan atau dana kampanye dari pemilu dianggap mampu memicu terjadinya korupsi politik. Kemudian ICW juga menyatakan jika pendanaan kampannye berpotensi menimbulkan masalah serupa seperti pemilu emilihan capres dan cawapres. Misalnya saja penggunaan sumbangan lebih dari batasan maksimal dari 1 miliar menjadi 2,5 milyar dan dari 5 milyar bertambah jadi 25 milyar rupiah. Badan LSM anti korupsi tersebut sangat menyayangkan tidak dibuatnya argumentasi kuat dalam pembahasan UU Pemilu menanggapi kenaikan jumlah dana sumbangan kampanye. Padahal kasus tersebut malah akan membuat partai sekaligus para calonnya akan terpengaruh dengan pembiayaan besar ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia.

Sumber: https://kumparan.com/mandau-satu/hetifah-tekankan-transparansi penggunaan-dana-kampanye

Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

Terjadinya OTT atau operasi tangkap tangan kepada nyono suharli dihandoko yang merupakan bupati kabupaten jombang menjadi suatu petaka untuk partai golkar di era kepemimpinan airlangga hartanto. Ini disebabkan dia adalah kader dari partai golkar yang memiliki urusan dengan KPK atau komisi pemberantasan korupsi.

Mengenai kasus ini, mamn abdurahman yang merupakan wasekjen golkar sangat mengakui keprihatinnya. Karena lagi-lagi para rekannya memiliki urusan kepada lembaga anti korupadi.

“Di sini kami merasa prihatin sebab korupsi adalah extra ordiray time,” ucap maman pada jawapos.com. Sabtu 3 februari.

Maman pun menegaskan, partai golkar sendiri tidak akan melaksanakan intervensi pada kasus yang berkaitan dengan korupsi yang sudah membelit pada bupati jombang ini. Semua sudah dipasrahkan pada lembaga anri asuah tersebut

Baca juga: dpp golkar gelar diskusi dalam menyusun strategi serta program pemenangan pemilu 2019

“Kami serahkan semuanya pada sistem serta mekanisme hukum yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, di partai golkar era kepemimpinan dari setya novanto telah ada sebanyak tujuh kader yang tersandung kasus yang semacam ini.

Pertama, fadh el faouz a rafiq yang merupakan ketua DPP di bidang pemuda dan olahraga partai golkar. Kasusnya korupsi pada proyek lab komputer di madrasah tsanawiyah dan al-quran.

Kedua, Siti mashita soeparno yang merupakan wali kota kota tegal. Dia pun tersangkut kasus suap atau korupsi dari proyek pengelolaan dana layanan jasa RSUD kardinah tegal dan jasa lingkungan kota tegal serta pengadaan barang tahun 2017.

Ketiga, OK arya zulkarnain yang merupaan bupati batubara sumatera utara. Dia terjerak korupsi yang diduga mendapat suap di proyek pembangunan infrasturktur di kota batubara tahun 2017 distributor telur

Keempat, iwan rusmali adalah ketua DPRD banjarmasing. Dia kketahuan masuk di kasus korupsi suap atas persetujuan penetapan perda sistem penanaman modal PDAM kkota banjarmasin sebesar 50,5 miliar rupiah.

Kelima, ridwan mukti yang merupakan gubernur dari kota bengkul yang masuk pada kasus suap dalam dua proyek pembangunan jalan di area provinsi bengkulu.

Keenam, setya novanto yang sudah terkenal sebagai ketua DPRD ditetapkan betul menjadi tersangka korupsi dari proyek pengadaan e-KTP. Novanto yang juga sekaligus ketua umum dari partai golkar ini juga yang diduga mengatur proyek yang memiliki nilai 5,9 triliun rupiah dengan andi adustinus yang merupakan seorang pengusaha. Dia sering dipanggal andi narogong.

Ketujuh, beberapa kader partai golkar, salah satunya adalah markus nari yang sudah ditetapkan tersangka atas kasus korupsinya pada proyek pengadaan eKTP. Di samping itu, dia juga masuk pada jeratan kasus dugaan mengahalangi penyidikan dari kasus eKTP tersebut.

Dari tujuh kasus yang dialami oleh partai golkar ini, sudah dipastikan golkar menjadi distributor telur yang mampu membuat kerugian negara sekian banyak miliat. Sehingga pendiri atau penasehat umum dari partai golkar ini selalu menghimbau dan memberi pesan bagi seluruh kader golkar agar selalu mengedepankan kejujuran dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuasaan terutama uang. Sebab inilah yang membuat diri kader golkar tercidrai.

