BERITA HARIAN

Sebagai organisasi sosial politik terbesar, kata Sekretaris Jenderal ICMI [Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia] Adi Sasono, Golkar harus menjadi pelopor dan pemrakarsa agenda perubahan bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya dalam menghadapi era globalisasi. Sehingga, agenda pembaharuan bangsa tidak menimbulkan dikhotomi antara pemerintah dan non-pemerintah, apalagi sampai menimbulkan radikalisasi sosial dalam masyarakat.

"Karena itu, agenda pembaharuan tersebut harus diselenggarakan dalam sistem yang ada. Dan, perubahan yang dilakukan Golkar selama ini sudah tepat," kata Adi Sasono didampingi Prof Dr Dawam Rahardjo, Ketua Litbang DPP Golkar Dr Din Syamsuddin, Jurkamnas Jhonny Syafruddin dan Soni Sasono kepada wartawan di DPP Golkar, Rabu [22/5].

Sementara, Dawam Rahardjo menilai, pada Pemilu 97 kali ini, prakarasa yang dilakukan Golkar selama kampanye cukup mendapat perhatian serius dari masyarakat. Karena, katanya, program-program yang ditawarkan Golkar selama kampanye seperti soal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, merupakan persoalan yang sangat konkret dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. "Persoalan semacam ini sangat dibutuhkan masyarakat karena yang ditawarkan bukan hanya sekedar konsep atau slogan, tapi alternatif pemecahan masalah. Dan, prakarsa yang dilakukan Golkar ini tidak dilakukan OPP lainnya," katanya. Golkar, lanjut Dawam, tidak lagi mengangkat bahwa soal kemiskinan dan kesenjangan itu hanya sebagai masalah. Tapi, Golkar sudah bicara soal konsep pemecahannya, termasuk cara mengatasinya. "Saya melihat Golkar telah mempunyai konsep pemecahan masalah itu," ujar Dawam yang juga Rektor Universitas Islam Bekasi [Unisma].

Selain itu, Dawam juga menilai, bila dibandingkan dengan Pemilu 92 lalu, kampanye yang dilakukan sekarang ini jauh lebih maju dibandingkan pemilu sebelumnya. Karena, pada pemilu lalu, ketiga OPP lebih terkesan menampilkan slogan-slogan pembangunan secara makro.

Akibatnya, tuduhan Golkar bersifat defensif menjadi tidak beralasan. Karena, dalam Pemilu 97 ini Golkar justru tidak menawarkan program yang bersifat janji-janji, tapi realitas sosial yang ada di masyarakat. "Inilah yang perlu diperhatikan dari kemajuan yang dilakukan Golkar demi kepentingan masyarakat," ujar Dawam yang juga Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah.

Menurut Adi, kampanye pemilu sebagai sarana untuk merealisasi program pembangunan, harus benar-benar dilaksanakan oleh ketiga OPP. Sehingga, pelaksanaan pemilu tidak menjadi ajang pilihan kepada keyakinan agama atau idiologi tertentu.

Bahkan, katanya, kasus yang terjadi di Pekalongan misalnya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye pemilu. Karena, kerusuhan yang terjadi itu justru dinilainya karena salah satu OPP dimanfaatkan oleh kekuatan radikal diluar kendali OPP yang bersangkutan, sehingga menyebabkan terjadi kekerasan.

Selain itu, juga karena komunikasi politik antara masyarakat dan aparat terhambat, terutama dalam mengambil keputusan. Sehingga, dimungkinkan adanya unsur-unsur luar yang mengambil peluang tersebut untuk memanfaatkan situasi yang ada.

Dawam juga menyatakan, dalam kampanye pemilu kali ini juga terkesan adanya "pertarungan" politik aliran di antara OPP, khususnya PPP dan PDI, berbeda dengan Golkar yang secara tegas menolak konsepsi politik aliran tersebut.

Akibatnya, berbagai kerusuhan yang terjadi selama kampanye juga tak lepas dari semakin mengentalnya politik aliran dalam tubuh OPP. Karena, ketika menyelenggarakan kampanye, masing-masing OPP melihat pihak lain sebagai musuh atau lawan yang membahayakan, bukan sebagai mitra.

Selain itu, juga disebabkan karena pengkotak-kotakan dalam masyarakat yang semakin kuat, baik kelompok, idiologi maupun aliran politik yang ada. Meski, di antara OPP yang ada sekarang sudah meninggalkan simbol-simbol keagamaan, tapi masih juga tetap digunakan dalam menarik simpati masyarakat, seperti tampak pada klaim atau monopoli suatu agama oleh salah satu OPP. Padahal, agama tidak dapat dimonopoli oleh suatu kelompok atau partai, tapi merupakan hak masing-masing masyarakat untuk menetukan sikapnya, ujar Dawam. (Media Center)



Kembali ke Berita Harian