Ical CS Rapat dengan Airlangga Bahas Ini

Ical CS Rapat dengan Airlangga Bahas Ini

Saat ini keadaan negara memang sedang genting karena sebentar lagi akan menghadapi momen Pemilu 2018 dan juga Pilpres 2019. Tentunya hal tersebut membuat banyak pihak khususnya partai politik menjadi sangat antusias sekaligus sibuk mempersiapkan berbagai macam keperluan kampanye. Masing-masing partai berusaha mencari, memilih, dan mengajukan kader-kader terbaiknya demi menjadi calon pemimpin bangsa dan negara. Baru-baru ini terdengar kabar jika Partai Golkar baru saja menggelar sebuah rapat bersama dengan Dewan Pembina mengenai persoalan atau isu strategis. Kira-kira hal apa sajakah yang dibahas serta hasil dari pertemuan tersebut?

Ketika diwawancarai di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Ketua Umum Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto memberikan keterangan. Ia menuturkan apabila pihaknya akan membahas hasil rapimnas dan rakemas yang sudah ada kemarin. Mereka akan berdiksui dengan Dewan Pembina mengenai hal tersebut agar mendapatkan keputusan yang jelas. Selain itu, dibahas pula mengenai isu-isu strategis dari paimnas kemarin karena dirasa masih belum tuntas sehingga bisa diselesaikan dengan cepat.

Adapun hal lainnya yang menjadi topik pembicaraan Golkar dengan Dewan Pembina adalah mengenai konsolidasi menghadapi pilkada 2018 yang dilakukan pada bulan Juni mendatang. Kemudian juga persoalan persiapan Pemilu Pilpres 2019 yang saat ini sedang diperbincangkan banyak orang baik masyarakat Indonesia maupun antar parpol itu sendiri. Airlangga mengatakan konsolidasi sangatlah penting untuk menghadapi datangnya Pemilikada serta beberapa rekomendasi. Tujuannya yaitu untuk melakukan penjaringan daftar calon pemimpin sementara DPR RI. Setelah itu pihak mereka akan membahas mengenai persiapan Pemilu 2019 yang sebentar lagi akan datang.

Bicara soal calon wakil presiden yang akan maju ke Pilpres 2019, pihak Golkar sendiri juga akan melakukan pertemuan dan rapat khusus bersama dengan partai politik lainnya. Mengenai cawapres nantinya akan ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan perdebatan. Partai Golkar sendiri sudah jelas mempunyai calonnya sendiri begitu pula dengan partai politik yang merupakan koalisi mereka. Sebenarnya pihaknya masih ingin mengajukan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden periode selanjutnya tetapi terhalang oleh kebijakan pada Undang-Undang. Peraturan menyebutkan apabila seorang pemimpin baik Presiden ataupun Wakilnya tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali apabila sudah menduduki jabatan selama dua periode. Sedangkan telah diketahui sendiri apabila Jusuf Kalla sempat menjadi wakil presiden di periode sebelumnya mendampingi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mungkin Anda tertarik dengan artikel kami lainya mengenai: setya novanto bawa kotak kacamata karena trauma bawa buku catatan

Untuk persoalan calon ataupu kriterianya masih belum bisa disebutkan karena baik Golkar maupun partai lain belum menemukan sosok yang tepat. Untuk perwakilan kader tiap parpol sendiri pastinya sudah ada namun semuanya harus dibicarakan terlebih dahulu dengan menggelar rapat serta pertemuan. Yang pasti pihak partai Golkar berharap jika Joko Widodo memilih kembali kader dari mereka sebagai pendamping calon wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Pertemuan akan dilaksanakan scoreqq secara tertutup dan membahas berbagai macam hal penting seperti rapemnas, rakernas, pencalegan, Pemilu 2018 serta Pilpres 2019. Hasilnya nanti diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah yang muncul saat ini. Selain itu juga membicarakan mengenai rapat bersama seluruh partai politik lain demi mencari kandidat atau calon wakil presiden yang tepat guna bersanding dan mendampingi Calon Presiden Joko Widodo. Sementara itu, pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa petinggi seperti Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical. Ada pula Dewan Pembina Golkar yaitu Fahmi Idris, Melchias Mekeng, serta Fadel Muhammad.

