Kader Golkar Bandung Tolak Keputusan DPP, Mereka Inginkan Loker Dedi Mulyadi

Kader Golkar Bandung Tolak Keputusan DPP Mereka Inginkan Dedi Mulyadi

Petisi online dikeluarkan oleh kader Partai Golkar Kota Bandung. Petisi online itu menolak keputusan DPP Partai Golkar yang merekomendasikan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai calon pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018. Surat ketetapan tentang dukungan dan penunjukkan terhadap Ridwan Kamil atau Kang Emil makin menegaskan arah kebijakan Partai Golkar untuk mengusungnya dalam gelaran Pilgub Jabar 2018 nanti. Masyarakat juga mencari tentang loker bandung. Namun tidak semua pihak menyetujui atas keputusan DPP Partai Golkar tersebut.

Aat S Hodijat, kader Golkar Kota Bandung yang membuat petisi online menyebutkan bahwa sikap DPP Partai Golkar pada Pilkada Jawa Barat tidak mentaati konstitusi partai. Setelah adanya penolakan dari para pengurus kecamatan Partai Golkar, penolakan juga muncul dari kalangan arus bawah. Sehingga muncul petisi online yang menunjukkan hal yang sama yakni penolakan atas pengusungan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar. Kalangan arus bawah mencari loker bandung. Dalam petisi yang dibuat oleh Kader Golkar Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat tersebut mempertanyakan sikap DPP Partai Golkar yang tidak mentaati konstitusi partai. Sikap DPP yang justru merekomendasikan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien (Kamil-Muttaqien), membuat banyak kalangan mengeluarkan tanda tanya besar. Sebelumnya, kader Partai Golkar di Cianjur juga mempertanyakan hal sama.
Menurut Hodijat, DPP Partai Golkar membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota untuk taat pada AD/ART Partai, Peraturan Organisasi dan Juklak. Tapi DPP Partai Golkar sendiri yang melanggar.

Padahal ada peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari Partai Golongan Karya. Seharusnya nama bakal calon disampaikan terlebih dahulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota. Tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang diputuskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat. Rapat itu selain dihadiri oleh pengurus Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jawa Barat bahkan DPP Partai Golkar. Gubernur Jawa Barat ini dipilih yang dipercaya dapat membuka loker bandung lebih banyak. Aat menambahkan, “DPD Kabupaten/Kota Golkar di Jabar sudah jelas hanya menginginkan kang Dedi Mulyadi untuk maju pada Pilkada Jawa Barat. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil rapimda. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai.”

Keputusan Tim Pilkada Pusat tentu telah mencederai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar. Nilai persatuan tersebut selama ini telah dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jawa Barat yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang. Pemimpin masa depan diharapkan bisa menambah loker bandung dan menyejahterakan warga. “Jelas ini mencederai kehormatan kader Golkar, suara mereka tidak didengar lagi. Kader Golkar telah bekerja untuk menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat,” kata dia.

Aat akan menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar jika keputusan pengusungan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien tidak diubah DPP Partai Golkar. Aat tegas pada sikapnya dalam melawan dan memboikot keputusan DPP Partai Golkar. Kader di Jawa Barat, kata dia, sangat mengharapkan pemimpin terbaiknya dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadi Gubernur. Kader ini diharapkan membuka loker bandung semakin banyak. “Saya membuat petisi online, ini baru awal saja, perlawanan kader ini akan berlanjut jika keputusan DPP tidak diubah. Kader di Jawa Barat hanya menginginkan kang Dedi Mulyadi untuk maju, bukan yang lain,” kata Aat.

