BERITA HARIAN

Ketua DPP Golkar dr. H Abdul Gafur menegaskan, Golkar menolak politisasi agama untuk tujuan mencari dukungan sebanyak-banyaknya dalam kampanye yang tengah berlangsung sekarang ini.

"Kesucian agama jangan dijadikan sebagai komoditi politik. Golkar dengan tegas menolak agama dijadikan komoditi politik, dan memilih pelaksanaan nilai etik dan moral agama dalam kehidupan bangsa, " katanya kepada wartawan di DPP Golkar Sabtu, (17/5).

Sikap Golkar tersebut, kata Abdul Gafur, disampaikan setelah mengamati selama masa kampanye terdapat kecenderungan politisasi agama melalui penonjolan simbol dan lambang secara berlebihan baik dalam bentuk poster ataupun slogan kampanye ataupun melalui pernyataan para jurkam-nya.

"Hal demikian sering pula diikuti oleh pemberian klaim akan kebenaran dan nilai moral secara subyektif, yaitu seolah-olah pihaknya yang benar sedangkan yang lain salah" kata penanggyung jawab kampanye DPP Golkar itu.

"Kecenderungan demikian merupakan manipulasi terhadap nilai luhur agama dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan diri sendiri, " tegasnya.

Didampingi Ketua Penbitmasmmed H. Sofyan Lubis dan Ketua Litbang DPP Golkar Dr. Din Syamsuddin, Gafur menegaskan walaupun Golkar tidak pernah mengaitkan diri dengan agama secara formal, namun Golkar telah berbuat nyata untuk kepentingan agama dan umat beragama

Mengamati jalannya kampanye selama 7 putaran lalu, Abdul Gafur mensinyalir terdapat kecenderungan menerapkan praktik politik yang penuh intrik, fitnah dan memutar balikkan fakta guna mendiskreditkan OPP tertentu, melalui pengungkapan pengedaran dan penyebaran dokumen-dokumen secara tidak proposional dan tidak jelas kebenarannya. Golkar akan menyampaikan protes keras kepada Panwaslakpus, tegas Gafur

"Praktek demikian dilakukan dengan mengabaikan pesan agama dan etika politik yang menganjurkan konfirmasi (tabayun) kepada pihak terkait atas suatu berita dan untuk menerapkan etos bersaing dalam mencapai kebaikan (fastabiqul khairat) dalam kehidupan politik, katanya.

Menjawab pertanyaan, Abdul Gafur mengatakan meski sampai saat ini pihaknya belum memperoleh laporan adanya jurkam Golkar di daerah yang menerima teguran selama kampanye, namun dia menegaskan kalau ada jurkam atau OPP yang melanggar peraturan yang berlaku seperti melakukan fitnah kepada OPP, atau kepada bangsa dan negara hendaknya dihadapkan pada pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

"Aparat keamanan hendaknya lebih bertindak tegas dengan melakukan law enforcement yang berlaku mengingat masa kampanye yang tinggal dua putaran ini terlihat akan semakin meningkat," katanya lagi.

Abdul Gafur mengatakan, berdasarkan pengalaman selama kampanye 1997 ini, pihaknya tengah merenungkan bentuk kampanye dalam Pemilu tahun 2002 mendatang mengingat kemajuan tehnologi komunikasi yang sudah tak dapat terbendung ini. "Apakah cukup dengan kampanye melalui sarana teknologi komunikasi dan atau masih perlu dilakukan kampanye terbuka dengan mengerahkan masa atau tidak. Yang jelas, Golkar menolak usul agar kampanye yang tinggal dua putaran ini dihentikan, " demikian Abdul Gafur.



Kembali ke Berita Harian