Sumber: https://news.detik.com/berita/3940069/airlangga-rapat-dengan-ical-cs-soal-golkar-bahas-apa

Saya Tidak Kalah Tapi Dikalahkan Keterangan Babel BPJ dalam Musdalub Golkar

Saya Tidak Kalah Tapi Dikalahkan Keterangan Babel BPJ dalam Musdalub Golkar

Musdalub DPD I Partai Golongan Karya atau Golkar di Kepuluan Bangka Belitung berbuah kekecewaan bagi salah satu calon yang ikut dalam Musdalub tersebut. Bambang Patijaya atau yang akrab dipanggil BPJ ini, merasa kecewa setelah Hendra Apollo terpilih.

Keputusan aklamasi dalam Musdalub tersebut menentukan bahwa jabatan ketua DPD I Golkar di periode 2015-2020 akan dipegang oleh Hendra Apollo. Keputusan tersebut tentu membuat calon lainnya seperti BPJ merasa kecewa. Bahkan saat ditemui pihak wartawan pun ia nampak kecewa.

Pada saat ditemui awak media, BPJ menyatakan kekecewaannya dengan menyebutkan bahwa dirinya tidak lah merasa kalah terkait dengan kesepatan yang dibuat pada Musdalub tersebut, tetapi ia merasa dikalahkan.

Menurutnya, jika dalam Musdalub tersebut terjadi pertarungan yang fair atau adil, BPJ yakin bahwa dirinya lah yang akan terpilih. Dan yang membuatnya semakin kecewa adalah kenapa baru saat Musdalub tersebut terjadi, diambil keputusan aklamasi yang akhirnya membuat calon lain kecewa.

Baca artikel kami lainya mengenai: politisi golkar hetifah berharap ada transparansi sumber dana kampaye dan penggunaanya

BPJ menambahkan bahwa sebaiknya semua pihak menerima panggilan terlebih dahulu dua sampai tiga hari sebelum Musdalub ini berlangsung. Jika sudah ada panggilan seperti itu, menurutnya banyak pihak yang akan tetap legowo dengan hasil dari kesepakatan yang terjadi termasuk dirinya.

Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak merasa kalah tetapi dia dikalahkan. Dan saat ditanya mengenai niatan dirinya untuk keluar dari partai yang sudah membesarkan namanya tersebut, Bambang Patijaya hanya dapat terdiam.

Akan tetapi menurut pengakuannya, ia akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum memutuskan mengenai hal tersebut.

Berbeda dari Bambang Patijaya, salah satu pengurus senior DPD II Partai Golkar di salah satu kabupaten mengaku bahwa dirinya akan mengambil sikap tegas dan akan segera keluar dari partai setelah adanya keputusan aklamasi tersebut.

Aklamasi sendiri merupakan pernyataan setuju yang dilakukan secara lisan dan dalam hal ini tidak ada pemungutan suara dalam memilih calon yang sudah ada sebelumnya.

Meskipun sudah disepakati dengan aklamasi, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pihak yang kecewa dengan hasil Musdalub yang berakhir tanpa pemungutan suara tersebut.

Sebagai salah satu peserta, salah satu pengurus senior DPD II Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa dirinya akan keluar karena merasa begitu kecewa atas peristiwa yang terjadi di Musdalub tersebut.

Baginya, semua pihak sudah lelah dengan Musdalub tersebut dan yang terjadi adalah aklamasi yang bagi dirinya merupakan suatu usulan yang diambil “seenaknya” saja.

Dengan nada kecewa yang sama salah satu peserta Musdalub tersebut juga ambil suara. Jika akhirnya demikian, menurutnya tidak diadakannya Musdalub akan lebih baik kalau akhirnya DPP mengusulkan satu nama untuk disetujui secara aklamasi.

Kalau begitu, menurut salah satu peserta Musdalub tersebut mengapa tidak langsung saja DPP memberikan SK kepada orang yang memang sudah mereka mau dan tidak usah diadakan Musdalub yang pada akhirnya hanya membuat kecewa dan melelahkan.

Dengan terjadinya aklamasi ini pun, akhirnya Musdalub DPD I Partai Golkar yang berlangsung di Aula DPP Golkar di Kepulauan Bangka Belitung membuahkan banyak kekecewaan dari berbagai pihak.

