BERITA HARIAN

Etika politik yang perlu dikembangkan di masa depan, kata Bung H Harmoko, adalah etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. "Etika politik sportif merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya politik koperatif," jelas Ketua Umum DPP Golkar dalam kampanyenya di Lapangan Merdeka, Garut, Jawa Barat yang dihadiri sekitar 200.000 massa, Rabu pagi (21/5).

Hadir dalam kampanye tersebut Gubernur Jabar Nuriana selaku Ketua PPD Tingkat I, Ketua DPD Golkar Abdul Nurhaman, dan Ketua Panwaslakda. Sorenya Bung Harmoko melakukan kampanye dialogis di Lapangan Gudang PT JIEP Pulogadung (Jak-Tim) yang dihadiri Ketua DPP Golkar Agung Laksono dan ribuan massa.

Menurut Ketua Umum DPP Golkar, sebagai etika politik, sikap sportif dalam berpolitik harus ditumbuhkembangkan untuk menggantikan kecenderungan saling menjatuhkan. Tanpa landasan budaya-- yaitu adanya kesiapan budaya masyarakat untuk demokrasi--maka proses demokrasi dapat mengarah kepada anarki atau kekacauan.

Golkar, tandasnya, justru mengembangkan etika dan budaya politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila, mengingat nilai-nilai Pancasila mengandung perilaku politik yang santun. Para kader Golkar dalam kampanyenya dinilainya telah sesuai dengan etika dan budaya politik sesuai Pancasila. "Mereka mampu memberi warna itu, seperti di Jawa Barat ini kampanye berlangsung tertib, aman, lancar, tidak membuat kerusuhan, kerusakan apalagi anarki. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai disamping politik yang baik," katanya.

Jadi, tambahnya, demokrasi yang dikembangkan para kader Golkar adalah "Demokrasi .... Yes". "Anarki ... No". Kita tidak mengembangkan nilai-nilai demokrasi liberal, demokrasi ala komunis apalagi demokrasi radikal yang membuat kerusuhan dan kerusakan. Demokrasi Pancasila telah dilaksanakan para kader Golkar yang tercermin dalam kampanye-kampanyenya. Dalam pengembangan demokrasi itu harus dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan komunikasi politik. Sehingga, tambah Bung Harmoko, dalam pelaksanaannya tidak terjadi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. ini perlu dihayati oleh semua kader Golkar. "Saya bangga, ternyata ini telah dilaksanakan para kader Golkar yang terefleksi pada penampilan dan perilakunya yang tidak mengganggu apalagi mencaci maki orang lain," tandasnya.

Oleh karena itu, kalau ada perilaku yang merusak, mengganggu keamanan, membuat pengacauan, itu pasti bukan watak dan sikap dari demokrasi Pancasila. Watak demokrasi Pancasila justru memberi nuansa pada stabilitas, keamanan, kesejukan dan ketertiban serta mengembangkan daya nalar dan daya pikir yang dinamis. Dinamika itu dikembangkan dengan prinsip pemikiran untuk program-program bagi perjuangan bangsa dan negara ini. "Dan memang rakyat sangat mendambakan pada suasana yang aman dan tertib sehingga hak asasinya tidak terganggu.

Minta Hapuskan Pelacuran
Sementara itu ketika melakukan kampanye dialogis, Dasuka, seorang penyelenggara pendidikan swasta, minta Golkar untuk menghapus masalah pelacuran. "Komitmen Golkar terhadap kemaksiatan dalam bentuk apapun, harus dibasmi dari muka bumi Indonesia, termasuk perjudian dan minuman keras. Pemberantasan itu harus melalui penegakkan hukum," tegas Bung Harmoko.

Sedang Adijaya, seorang konsultan mengusulkan pemilu sebaiknya memakai sistem distrik dibanding yang sekarang dengan sistem proporsional. Mengenai hal ini Bung Harmoko menegaskan, manakala rakyat menginginkan sistem distrik, maka Golkar tidak akan keberatan. Oleh karena itu, kita sesuaikan dengan keinginan rakyat.



Kembali ke Berita Harian