Arah Angin Dukungan TGB Bisa Jadi Amunisi Jokowi di Pilpres 2019

Arah Angin Dukungan TGB Bisa Jadi Amunisi Jokowi di Pilpres 2019

Menyusul pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, yang mendukung Jokowi maju dua periode, Golkar menilai positif hal tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan opini DPP Golkar TB Ace Hasan Syadzily berpendapat bahwa dukungan TGB bisa menjadi amunisi kuat Jokowi pada pilpres tahun depan.

Menurut Ace, NTB pada 2014 merupakan provinsi tempat Jokowi takluk. Bisa diperkirakan jika sinyal dukungan TGB ini bisa memuluskan langkah Jokowi meraih target dua periode. Selain itu, prediksi Ace lebih lanjut, NTB membutuhkan dukungan total pemerintah pusat dalam menuntaskan beberapa program pembangunan setelah TGB melepas jabatannya sebagai gubernur.

Ace juga menambahkan jika perubahan arah dukungan TGB ini jangan dinilai sebagai bentuk rongrongan kepada pihak lawan. Dalam hal ini adalah para calon yang berada dalam bursa cawapres pendamping Jokowi. Tidak ada persaingan apapun, klaim Ace.

Hal tersebut tak mengherankan, karena TGB sendiri pernah disebut sebagai cawapres potensial. Baik dari kubu petahana, Jokowi, maupun dari kubu Prabowo.

Dukungan TGB pada Jokowi saat ini sebagian besar dikarenakan pertimbangan yang cukup rasional. TGB menilai wilayah ekonomi khusus Mandalika tergolong sukses. Dia memperkirakan jika terjadi perubahan pada pemerintahan pusat, maka dapat menghambat apa yang telah dicapai selama ini di Mandalika dan NTB.

TGM merasa jika kepemimpinan nasional mengalami pergantian, hal tersebut akan mengganggu suasana kebatinan. Diperlukan dua periode untuk menuntaskan visi, misi, dan transformasi pembangunan di NTB. Dan keputusannya untuk mendukung Jokowi menggapai tampuk pimpinan dua periode tersebut tak lepas dari pertimbangan akal sehat, kemaslahatan umat, dan bangsa. Jokowi layak mendapatkan dukungan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai empat tahun ini.

Menilik dari kacamata TGB sebagai pimpinan wilayah NTB, dia menilai jika selama ini peran pemerintah cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Mandalika dan NTB. Jika hal tersebut harus berhenti satu periode saja, dikhawatirkan capaian positif Mandalika dan NTB juga akan terimbas mandek.

Baca juga artikel kami mengenai gerakan golkar jokowi siap satukan suara menangkan pilpres 2019

TGB tak mengelak jika keputusannya ini sedikit menimbulkan ketegangan politik. Namun menurutnya, adalah hal yang rasional dan sah jika mendukung seorang Presiden yang terbukti mampu melahirkan perubahan positif untuk kembali meneruskan pimpinannya. Beda halnya jika dukungan diberikan kepada Presiden yang sudah berkuasa lebih dari dua periode. Sejarah membuktikan, hal tersebut hanya akan melahirkan penyelewengan kekuasaan.

Disinggung tentang kasus hukumnya bersama KPK beberapa saat yang lalu, TGB menampik jika pernyataan dukungannya ini ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. TGB menegaskan jika dukungannya murni berdasarkan penilaian pribadinya sebagai pimpinan wilayah NTB.

TGB juga menampik soal berita dirinya yang dipastikan bakal digandeng Jokowi sebagai cawapres pada pilpres 2019 mendatang. Menurutnya, komunikasi yang selama ini ada dengan Presiden Jokowi tidak lebih dari bahasan kepentingan pembangunan nasional dan perkembangan sosial ekonomi NTB.

Meskipun begitu, TGB sangat menghormati dominoqq serta mengapresiasi pihak-pihak yang memberikan dukungan kepadanya untuk ikut maju pada kancah pilpres 2019 mendatang. Usai meletakkan jabatan Gubernur NTB pada September 2018 nanti, TGB menginginkan untuk memberikan kontribusi dalam skala nasional. Komunikasi dengan beberapa partai politik dan pihak-pihak pendukung lainnya, sudah mulai intens dilakukan.

Besar harapannya jika para elite politik nasional mengadakan pertemuan yang lebih fokus membahas masalah kebangsaan beserta solusinya. Agar atmosfir ketegangan politik saat ini bisa diminimalisir.