Terpilihnya Henda Apollo pun menjadi diikuti dengan nada kecewa calon lainnya seperti Bambang Patijaya atau BPJ yang merasa dikalahkan. Dan bahkan diikuti juga kekecewaan peserta lain dan bahkan niat untuk keluarnya pengurus partai di daerah yang merasa kecewa dengan kejadian di Musdalub tersebut.

http://rantaiqq.com

Sumber: http://bangka.tribunnews.com/2018/02/27/musdalub-golkar-babel-bpj-saya-tidak-kalah-tapi-dikalahkan

Arah Angin Dukungan TGB Bisa Jadi Amunisi Jokowi di Pilpres 2019

Menyusul pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, yang mendukung Jokowi maju dua periode, Golkar menilai positif hal tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan opini DPP Golkar TB Ace Hasan Syadzily berpendapat bahwa dukungan TGB bisa menjadi amunisi kuat Jokowi pada pilpres tahun depan.

Menurut Ace, NTB pada 2014 merupakan provinsi tempat Jokowi takluk. Bisa diperkirakan jika sinyal dukungan TGB ini bisa memuluskan langkah Jokowi meraih target dua periode. Selain itu, prediksi Ace lebih lanjut, NTB membutuhkan dukungan total pemerintah pusat dalam menuntaskan beberapa program pembangunan setelah TGB melepas jabatannya sebagai gubernur.

Ace juga menambahkan jika perubahan arah dukungan TGB ini jangan dinilai sebagai bentuk rongrongan kepada pihak lawan. Dalam hal ini adalah para calon yang berada dalam bursa cawapres pendamping Jokowi. Tidak ada persaingan apapun, klaim Ace.

Hal tersebut tak mengherankan, karena TGB sendiri pernah disebut sebagai cawapres potensial. Baik dari kubu petahana, Jokowi, maupun dari kubu Prabowo.

Dukungan TGB pada Jokowi saat ini sebagian besar dikarenakan pertimbangan yang cukup rasional. TGB menilai wilayah ekonomi khusus Mandalika tergolong sukses. Dia memperkirakan jika terjadi perubahan pada pemerintahan pusat, maka dapat menghambat apa yang telah dicapai selama ini di Mandalika dan NTB.

TGM merasa jika kepemimpinan nasional mengalami pergantian, hal tersebut akan mengganggu suasana kebatinan. Diperlukan dua periode untuk menuntaskan visi, misi, dan transformasi pembangunan di NTB. Dan keputusannya untuk mendukung Jokowi menggapai tampuk pimpinan dua periode tersebut tak lepas dari pertimbangan akal sehat, kemaslahatan umat, dan bangsa. Jokowi layak mendapatkan dukungan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai empat tahun ini.

Menilik dari kacamata TGB sebagai pimpinan wilayah NTB, dia menilai jika selama ini peran pemerintah cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Mandalika dan NTB. Jika hal tersebut harus berhenti satu periode saja, dikhawatirkan capaian positif Mandalika dan NTB juga akan terimbas mandek.

Baca juga artikel kami mengenai gerakan golkar jokowi siap satukan suara menangkan pilpres 2019

TGB tak mengelak jika keputusannya ini sedikit menimbulkan ketegangan politik. Namun menurutnya, adalah hal yang rasional dan sah jika mendukung seorang Presiden yang terbukti mampu melahirkan perubahan positif untuk kembali meneruskan pimpinannya. Beda halnya jika dukungan diberikan kepada Presiden yang sudah berkuasa lebih dari dua periode. Sejarah membuktikan, hal tersebut hanya akan melahirkan penyelewengan kekuasaan.

Disinggung tentang kasus hukumnya bersama KPK beberapa saat yang lalu, TGB menampik jika pernyataan dukungannya ini ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. TGB menegaskan jika dukungannya murni berdasarkan penilaian pribadinya sebagai pimpinan wilayah NTB.

TGB juga menampik soal berita dirinya yang dipastikan bakal digandeng Jokowi sebagai cawapres pada pilpres 2019 mendatang. Menurutnya, komunikasi yang selama ini ada dengan Presiden Jokowi tidak lebih dari bahasan kepentingan pembangunan nasional dan perkembangan sosial ekonomi NTB.