Sumber berita : http://wartakota.tribunnews.com/2017/11/03/kader-golkar-bandung-tolak-keputusan-dpp-mereka-inginkan-dedi-mulyadi

Sebanyak 100 peserta yang akan berangkat umrah ke tanah suci Mekkah, telah dilepaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Setya Novanto. Ini merupakan pelepasan rombongan umroh tahap dua yang akan diberangkatkan oleh Angkatan Muda Partai Golkar, tanpa membayar biaya umroh, Setya Novanto berbicara bahwa ia mengapresiasi program kerja dari Angkatan Muda Partai Golkar, bukan hanya sebatas pembekalan kepada masyarakat saja dan bukan hanya kepada kader dari Angkatan Muda Partai Golkar ini. Kemudian, ia menambahkan bahwa Angkatan Muda Partai Golkar akan memfasilitasi pembekalan fisik, dan meningkatkan keimanan spiritual.

ketum golkar lepas 100 peserta umrah ampg

Ia mengatakan tersebut, saat melaksanakan sambutan dalam rangka pelepasan peserta umrah kebangsaan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/1/2017) Pada kegiatan itu, Setya Novanto tengah didampingi oleh Ketua Angkatan Muda Partai Golkar yakni Fahd El Fouz A Rafiq dan juga Bendahara Umum Partai Golkar Robert Kardinal hingga Bendahara Umum Angkatan Muda Partai Golkar yakni Reza Herwind

Sementara itu, Setya sangat mendukung program kerja Angkatan Muda Partai Golkar untuk meningkatkan iman dan juga spiritual para kadernya. Ketua dari DPR RI ini pun memuji program tersebut karena dianggap sebagai terobosan penting yang telah dilakukan Angkatan Muda Partai Golkar.

Menurutnya, dibawah kepemimpinan Fahd, Angkatan Muda Partai Golkar ini akan konsisten dalam menggelar kegiatan positif khususnya di bidang keagamaan.

Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR yakni Setya Novanto pun telah menegaskan, bahwa perjalanan umroh ke tanah suci, bukan untuk perjalanan wisata, melainkan terkait dengan pembinaan mental dan juga spiritual. Karena itu, para peserta umroh harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selama perjalanan umroh pun harus senantiasa menjaga kesehatan dan pola makan sehingga dapat kembali ke tanah air dan bertemu dengan keluarga tidak kurang sesuatu apapu, peserta pun tak perlu memikirkan biaya umroh, karena biaya akan dibayar dengan kas.

Dalam acara pelepasan umroh, yang dikaitkan dengan adanya rapat pleno pada Pengurus Pusat AMPG itu, Setya Novanto pun sangat mengapresiasi kader Angkatan Muda Partai Golkar yang selalu berupaya dalam menempatkan diri sehingga diharapkan mampu menjadi cikal bakal kepemimpinan bangsa untuk ke depannya.

“Kita berharap, ke depan kader Angkatan Muda Partai Golkar, ada yang menjadi anggota DPR, menteri, ataupun pemimpin bangsa hingga pengusaha sukses” kata Setnov sambil menambahkan, untuk mencapai serta mewujudkan hal itu para kader Angkatan Muda Partai Golkar harus berupaya menempa diri dan meningkatkan kualitasnya masing-masing

Selain itu, ketua dari badan Angkatan Muda Partai Golkar mengatakan bahwa pelepasan umrah kebangsaan ini merupakan suatu bentuk keterlibatan dalam bidang sosial, terutama dalam bidang keagamaan.
Kemudian Fahd, mengatakan bahwa Angkatan Muda Partai Golkar akan memberangkatkan kembali peserta yang dilepaskan tersebut, pada tahap tiga. Selain itu, ia pun menegaskan anggaran umrah tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh Angkatan Muda Partai Golkar.

Sedangkan duta besar yang terdapat di Arab Saudi yakni Agus Maftuh sangat mendukung kegiatan yang dijalankan oleh Angkatan Muda Partai Golkar tersebut. Agus sangat antusias untuk bertemu dengan rombongan peserta umrah. Oleh karena itu, Kedubes RI di Arab Saudi akan menyambut rombongan tersebut di Bandara Internasional, Jeddah.

Agus mengatakan jika ia sangat mengapresiasi program ini, karena program ini merupakan kegiatan kolektif yang sangat bagus untuk ritual keagamaan. Dikatakan juga bahwa biaya umroh para kader ini berasal dari kas Angkatan Muda Partai Golkar itu sendiri dan tidak meminta bantuan dari ke pihak mana pun.
Sumber berita: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/28/ketum-golkar-lepas-100-peserta-umrah-ampg

DPD Golkar Gresik Tagih Janji Kontraktor Soal Penuntasan Proyek Distributor Box Culvert di Depan Kantor

Proyek box culvert dari distributor box culvert yang melintas tepat di halaman kantor DPD Golkar Gresik kembali mendapat kecaman dari pihak kantor DPD Golkar. Hal ini dikarenakan saat ini hingga lewat akhir tahun box culvert tidak segera dipasang. Padahal untuk sekarang ini sudah masuk deadline pencairan pada anggaran tahun 2016. Ahmad Nurhamim selaku Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak kunjung selesai padahal sudah lewat tanggal 15 Desember 2016.

