Ketua Umum DPP Golkar:
Golkar Sambut Baik Imbauan Panwaslak untuk Tertibkan Peserta Kampanye
Jakarta,
Ketua Umum DPP Golkar Bung Haji Harmoko menyambut baik imbauan Presiden Soeharto yang disampaikan melalui Panwaslak agar pimpinan OPP menertibkan peserta kampanyenya. Dalam kaitan ini Golkar mengimbau semua pihak untuk menaati peraturan-peraturan yang ada dan kesepakatan bersama yang telah diputuskan serta dapat mengendalikan diri dengan lebih mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
"Golkar mengimbau kepada pihak yang berwenang dan aparat keamanan agar melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Bung Harmoko menjawab wartawan pada evaluasi kampanye di Media Centre DPP Golkar Jakarta, Rabu (14/5). Dalam kesempatan itu Harmoko didampingi beberapa fungsionaris DPP Ary Mardjono, Achmad Moestahid Astari, Sofjan Lubis dan Irawadi Djamaran.
Kepada segenap kader, anggota dan simpatisan Golkar, lanjut Harmoko, Golkar menyerukan untuk tidak terpancing dan tidak memancing aksi kerusuhan yang dapat mengganggu proses Pemilu dan mengganggu stabilitas sosial politik. Golkar dengan segenap jajarannya di seluruh tanah air bertekad dan siap menyukseskan keseluruhan tahap Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan pengamalan demokrasi Pancasila.
Secara keseluruhan sampai putaran VI ini, Golkar menilai bahwa secara umum kegiatan kampanye Pemilu di seluruh tanah air telah berjalan cukup baik dan lancar. Hal ini antara lain ditandai dengan kesemarakan, kegairahan dan antusiasme masyarakat khususnya generasi muda mengikuti kampanye, termasuk kampanye dialogis.
Walaupun demikian, ujar Harmoko, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai harapan, seperti adanya ketidaktaatan asas terhadap bentuk kampanye yang dilarang dengan melanggar peraturan dan ketentuan yang sudah disepakati bersama dan kurang dimanfatkannya bentuk kampanye dialogis secara optimal. Golkar menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas jatuhnya banyak korban jiwa dan luka-luka dalam kegiatan kampanye Pemilu, baik akibat kecelakaan lalu lintas maupun akibat kecerobohan, kebrutalan dan kebringasan massa peserta kampanye.
"Dokumen Bengkulu"
Menjawab pertanyaan tentang beredarnya "Dokumen Bengkulu" yang dibuat seorang Camat yang berisi tentang prakiraan perolehan suara Golkar, Harmoko mengatakan bahwa itu bukan merupakan hasil pemilu. Itu semata-mata berisi prakiraan keadaan (kirka) Golkar sebagaimana dilakukan oleh kader Golkar lainnya.
"Membuat prakiraan itu dibenarkan oleh Golkar, karena prakiraan itu bukan merupakan hasil atau kesimpulan Pemilu," kata Harmoko. "Apapun hasilnya, Golkar tetap mengacu jumlah perolehan suara yang ditetapkan LPU (Lembaga Pemilihan Umum)."
Menurut Harmoko, kirka merupakan rancangan yang perlu dibuat masing-masing orsospol, ormas atau organisasi sekecil apa pun. ''Sebab kirka itu diperlukan untuk mengambil keputusan,'' kata Harmoko.
Lebih lanjut dijelaskan, Golkar selalu disiplin dalam me-ngembangkan operasionalnya. Oleh karena itu, paparnya, setiap langkah baik itu menyangkut rencana strategis (Renstra) menghadapi Pemilu, termasuk rencana operasional, semuanya sudah diputuskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim).
Golkar dalam melaksanakan operasional konsolidasi organisasi, tidak pernah mengembangkan cara seperti yang dituduhkan itu. ''Golkar sudah punya program konsolidasi itu. Golkar itu tertib dalam menjalankan organisasinya,'' ujarnya.
Kembali ke Berita Harian