Meskipun begitu, TGB sangat menghormati dominoqq serta mengapresiasi pihak-pihak yang memberikan dukungan kepadanya untuk ikut maju pada kancah pilpres 2019 mendatang. Usai meletakkan jabatan Gubernur NTB pada September 2018 nanti, TGB menginginkan untuk memberikan kontribusi dalam skala nasional. Komunikasi dengan beberapa partai politik dan pihak-pihak pendukung lainnya, sudah mulai intens dilakukan.

Besar harapannya jika para elite politik nasional mengadakan pertemuan yang lebih fokus membahas masalah kebangsaan beserta solusinya. Agar atmosfir ketegangan politik saat ini bisa diminimalisir.

Sumber Referensi: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180704222349-32-311613/golkar-sebut-dukungan-tgb-tambah-kekuatan-jokowi-di-pilpres

Golkar Pertimbangkan Pecat Bupati Jombang Bila Terbukti Bersalah

Golkar Pertimbangkan Pecat Bupati Jombang Bila Terbukti Bersalah

Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar memberikan pernyataan Senin, 5 Februari 2018 di Jakarta bahwa partainya tidak akan memberikan toleransi pada kadernya yang terlibat permasalahan korupsi. Sebab telah konsisten jika Golkar hari ini adalah Golkar yang ‘zero tolerance’ pada korupsi. Dan akan seperti itu ke depannya nanti, terhadap siapa saja kader. Terlebih lagi pimpinan partai yang ada pada semua level yang terlibat kasus korupsi.

Pernyataan Doli ini untuk menyikapi peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang juga termasuk Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Doli pun juga menyampaikan bahwa partainya tegas akan melakukan dua pendekatan pada kader maupun pimpinan partai yang sudah memiliki status tersangka kasus korupsi. Pertama kali yaitu dengan pendekatan organisasi. Kemudian segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan di partai yang melekat pada dirinya.

Doli juga mengungkapkan jika sampai proses hukum yang inkracht atau berkekuatan hukum tetap, yang mana yang bersangkutan telah dinyatakan terpidana, maka bisa dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan. Sedangkan untuk pendekatan kedua yaitu pendekatan kemanusiaan. Yaitu dengan hak pembelaan di depan hukum, serta yang ada konteks menghargai peran dan perannya kepada partai selama ini. Untuk Kader maupun pimpinan yang jadi tersangka, akan diberi bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Bupati Jombang sebelumnya juga telah mengaku, bahwa uang yang diterima tersebut dari Plt Kadis Kesehatan Jombang Inna Selistyowati yang termasuk sumbangan dari teman-temannya. Dia pun juga mengatakan bahwa tidak tau jika apa yang dilakukan tersebut menyalahi peraturan hukum.

Nyono telah mengklaim, uang yang dia terima termasuk uang sumbangan, tidak termasuk pungli seperti yang disebut pihak KPK. Dia pun juga tidak menduga ada teman di Dinkes membantu untuk sedekah, santunan anak yatim.. Meskipun demikian, sekarang ini dirinya ditetapkan sebagai tahanan KPK danjuga akan mendekam di Rumah Tahanan Guntur cabang KPK. Bupati Jombang tersebut juga mengaku rela apabila diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati.

Sumber Artikel : http://news.liputan6.com/read/3258254/golkar-pertimbangkan-pecat-bupati-jombang-bila-terbukti-bersalah

Terus Terang Idrus Marham Mengenai Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Terus Terang Idrus Marham Mengenai Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Idrus Marham buka suara mengenai rangkap jabatan menteri yang berasal dari Golkar di Kabinet Kerja. Idrus juga diangkat sebagai Menteri Sosial ini mengatakan yakin keadaan itu tak mengganggu kerja. Dan dirinya menjelaskan bahwa harus melihat, sebenarnya, posisi di partai dengan kabinet sebenarnya saling mendukung serta memperkuat. Dan dirinya pun juga tidak merasa terganggu dengan adanya rangkapan jabatan yang ada pada Idrus Marham tersebut.

Menurutnya, di Golkar telah ada pembagian peran yang diatur pada sistem partai yang membawa lambang pohon beringin itu. Lalu dia juga menegaskan adanya rangkap jabatan tersebut tak akan mengganggu kerja dirinya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk kerja di pemerintahan. Seperti yang diketahui, bahwa Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga juga ditetapkan menjadi Ketum sesudah melalui Munaslub pada 20 Desember tahun kemarin.

