Sekjen Golkar: Pengurus Sudah Rekonsiliatif Tidak Ada Lagi ‘Kubu-kubuan’

JAKARTA .  Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Selasa, 28 Juni 2016.

Kedatangan beliau bertemu langsung dengan Menteri Kemenkumham, Yasonna Laoly untuk menyampaikan daftar nama susunan kepengurusan DPP partai Golkar yang baru hasil Munaslub Golkar.

Sedianya yang akan hadir ke kantor Kemenkumham adalah langsung Ketua Umum DPP partai Golkar terpiliih, yakni Setya Novanto.  Namun karena Setya Novanto sedang menunaikan ibadah umroh, maka rombongan diwakili oleh Sekjend, Idrus Marham.

Semua nama yang tercantum dalam struktur pengurus baru DPP Partai Golkar sudah menggambarkan dan mewakili standarisasi yang ditetapkan oleh Kemenkumham, yaitu harus mewakili serta mencerminkan nilai-nilai demokratis, berkeadilan serta rekonsiliatif.

Hal itu dengan tegas disampaikan oleh Idrus Marham disela-sela wawancaranya dengan para awak media.  Semua sudah melalui tahapan proses yang panjang serta sesuai standar yang digariskan oleh menteri Kemenkumham.  Total pengurus DPP partai Golkar yang sekarang berjumlah 279 orang, ungkap Idrus.

Idrus Marham juga menegaskan kembali, bahwa dengan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum partai Golkar yang baru dan dengan adanya hasil-hasil Munaslub lainnya beberapa waktu lalu, hal itu sudah mampu mempersatukan kembali seluruh elemen kader partai Golkar di seluruh Indonesia.  Sehingga tidak ada lagi friksi-friksi dalam tubuh Golkar.

“Bapak dan saudara sekalian serta teman-teman dari media, seperti  dikatakan tadi pak menteri, bahwa sedianya Ketua Umum bersama-sama dengan kami, tetapi karena ada masalah teknis kemarin dan Pada hari ini beliau sedang melaksanakan umroh sehingga dengan demikian dipecayakan kepada kami yang hadir disini untuk menghadap pak menteri mengantarkan hasil-hasil munaslub.” Ucap Idrus kepada wartawan yang hadir.

Selain komposisi  kepengurusan DPP partai Golkar terbaru yang dimpimpin oleh Setya Novanto, ada hasil-hasil Munaslub lainnya yang diberikan kepada menteri Lasonna Laoly.

Antara lain meliputi meliputi AD/ART dan susunan Mahkamah Partai Golkar.  Semuanya sudah diserahkan oleh Sekjen, Idrus Marham.

Idrus menyampaikan : “Keseluruhan itu nanti yang sudah kami serahkan kepada pak menteri.  Seperti disampaikan tadi pak menteri, nanti akan diteliti dan tentu nanti bila mana masih ada hal-hal persyaratan yang perlu diperlukan tentu nanti akan segara kami sampaikan.”

“Jadi secara keseluruhan jumlah kepengurusan DPP Partai Golkar, Jumlah keseluruhan itu 279 dan secara sungguh-sungguh mencerminkan asas-asas yang telah digariskan oleh pak menteri sebelumnya, yaitu demokratis, berkeadilan, rekonsiliasi.” Tambah Idrus.

Masih menurut Sekretaris Jendral partai Golkar tersebut, selain menyesuaikan dengan tigas asa yang telah ditatapkan oleh menteri, partai Golkar juga menambahkan asas tambahan dalam menyusun susunan kepengurusannya di Munaslub, yakni asas bersih.

“Dan kami tambah dua pak menteri…satu sebenarnya didalam surat pak menteri sudah ada juga yaitu konstitusional..ditambah satu : Bersih, pak menteri.”

“Jadi susunan kepengurusan adalah sudah mencerminkan yaitu rekonsiliasi.  Setelah Munaslub tidak ada lagi kubu-kubuan.” Tegas Idrus Marham pada kesempatan yang sama tersebut.

Dari susunan kepengurusan DPP partai Golkar terbaru, sudah dapat disaksikan semuanya, kepengurusannya mencerminkan seluruh elemen-elemen yang ada di Golkar. Kita masukan, sehingga dengan demikian jumlahnya secara keseluruhan 279.

“Saya kira itu saja yang penting.” Tutup Idrus saat memberikan jawaban kepada awak media di kantor Kemenkumham.

Setelah sebelumnya partai Golkar dilanda friksi yang cukup tinggi sebelum adanya Musyawarah  Nasional Luar Biasa, kini partai Golkar mampu mengkonsolidasikan organisasinya kembali dengan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Simak pernyataan Idrus Marham dalam video dibawah ini :

Setya Novanto: Dari Berjualan Madu ke Politisi

Setya Novanto akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2014 – 2019. Hal ini diputuskan dalam Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (17/5/2016).

Novanto mendapatkan perolehan tertinggi pada putaran pertama yakni 277 suara, mengalahkan pesaing utamanya yakni Ade Komarudin atau dengan perolehan 173 suara. Novanto dan Akom sama-sama mendapat 30 persen suara untuk mencapai syarat minimal untuk terpilih.

Sebelum menjadi Ketua Umum Golkar, Setya Novanto sempat menjabat sebagai Ketua DPR RI. Namun pada 16 Desember 2015, dia mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam rekaman kontrak PT. Freeport Indonesia.

Kendati begitu, tak banyak yang tahu, Setya Novanto sempat menjadi sopir pribadi politikus Partai Demokrat, Hayono Isman.

Setya Novanto kembali menjadi orang yang kontroversial setelah dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

Namun, tidak banyak orang tahu latar belakang pria yang lahir dari pasangan Sewondo Mangunratsongko dan Julia Maria Sulastri ini. Sebelum menjadi orang nomor satu di Parlemen Senayan, politikus partai Golkar ini mengaku memiliki kisah hidup yang berliku.

Pada 1973, sembari kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Setya Novanto mengaku harus berjualan madu (madu penyubur) dan beras di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang bekal yang diberikan orang tuanya, menurut dia, hanya cukup untuk mendaftar kuliah. “Saya bekerja keras agar bisa sekolah,” katanya pada pertengahan September tahun lalu.

 

Sudirman Said Rusak Reputasi Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto telah melaporkan Menteri ESDM, Sudirman Said ke Bareskrim Polri, melalui kuasa hukumnya Firman Wijaya.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Sudirman Said telah melakukan pencemaran nama baik, reputasi (jasa reputation management) dan fitnah, atas pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal minta jatah saham PT. Freeport Indonesia.

“Terkait dengan tuduhan itu, maka Pak Setnov melaporkan Menteri ESDM,” jelas Firman.

Selaku kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya melengkapi bahan-bahan untuk pelaporan kliennya.

Firman juga menegaskan, bahwa laporan ini merupakan penyampaian kepada publik, bahwa yang dituduhkan kepada kliennya merupakan sesuatu yang tidak benar.

“Ini bagian menyampaikan pada publik adalah tidak benar, dan merusak reputasi Setya Novanto sebagai Ketua DPR,” kata Firman.

Beberapa bukti terkait yang diserahkan adalah dokumen tentang pernyataan Sudirman Said di berbagai media massa yang mengatakan bahwa Setya Novanto mencatut nama Presiden.

“Laporannya sudah, hari ini hanya melengkapi bahan-bahan yang mendukung pelaporan Setnov terkait tuduhan SS yang sudah menyerang nama baik Setnov. Ini perlu langkah serius,” jelas Firman, Rabu (9/12/2015) di Bareskrim Polri.

Firman menegaskan, Setya Novanto menyesalkan Sudirman Said yang telah menafsirkan rekaman percakapan antara Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin, Pengusaha Riza Chalid dan Setya Novanto sendiri. “Ini sangat disesalkan Setnov” katanya.