Ketua Umum Golkar H. Harmoko :
Kampanye yang Tonjolkan Emosional, Intimidasi Tidak Sesuai Lagi di Alam Demokrasi
PEKANBARU, (14/5) - Ketua Umum DPP Golkar H. Harmoko menyatakan, penerapan kampanye yang lebih menonjolkan emosional, intimidasi, menjelek-jelekkan pihak lain dan mengganggu ketentraman orang lain sudah tidak sesuai lagi dengan alam demokrasi Pancasila. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang sudah semakin kritis pemikirannya, ujarnya saat kampanye di Stadion Hang Tuah, Pekanbaru, Selasa siang, maka Golkar memelopori dan mengutamakan kampanye secara dialog.
Di hadapan 30 ribu massa yang memadati stadion tersebut, dikemukakan Golkar menyadari bahwa masyarakat sudah berada pada posisi untuk bersikap dan bertingkah politik secara terbuka dan bertanggungjawab. Oleh karenanya, Golkar dalam putaran-putaran kampanye dewasa ini selalu menampilkan program-program dan senantiasa mendukung dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian dalam setiap kampanye Golkar senantiasa tampil tertib dan selalu mengembangkan pendekatan komunikasi yang dialogis dengan daya nalar yang positif.
Berkaitan dengan hal tersebut, ucapnya, Golkar lebih senang untuk membicarakan tentang upaya untuk melestarikan pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan nasional, yang mampu meneruskan dan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.
Dikemukakan, pada setiap kampanye Pemilu, isu etika pemerintahan atau etika birokrasi selalu dimunculkan, termasuk pada kampanye Pemilu kali ini. Isu ini tentu ditujukan kepada Pemerintah yang sedang berkuasa. Bagaimana tanggapan Golkar?
Golkar menilai bahwa etika pemerintah kita sudah jelas, bahkan sejak Orde Baru kita telah memiliki etika pemerintahan, yakni etika yang mengacu kepada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Etika pemerintahan itu tidak lain dari etika pembangunan itu sendiri, dan hal ini merupakan amanat pembangunan.
Dalam melaksanakan etika pemerintahan, lanjutnya, Orde Baru senantiasa mengacu kepada nilai-nilai pembangunan yang melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.
Hal ini semua mengandung arti bahwa pemerintah sudah mengembangkan pemerintahan yang melayani, yang mendahulukan kepentingan orang banyak, yang mau secara konsisten meningkatkan taraf kehidupan rakyat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.
Etika pemerintahan kita mengharuskan aparatur negara berperilaku sebagai abdi negara dan sekaligus abdi rakyat. Dalam konteks etika pemerintahan kita, negara dan rakyat sama pentingnya, keduanya menyatu bagaikan dua sisi mata uang.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP Golkar H. Harmoko berkesempatan berdialog dengan lima orang, yang hadir dalam kampanyenya. Dalam dialog itu disinggung mengenai upaya meningkatkan emansipasi wanita, pembangunan kehidupan beragama, dan perluasan lapangan kerja.
Kembali ke Berita Harian