Proyek Box Culvert

Penagihan Janji DPD Golkar Pada Distributor Box Culvert

Menurut pendapat Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik tersebut belum selesainya proyek box culvert di depan kantor DPD Golkar dikarenakan tidak ada keseriusan dalam melakukan pekerjannya. Karena tidak ada keseriusan dalam mengerjakan proyek yang bertujuan untuk mengatasi banjir kota Gresik ini menyebabkan pekerjaan terbengkalai. Hal ini sudah terbukti, karena bisa diamati bahwa proyek tersebut kadang dikerjakan terkadang tidak.
Terkadang untuk satu hari ada dua atau tiga pekerja proyek yang berangkat, namun pada hari-hari tertentu tidak ada satu pun pekerja yang terlihat bekerja. Dikarenakan belum selesainya proyek box culvert dari distributor box culvert tersebut menjadikan limbah cair yang berasal dari pembuangan warga di box culvert menjadi tersumbat aktivitas proyek. Karena limbah cair tersebut tersumbat aktivitas proyek tersebut menjadikannya tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya.

Hal ini menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan kesehatan, karena air limbah yang berwarna hitam dan berbau menyengat tersebut luber ke jalan raya. Karena hal ini para pengguna jalan juga merasa terganggu saat melintas, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan karena jalan raya yang menjadi licin. Masyarakat sangat terganggu atas limbah dari saluran tersebut yang mengotori jalan raya.
Karena hal ini, Nurhamim meminta kontraktor atau rekanan untuk segera menuntaskan pekerjaannya sebelum akhir bulan Desember 2016.

Penjelasan Kepala Bidang Permukiman dan Air Bersih Gresik
Sebelum hal ini terjadi, Sumargono selaku Kepala Bidang Permukiman dan Air Bersih pada DPU atau Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Gresik sudah menjamin bahwa proyek pembuatan box culvert dari distributor box culvert tersebut yang berada di depan kantor DPD II Golkar Gresik akan selesai sebelum akhir tahun 2016. Namun, melihat kenyataan yang terjadi sangat kecil kemungkinan proyek tersebut akan selesai tepat waktu.

Namun, Sumargono telah menegaskan bahwa proyek tersebut akan selesai sesuai dengan kontraknya, yakni sebelum akhir bulan Desember 2016. Dia juga menegaskan bahwa proyek tersebut akan diselesaikan semua pekerjaannya sesuai kontrak, sebelum akhir Desember 2016, karena jika proyek tidak selesai sesuai dengan kontrak maka pihak perusahaan akan terkena denda atau penalti.

Berdasarkan penuturan Sumargono, lamanya pengerjaan proyek box culvert sesuai dengan tingkat kerumitan yang dimiliki. Untuk proyek box culvert yang ada di depan kantor DPD Golkar memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sehingga waktu pengerjaan juga menjadi lebih lama. Di proyek tersebut selain pembangunan pokok yakni box culvert, juga dibangun koneksi bozem pembuangan air yang berfungsi menghubungkan ke Telogo Dendo yang ada di belakang kantor DPDP II Golkar.

Sulitnya pengerjaan proyek yang ada di depan kantor DPD II Golkar ini karena adanya koneksi bozem tersebut. Untuk mengatasi masalah pengerjaan proyek dari distributor box culvert ini Sumargono juga berjanji jika proyek box culvert sudah selesai maka kondisi fisik di depan kantor DPD II Golkar akan kembali rapi dan bersih seperti sedia kala. Mulai dari sebagian pagar hingga halaman yang terkena bongkar akibat proyek box culvert ini.

sumber. https://www.bangsaonline.com/berita/29337/dpd-golkar-gresik-tagih-janji-kontraktor-soal-penuntasan-proyek-box-culvert-di-depan-kantor