Semua kader dari golkar yang mampu menahan hal buruk yang membuat nama baik itu tercoreng. Kasus korupsi ini bisa jadi dijuluki langsung sebagai distributor telur yang pecah dan itu bisa dimakan begitu saja bagi seluruh kadernya. Sehingga jangan sampai terulang kembali agar hal buruk untuk partai golkar itu tidak terjadi. Bagi seluruh kader golkar harus mampu membawa nama baik dan menjunjung tinggi nilai pancasila.

Sumber: https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186053/bupati-jombang-kena-ott-partai-golkar-era-airlangga-pecah-telur

http://www.distributortelurjakarta.com/

Galang Dukungan Dana Untuk Faisal Andi Sapada (FAS) Oleh Putra Mantan Pengurus Golkar

Galang Dukungan Dana Untuk Faisal Andi Sapada (FAS) Oleh Putra Mantan Pengurus Golkar

Galang Dukungan Dana Untuk Faisal Andi Sapada FAS Oleh Putra Mantan Pengurus Golkar

Pemilihan Walikota Parepare akan segera berlangsung dan para Calon Walikota pun mulai bermunculan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat di Kota Parepare ini. Salah satu pasangan calon yang ada bahkan dikabarkan didukung oleh putra mantan pengurus Golkar, bukan Putra Adam.

Ya, pasangan calon Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad atau disingkat FAS-AS ini dikabarkan didukung oleh keluarga besar dari putra almaruhm pengurus Parta Golongan Karya pada masa Zain Katoe yaitu H. Sube. Putra, H. Sube disini adalah H. Subhi Syam yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bacukiki.

Bukan hanya keluarga besar dari H. Subhi Syam saja, dukungan secara terang-terangan juga satu per satu mulai berdatangan dari tokoh masyarakat lainnya dan juga para pemuda di Kota Parepare ini.

Berbicara mengenai ayah dari H. Subhi Syam sendiri, ia juga disebut-sebut sebagai salah satu sahabat dari Zain Katoe, bukan Putra Adam tentunya. Dan pada waktu kepemimpinan Katoe, H. Sube maju dalam pemilihan anggota legislatif dan mampu meraih suara yang cukup banyak yaitu hampir 2000 suara.

Pada saat ditemui oleh para awak media di awal Februari lalu, H. Subhi Syam menceritakan bahwa ia dan keluarganya tentu masih menjaga loyalis dari ayahnya sebagai loyalis dari Zain Katoe yang merupakan loyalis Golkar. Dan karena itulah, ia dan keluarga siap untuk mendukung Puang Ical atau Faisal Andi Sapada ini.

Dalam hal ini, H. Subhi siap untuk menggerakan jaringan keluarga besarnya yang tersebar di berbagai daerah termasuk Lemoe, Bacukiki bagian atas dan Tonrangeng sebagai seorang putra dari H. Sube, bukan Putra Adam.

Selain meningkatkan jaringan keluarga besarnya yang tersebar di berbagai daerah tersebut, memaksimalkan mereka yang sebelumnya memilih H. Sube juga dilakukan. Dan sebagai tambahan, H. Subhi juga mendukung melalui Komunitas Sapu Jalan yang merupakan komunitas pemuda yang memiliki hobi balapan di Kota Parepare ini.

Dengan menggalang komunitas ini, tentunya H. Subhi memiliki tujuan untuk dapat memaksimalkan dukungannya terhadap pasangan calon FAS dan AS ini. Dan yang tak kalah penting adalah komunitas ini berisi para anak muda yang tentunya akan didukung oleh pasangan calon ini saat terpilih nantinya.

Hal tersebut sejalan dengan sang calon wakil walikota, Asriandy Samad yang dikenal memiliki jiwa muda seperti Putra Adam dan siap untuk mendukung pengadaan sirkuit balap di Parepare dengan standar nasional. Hal ini tentu akan sangat didukung oleh para pecinta balapan di Komunitas Sapu Jalan.

Dengan melihat kenyataan tersebut, Komunitas Sapu Jalan pun bisa dibilang tidak mendukung pasangan FAS dan AS ini tanpa alasan atau hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi, karena program yang ditawarkan oleh pasangan ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan memang pro dengan pemuda di Parepare.

Hal ini senada dengan yang ditegaskan oleh H. Subhi saat ditemui dalam hal pemberian dukungannya pada pasangan FAS dan AS. Dan selanjutnya tentu semua galang dukung ini akan segera bergerak untuk meraih masa yang lebih besar lagi yang pro dengan program Puan Ical dan wakilnya.

Terakhir, dapat disimpulkan bahwa keluarga besar H. Subhi yang merupakan putra dari loyalis Golkar, H. Sube bukan Putra Adam siap untuk mendukung pasangan Calon Faisal dan Asriandy dalam pemilihan walikota di Parepare mendatang.

Sumber: https://www.pijarnews.com/putra-mantan-pengurus-golkar-galang-dukungan-buat-fas/

Baca artikel kami mengenai golkar singgung pengalaman-ahy saat masuk bursa cawapres