Idrus pun juga kembali menegaskan, Apalagi Golkar, Golkar memiliki sistem yang sudah jalan. Distribusi peran, delegation of authority yang telah diatur dalam sistem. Maka, eeski Airlanga menjabat ketum serta Menteri Perindustrian kinerjanya baik itu di kementerian maupun Golkar juga tidak akan terganggu. Mengenai rangkap jabatan ini, Wakil Ketua DPR mengatakan rangkap jabatan menteri ini menjadi bentuk inkonsistensi kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang bernama Fadli ini menilai Jokowi telah mengingkari apa yang dikatannya.

Sebab Presiden RI Joko Widodo menyatakan jika menteri tidak boleh merangkap jabatan. Akan tetapi saat ini ada menteri menteri yang merangkap jabatan. Dengan begitu banyak yang menghujat pernyataan tersebut.

Selain itu, Ketua DPP PAN yang bernama Yandri Susanto juga mengkritik Presiden Jokowi sebab banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan sebagai pengurus di partai. Dia berharap Jokowi memegang teguh komitmennya.

Senin, 22 Januari yang lalu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR mengatakan jika “Pertama, jika kepengurusan Golkar, itu adalah hak internal Golkar. Dia pun juga mengatakan harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, dan itu merupakanmasalah internal partai Golkar danjuga pemerintahan Presiden Jokowi.

Sumber Artikel : https://news.detik.com/berita/d-3845250/idrus-buka-bukaan-soal-rangkap-jabatan-menteri-golkar

Mahyudin Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit, Ingat Jasa Setya Novanto Untuk Golkar

Mahyudin Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit, Ingat Jasa Setya Novanto Untuk Golkar

Mahyudin yang menjabat sebagai wakil ketua dewan pakar partai golkar memberikan peringtan kepada seluruh pengurus DPP agar menghormati atas hukum pra peradilan yang sudah ditempuh oleh setya novanto sebelum diputuskan untuk menggelar manaslub. Sebab kata beliau sendiri meski terjerat atas kasus orupsi novanto memiliki jasa besar untuk partai golkar selama ini.

“Biat bagaimana pun beliau juga pernah menjadi orang yang banyak telah berbuat jasa penulis artikel untuk partai golkar. Maka dari itu, jangan sampai teman-teman menjadi kacang lupa dengan kulitnya. Begitu pun dengan novanto seperti saat langsung mendesak melaksanakan munas,” ungkap mahyudin di kompleks parlemen senayan kota jakarta senin 4 desember.

Dengan melihat desalkan dari munaslub dari sebagaian besar DPD 1, mahyusin paham bahwa DPP segera untuk merespon dengan memberikan ruang untuk menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPP sendiri membahas tentang persiapan munaslub.

“Saya kira saat ini bolanya ada pada plt ketua umum partai golkar yaitu pak idrus marham supaya merespon cepat dengan melaksanakan rapat pleno DPP untuk menjalankan persiapan munaslub secara matang,” jelasnya.

Pihaknya sendiri memiliki harapan bahwa munaslub dapat digelar pada akhir desember atau bisa di awal tahun 2018. Hal ini bertujuan supaya persiapan pilkada 2018 tidak ada gangguan.

“Kalau bisa antara biula desember akhir dan awal januari. Sebab kita sebentar lagi akan menghadapi pilkada. Memang untuk waktu, kita tidak terlalu banyak. Jadi perlu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu lambat dan terlalu cepat,” terang mahyudin.

Di sisi lain, beliau juga sudah mengaku memperoleh informasi bahwasanya setnov legowo betul untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum partai golongan karya.

“Akan tetapi beliau sudah legowo betul. Saya kira sendiri bukan hanya mundur dari jabatannya, namun beliau juga siap menjalankan munas luar biasa tapi harus sesuai dengan mekanisme serta turan partai yang talh ditetapkan,” tegas wakil ketua MPR saat ini.

Untuk sejauh ini, sebanyak 31 pemimpin DPD I sudah mengungkapkan bahwa mereka mendukung betul munaslub untuk segera mengganti setya novanto. Akan tetapi masih ada 3 DPD yang masih belum memberi persetujuan sepenuhnya yaitu wilayah papua, papua barat dan NTT.

