Bung Harmoko: Golkar Tolak Gagasan Pembatasan Jabatan Presiden
Ketua Umum DPP Golkar Bung Harmoko menegaskan, Golkar menolak gagasan pembatasan jabatan Presiden. Karena, massa jabatan tersebut tak perlu dibatasi dan sudah diatur dalam UUD 45. Bagi Golkar, katanya, aturan dan isi konstitusi tersebut sudah jelas mengatur masa jabatan Presiden selama lima tahun. "Jika MPR memilih kembali Presiden tersebut untuk masa jabatan selanjutnya, selama itu dipilih MPR adalah sah dan tidak bertentangan dengan UUD 45," katanya dalam kampanye dihadapan sekitar 100.000 massa di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Senin [19/5]. Hadir pada kesempatan itu, Jurkamnas Hutomo Mandala Putra [Tommy Suharto], Ponco Sutowo, serta Raja dangdut Rhoma Irama.
Menurut Harmoko, upaya membatasi jabatan Presiden adalah membatasi pilihan dan ketetapan rakyat di MPR. Sama dengan membatasi hak rakyat, sementara MPR adalah lembaga tertinggi negara di Indonesia. "Kita harus menghormati MPR dan menghormati rakyat," tegasnya.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, lanjut Harmoko, jika Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD 45 dan GBHN, tidak harus menunggu lima tahun atau tiga tahun. Karena, di tengah perjalanan pun bisa diganti oleh MPR.
Menurutnya, bangsa Indonesia patut bersyukur dalam masa Orde Baru, Presiden/Mandataris MPR mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan, pertanggung jawabannya dalam melaksanakan GBHN telah diterima dengan baik dalam setiap SU MPR. Karenanya, dalam membicarakan kepemimpinan nasional, yakni Presiden/Mandataris MPR, Golkar tetap menjunjung tinggi konstitu-si nasional, UUD 45 secara konstitusional.
Masyarakat semakin kritis
Dalam kampanye dihadapan massa Golkar itu, Harmoko juga menandaskan bahwa PJP I [Pembangunan Jangka Panjang] telah meman-tapkan hasil kerangka landasan pembangunan nasional, baik di bidang idiologi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. "Namun, Golkar tidak menutup mata, dibalik keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru tersebut, karena masih ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yng perlu dibenahi," tandas Harmoko.
Diakui, masyarakat sekarang memang sudah semakin kritis dalam menilai pembangunan. "Mereka mampu menganalisis dan mampu bertindak realistis. Ini merupakan bukti bahwa kekritisan ra-kyat, pola pikir analitis serta tindakan realistis masyarakat adalah merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan," ujarnya.
Untuk itu, katanya, dalam menampung pikiran-pikiran analitis tersebut, Golkar mengutamakan pola kampanye dialogis. melalui kampanye dialogis tersebut, Golkar juga mengajak seluruh masyara-kat untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan pembangunan, bukan untuk digembar-gemborkan. "Golkar tidak akan melakukan kampanye murahan yang hanya membakar emosi rakyat, menyebarkan sikap konfrontasi, caci-maki, menyebarkan rasa kebencian, dan menghamburkan isu-isu yang bisa menimbulkan pertentangan," tegasnya.
Justru dalam kampanye dewasa ini, lanjut Harmoko, Golkar menciptakan kampanye yang sejuk, aman, dan tertib serta mengajak rakyat berpikir positif, berdaya nalar konstruktif, serta mengem-bangkan budaya serta etika politik sesuai demokrasi Pancasila.
Karena itu, Golkar selalu tampil dengan program-program yang sesuai dengan aspirasi dan hati nurani rakyat. Karena memang program-program Golkar senantiasa bertahta dihati rakyat. "Nafas Golkar adalah nafas rakyat," ujar Harmoko. (Media Center)
Kembali ke Berita Harian