ARY: Golkar Usulkan Deregulasi Sektor Pendidikan
Golongan Karya mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan deregulasi di sektor pendidikan dengan mempermudah kalangan swasta mendirikan sekolah-sekolah unggulan mulai tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Namun, diingatkan masyarakat (dunia usaha) harus memiliki idealisme dan jangan mendirikan sekolah-sekolah unggulan demi keuntungan semata. "Peraturan-peraturan yang menghambat partisipasi swasta untuk mendirikan sekolah-sekolah unggulan, harus segera dideregulasi. Sebab, menghadapi era globalisasi yang sudah di ambang pintu, kita tidak bisa terlalu berharap pada lembaga-lembaga pendidikan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan terampil, " kata Sekjen DPP Golkar Ary Mardjono ketika tampil menjadi jurkam di lapangan Ngadirejo, Pacitan, Jawa Timur, Minggu (18/5).
Sekjen DPP Golkar yang didampingi Ny. Sri Ary Mardjono, yang juga jurkamnas Golkar itu, sempat berdialog dengan para pemilih pemula. Lapangan di kota kecamatan terpencil dan terletak di pegunungan itu, dipadati puluhan ribu massa Golkar yang datang dengan menggunakan berbagai macam kendaraan dan banyak pula yang berjalan kaki, hingga memacetkan jalan menuju lokasi.
Ary menambahkan, peranan dominan pemerintah dalam sektor pendidikan selama ini, dinilai akan mempersulit mencetak sumber daya manusia yang tangguh dan terampil menghadapi era globalisasi. Selama ini, katanya, telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyiapkan sistem, sarana dan prasarana pendidikan, seperti progam wajib belajar sembilan tahun, guru dan gedung-gedung sekolah.
Namun, keterlibatan pemerintah secara dominan dalam sektor pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai tidak efsien dan efektif. Diingatkan, anggaran sektor pendidikan di Indonesia terendah ketimbang negara-negara Asean lainnya dilihat dari GDB.
Untuk itu, Ary mengatakan, peraturan-peraturan yang selama ini telah menghambat partisipasi dunia usaha memasuki sektor pendidikan, harus dideregulasi. Misalnya izin pendirian sekolah dipangkas agar tidak berbelit-belit.
Komersialisasi Pendidikan
Sekjen DPP Golkar juga mengingatkan agar para pengusaha memiliki idelalisme, janganlah dunia pendidikan disamakan dengan dunia usaha, "Jangan samakan membuka sekolah seperti membuka usaha dagang," ujarnya. Bila terjadi komersialisasi pendidikan, selain malah akan memberatkan masyarakat juga menjauhkan tujuan pendidikan itu sendiri. (Media Center)
Kembali ke Berita Harian