Untuk syarat dan ketentuan digelarnya munaslub yang sesungguhnya adalah harus sudah mengantongi dukungan minimal 2/3 dari total 34 DPD partai golongan karya (Golkar) yang ada di seluruh indonesia. Sehingga munaslub pun siap dilaksanakan sesegera mungkin. Bagi DPD yang tidak ada respon atau menolak akan segera dilakukannya munaslub, maka nanti harus rela ikut dengan 2/3 suara yang sudah didapatkan. Apapun keputusannya itu sudah sesuai dengan Anggaran dasar rumah tangga dari partai golkar.

Kasus yang disandang setya novanto memang tidak banyak berpengaruh untuk sistem kerja dari parti golkar. Namun kepemimpinan setnov di golkaar itu sebagai ketua umum, maka ini juga berpengaruh besar atas bawahannya. Sehingga munaslub pun segera diproses. Jika tidak, ini akan menjadi polemik tersendiri di intern golkar.

Adapun munaslub yang harus ditetapkan juga sudah meminta nasehat dari dewan penasehat dan para senior partai golkar. Supaya nanti memperoleh jalan keluar yang terbaik selama nanti diadakannya munaslub. Jangan sampai nanti munaslub juga diwarnai dengan unsur yang tidak diinginkan oleh semua pengurus dari jajaran bawah sampai atas parti golkar. Ini penting diperhatikan.

Sumber: https://www.merdeka.com/politik/mahyudin-jangan-kacang-lupa-kulit-ingat-jasa-novanto-buat-golkar.html

http://www.sahabatartikel.com/

Politikus Golkar Persilahkan Prabowo Maju Pilpres 2019 dan Beradu Program dengan Jokowi

Politikus Golkar Persilahkan Prabowo Maju Pilpres 2019 dan Beradu Program dengan Jokowi

Politisi dari Partai Golkar yang bernama Ace Hasan Syadzily telah mempersilakan apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju lagi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang akan datang. Tanggapan itu telah sampaikan guna menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menyarankan supaya Jokowi cukup memerintah dalam satu periode saja.

Akan tetapi ia meminta agar kader Gerindra tidak menyatakan pernyataan jika Presiden RI Joko Widodo tidak perlu mencalonkan diri kembali pada Pilpres yang akan diadakan tahun 2019 yang akan datang. Menurutnya, Jokowi juga masih mempunyai hak untuk kembali maju pada Pilpres dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Untuk kedua kalinya Ace juga menegaskan untuk tidak usah meminta Pak Jokowi untuk tidak maju lagi untuk menjadi Presiden RI.

Maka dari itu, anggota dari komisi II DPR RI itu pun juga menyarankan asupaya rival yang akan menjegal Presiden RI Jokowi dalam pertarungan Pilpres yang akan dilaksanakan tahun depan. Lebih baiknya adu program yang terbaik di dalam masyarakat. Ace juga memerintahkan untuk menawarkan program yang lebih hebat lagi bagi seluruh masyarakat.

Sebelum itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menyatakan bahwa partainya telah siap kembali untuk mencalonkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk dijadikan Calon Presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Dia mengatakan di kompleks parlemen Senayan, Selasa pagi kemarin bahwa Pak Prabowo makin lama makin siap menjadi calon presiden, dan begitu juga dengan harapan masyarakat pendukung Prabowo. Ia pun selanjutnya juga menyebut jika masa pemerintahan Jokowi sebaiknya cukup hanya dalam satu periode saja.

Sejumlah sektor banyak yang dia nilai telah gagal ditangani Jokowi. Antara lain yaitu pertanian, nelayan, sampai dengan perdagangan. Fadli pun juga menganggap telah mendengar banyak keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan implementasi Jokowi selama pemerintahannya. Di sektor pertanian belum tercapai, mau swasembada nelayan juga susah, dan juga banyak sekali masalah yang lainnya. Harus kita ketahui, bahwa untuk pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019, baru akan dimulai pada bulam Agustus 2018 yang akan datang.

Sumber artikel :
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/31/politikus-golkar-persilakan-prabowo-maju-pilpres-2019-dan-adu-program-dengan-jokowi?