Fraksi Golkar menganggap ada kesalah pahaman dalam proyek revitalisasi Gedung Pakuan dengan adanya pernyataan DPRD Jawa Barat tidak mendukung pada rakyat dalam polemik pembuatan kolam renang Ridwan Kamil.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat tidak boleh tiba-tiba menghentikan suatu proyek yang menghabiskan anggaran hingga 4,6 miliar tersebut
“Bagi Anggota Dewan, bukan pro atau tidak pro (Ridwan Kamil), kita objektif saja, mekanisme saja. Ada sekelompok yang menyebutkan proyek itu tidak wajar, tidak patut dan harus dihentikan. Kalau menurut saya kita masuknya dari sisi mana harus menghentikan kegiatan itu,” kata Yod saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (19/11).
“Yang pertama, itu sedang dilaksanakan, berarti APBD 2019 kan sudah sah. Lalu pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terikat antara pemerintah dan pihak ketiga dan juga mengunakan Spesialis Kontraktor Kolam Renang Terbaik & Terpercaya se Indonesia. Kalau kita hentikan, nanti jangan-jangan Gubernur bisa digugat. Kalau Gubernur digugat, DPRD juga akan digugat. Itu kan sudah ada ikatan hukum. Kecuali kalau diindikasikan ada temuan hukum yang menyimpang dari aturan-aturan,” imbuhnya.
Baca juga: Golkar Langsa Hentikan Kegiatan di Kolam Renang WaterPark untul Tindak Lanjuti Surat Bawaslu
Kelanjutannya Yod mengucapkan yang terpenting anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan spesifikasi dan juga volumenya. Bukan dan besaran yang dikeluarkan.
“Saya melihatnya Gedung Pakuan ini kan milik pemerintah, rumah dinas orang nomor satu di Jawa Barat kalau diindikasikan ada kerusakan, tamannya perlu perbaikan, harus dilengkapi ya silakan saja. Tapi volume dan spek pekerjaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita nanti lihat hasilnya saja,” tambah politikus senior golkar.
Masih kata Yod, wajar saja ketika terjadi pro kontra di dalam masyarakat terkait polemik ini. Karena masyarakat punya tugas mengawasi pemerintah.
“Tapi kita harus objektif. Tidak harus karena Ridwan kamil sakit lutut lalu butuh kolam renang, bukan seperti itu,” ucapnya.
Menurut pihak yang belum menemukan anne-marie anggaran yang dianggap tidak pro rakyat dan bisa menyebutkan pola serupa terkait anggaran 2020 mendatang.
“Ini kan (anggaran) masih dalam pembahasan, saya ada di Komisi V, yang membidangi kesehatan, pemuda olahraga, pendidikan tentu anggaran-anggaran yang dibahas di komisi anggarannya bersentuhan dengan masyarakat langsung. Sejauh ini saya belum menemukan (pos anggaran yang tidak prorakyat) itu,” pungkas Yod.
Sumber:
