Agung Laksono : Golkar Mati-Matian Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
Ketua DPP Golkar Bung HR Agung Laksono menegaskan, Golkar senantiasa berjuang untuk lebih meningkatkan kualitas kesejahter-aan kehidupan para pendidik atau para guru dan dosen. Hal itu guna lebih meningkatkan kualitas pendidikan serta anak didik. ''Golkar akan memperjuangkan ditambahkannya dana pendidikan di masa mendatang. Penambahan dana pendidikan itu terutama untuk lebih meningkatkan mutu kesejahteraan para pendidik atau guru demi menunjang lebih ditingkatkannya mutu pendidikan dan anak didik kita,'' katanya ketika menyampaikan kampanye Golkar di lapangan Pabrik Kertas Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (12/5).
Bahkan, menurut Agung Laksono, di masa mendatang Golkar berjuang agar secara bertahap pemerintah bisa menghapus sama sekali uang SPP. Program Golkar bukan hanya diteriakkan, tetapi benar-benar akan diwujudkan. Karena itu, Golkar akan berjuang keras dan mati-matian untuk kepentingan rakyat. ''Demi peningka-tan kualitas dan demi memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh warga masyarakat khususnya di pedesaan untuk mengikuti program pendidikan nasional, maka Golkar minta kepada pemerintah agar secara bertahap uang SPP dihapus. Sekali lagi, secara berta-hap agar uang SPP dihapus,'' tegasnya yang mendapat sambutan meriah sekitar 125 ribu warga fanatik Golkar.
Agng Laksono juga minta agar seluruh lembaga pendidikan swasta agar bisa memberikan jatah secara cuma-cuma kepada anak keluarga miskin untuk mengikuti program kependidikan, terutama bagi mereka yang mempunyai kemampuan intelektual lebih.
Di bagian lain materi kampanyenya, Agung Laksono juga mengemu-kakan tekad Golkar di masa mendatang untuk berjuang bagi semakin ditingkatkannya kualitas pengawasan pembangunan. Sebab selama ini masih sering dikeluhkan banyaknya korupsi, kolusi, dan penyele-wengan lainnya yang dilakukan oknum aparat pemerintah. ''Golkar minta pemerintah agar mutu pengawasa lebih diperketat dan diting-katkan. Jangan berikan kesempatan sejengkal tanah pun bagi terja-dinya peluang oknum-oknum untuk melakukan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan lain-lain,'' tandasnya.
Untuk itu, Golkat minta agar lembaga-lembaga pengawas dan kontrol seperti BPK dan BPKP serta lembaga-lembaga kontrol poli-tik dan masyarakat lainnya seperti DPR RI harus lebih fungsional dan berani dalam melakukan peran dan tugas kewajibannya. ''Tugas pengawasan yang selama ini sudah dilakukan agar lebih dioptimal-kan. Jangan pandang bulu. Siapapun harus dikontrol dan diawasi, sehingga uang negara dan rakyat betul-betul dimanfaatkan sebe-sarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat,'' katanya.
Selain itu, tambah Bung Agung, Golkar bertekad untuk memberi-kan peluang dan ruang gerak yang optimal bagi seluruh jajaran masyarakat untuk ikut memberikan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan nasional. Golkar akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk melakukan kontrol dan koreksi terhadap pemerintah. Tetapi, kontrol dan kritik koreksi itu harus dikemukakan melalui mekanisme dan cara-cara yang benar dan kon-stitusional.
Karenanya, Golkar berpendapat perlunya dilakukannya upaya pemberdayaan rakyat yang terus-menerus agar mampu melakukan peran sosial kontrol dengan baik. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan politik secara dewasa agar dalam melaksanakan tugas kontrol sosialnya itu, rakyat bisa menyalurkannya melalui mekanisme yang benar. ''Kontrol yang baik disalurkan melalui cara-cara dan mekanisme yang baik dan benar. Kontrol bukan dilakukan dengan teriak-teriak di jalanan. Kita mengajarkan rakyat untuk mampu melaksanakan demokrasi dengan benar dan dewasa. Jangan ajarkan rakyat berdemokrasi dengan cara-cara yang merusak,'' tandasnya.
Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan soal pernyataan Ketua Umum DPP PPP Buya Ismail Hasan Metareum SH tentang adanya hasil pemilu sebelum pemilu di Bengkulu, menurut Agung Laksono pernyataan itu tidak benar sama sekali. Pernyataan itu jelas merupakan manipulasi kondisi data yang ada. ''Yang benar adalah bahwa Golkar memang melakukan estimasi perolehan suara dalam pemilu. Bukan itu hasil pemilu. Catat, hanya estimasi. Di Golkar ada itu. Tapi data-data itu sebenarnya hanya untuk intern Golkar saja. Jadi, bukan hasil, tapi hanya estimasi berupa perkiraan perolehan suara. Boleh dong membuat itu,'' ujarnya.
''Bahwa lalu disebut sebagai hasil rekayasa Golkar terhadap hasil pemilu mendatang, itu sama sekali tidak betul. Seharusnya kan tanya dulu dong pada Golkar sebelum memberikan pernyataan seperti itu. Golkar berpendapat bahwa apa yang dikemukakan Buya Ismail itu adalah manipulasi kondisi data Golkar. Sebab estimasi dan hasil itu berbeda,'' tandas Agung.
Menurut Agung, Golkar sama sekali tidak pernah melakukan rekayasa hasil pemilu. Golkar tetap mengikuti pemilu ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan sesuai peraturan perundang-undangan. Golkar hanya ingin mengukur dengan ukuran sendiri estimasi perolehan suara pada pemilu mendatang. "Ya, kira-kira perolehannya seberapa jauh. Begitu. Boleh kan mengukur diri sendiri. Semacam evaluasi kerja, gitu. Golkar bukan berarti sombong dengan estimasi itu. OPP lain, silakan saja kalau mau. Nggak dilarang kok melakukan estimasi semacam itu. Hanya saja, kalau ternyata bocor ke luar, saya nggak tahu. Seharusnya itu hanya untuk intern kita saja kok," ujar Agung.
Kembali ke Berita Harian