Manado, (8/5)
Kebijaksanaan pemerintah membekukan seluruh kegiatan tambang emas Busang disambut positif Ketua Umum DPP Golkar Bung Harmoko. Golkar mendesak kepada pemerintah dan aparat yang berwenang agar mengusut secara tuntas kasus tambang emas Busang."Mereka yang mencemarkan dan mencoreng-moreng nama Indonesia dalam peristiwa Busang harus diadili, sesuai hukum yang berlaku. Apakah orang itu dari dalam maupun luar negeri agar diusut sampai tuntas, katanya menjawab pertanyaan seorang mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dalam kampanye dialogis di Gedung Olahraga Koni Sario, Manado , Kamis siang (8/5).

Sementara Ketua DPP Golkar, Warno Hardjo SE meminta kepada pemerintah agar kasus Busang ini menjadi pengalaman berharga bagi pemerintah di masa mendatang khususnya dalam mencari mitra usaha untuk melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan.

"Ini merupakan pengalaman pahit bagi pemerintah. Karena itu Golkar meminta kepada aparat berwenang untuk mengusut dan menyelidiki secara tuntas dalang kasus yang mencemarkan nama baik bangsa di mata dunia," katanya di sela-sela melakukan kampanye di Manado kemarin.

Kampanye dialogis Bung Harmoko yang dihadiri sekitar 5.000 massa Golkar itu berlangsung dalam suasana semarak, bahkan gedung olahraga tersebut tak mampu menampung luapan massa yang begitu antusias. Menueut Harmoko, dalam rangka menengakkan hukum , Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus Busang tersebut kepada pemerintah, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dijelaskan, peristiwa tambang emas Busang ini sungguh sangat memalukan nama baik Indonesia di mata dunia internasional yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, khususnya masalah pertambangan yang begitu besar.

Bahkan, katanya, di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) masalah pertambangan cukup banyak. Untuk itu, Golkar minta kepada pemerintah untuk segera menurunkan tim khusus guna mengusut tuntas pertambangan emas Busang, ujarnya.

Bebas Pajak Pekerja.
Menjawab pertanyaan kader Golkar lainnya soal kesejahteraan pekerja, Harmoko menjelaskan, Golkar senantiasa konsisten memperjuangkan nasib para pekerja Indonesia secara konseptual. Perjuangan meningkatkan UMR (Upah Minimum Regional) bagi para pekerja, telah diperjuangkan Golkar, begitu pula halnya dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). "Untuk memperjuangkan nasib pekerja ini, Golkar mendesak kepada pemerintah agar pekerja yang menerima upah sebatas UMR dibebaskan dari pajak penghasilan", tegasnya.

Harmoko menyatakan bahwa desakan Golkar tersebut tidak lain ditujukan untuk memberi peningkatan kesejahteraan para pekerja dan mendorong para pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya dan semakin mengembangkan disiplin kerja.

Selain itu, katanya, Golkar juga mendambakan terwujudnya kehidupan pekerja sebagai sumber daya manusia seutuhnya, baik fisik material maupun mental sipiritual. Di bidang ketenagakerjaan dan lapangan kerja, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Golkar selalu memperjuangkan hak-haknya.

Dalam kampanyenya yang didampingi Wakil Sekjen DPP Golkar Theo L Sambuaga, Harmoko juga menyatakan Golkar menyadari sepenuhnya bahwa kader-kadernya yang ada sekarang semakin berkualitas.

Karenanya, Golkar tak ingin melakukan kampanye yang sekedar hura-hura, tapi melalui daya nalar. "Melalui daya nalar tersebut secara langsung juga komunikasi dan pendidikan politik kepada masyarakat luas," tandasnya.