Sumber Referensi: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180704222349-32-311613/golkar-sebut-dukungan-tgb-tambah-kekuatan-jokowi-di-pilpres

Golkar Pertimbangkan Pecat Bupati Jombang Bila Terbukti Bersalah

Golkar Pertimbangkan Pecat Bupati Jombang Bila Terbukti Bersalah

Golkar Pertimbangkan Pecat Bupati Jombang Bila Terbukti Bersalah

Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar memberikan pernyataan Senin, 5 Februari 2018 di Jakarta bahwa partainya tidak akan memberikan toleransi pada kadernya yang terlibat permasalahan korupsi. Sebab telah konsisten jika Golkar hari ini adalah Golkar yang ‘zero tolerance’ pada korupsi. Dan akan seperti itu ke depannya nanti, terhadap siapa saja kader. Terlebih lagi pimpinan partai yang ada pada semua level yang terlibat kasus korupsi.

Pernyataan Doli ini untuk menyikapi peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang juga termasuk Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Doli pun juga menyampaikan bahwa partainya tegas akan melakukan dua pendekatan pada kader maupun pimpinan partai yang sudah memiliki status tersangka kasus korupsi. Pertama kali yaitu dengan pendekatan organisasi. Kemudian segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan di partai yang melekat pada dirinya.

Doli juga mengungkapkan jika sampai proses hukum yang inkracht atau berkekuatan hukum tetap, yang mana yang bersangkutan telah dinyatakan terpidana, maka bisa dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan. Sedangkan untuk pendekatan kedua yaitu pendekatan kemanusiaan. Yaitu dengan hak pembelaan di depan hukum, serta yang ada konteks menghargai peran dan perannya kepada partai selama ini. Untuk Kader maupun pimpinan yang jadi tersangka, akan diberi bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Bupati Jombang sebelumnya juga telah mengaku, bahwa uang yang diterima tersebut dari Plt Kadis Kesehatan Jombang Inna Selistyowati yang termasuk sumbangan dari teman-temannya. Dia pun juga mengatakan bahwa tidak tau jika apa yang dilakukan tersebut menyalahi peraturan hukum.

Nyono telah mengklaim, uang yang dia terima termasuk uang sumbangan, tidak termasuk pungli seperti yang disebut pihak KPK. Dia pun juga tidak menduga ada teman di Dinkes membantu untuk sedekah, santunan anak yatim.. Meskipun demikian, sekarang ini dirinya ditetapkan sebagai tahanan KPK danjuga akan mendekam di Rumah Tahanan Guntur cabang KPK. Bupati Jombang tersebut juga mengaku rela apabila diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati.

Sumber Artikel : http://news.liputan6.com/read/3258254/golkar-pertimbangkan-pecat-bupati-jombang-bila-terbukti-bersalah

Terus Terang Idrus Marham Mengenai Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Terus Terang Idrus Marham Mengenai Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Terus Terang Idrus Marham Mengenai Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Idrus Marham buka suara mengenai rangkap jabatan menteri yang berasal dari Golkar di Kabinet Kerja. Idrus juga diangkat sebagai Menteri Sosial ini mengatakan yakin keadaan itu tak mengganggu kerja. Dan dirinya menjelaskan bahwa harus melihat, sebenarnya, posisi di partai dengan kabinet sebenarnya saling mendukung serta memperkuat. Dan dirinya pun juga tidak merasa terganggu dengan adanya rangkapan jabatan yang ada pada Idrus Marham tersebut.

Menurutnya, di Golkar telah ada pembagian peran yang diatur pada sistem partai yang membawa lambang pohon beringin itu. Lalu dia juga menegaskan adanya rangkap jabatan tersebut tak akan mengganggu kerja dirinya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk kerja di pemerintahan. Seperti yang diketahui, bahwa Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga juga ditetapkan menjadi Ketum sesudah melalui Munaslub pada 20 Desember tahun kemarin.

Idrus pun juga kembali menegaskan, Apalagi Golkar, Golkar memiliki sistem yang sudah jalan. Distribusi peran, delegation of authority yang telah diatur dalam sistem. Maka, eeski Airlanga menjabat ketum serta Menteri Perindustrian kinerjanya baik itu di kementerian maupun Golkar juga tidak akan terganggu. Mengenai rangkap jabatan ini, Wakil Ketua DPR mengatakan rangkap jabatan menteri ini menjadi bentuk inkonsistensi kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang bernama Fadli ini menilai Jokowi telah mengingkari apa yang dikatannya.

Sebab Presiden RI Joko Widodo menyatakan jika menteri tidak boleh merangkap jabatan. Akan tetapi saat ini ada menteri menteri yang merangkap jabatan. Dengan begitu banyak yang menghujat pernyataan tersebut.

Selain itu, Ketua DPP PAN yang bernama Yandri Susanto juga mengkritik Presiden Jokowi sebab banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan sebagai pengurus di partai. Dia berharap Jokowi memegang teguh komitmennya.

Senin, 22 Januari yang lalu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR mengatakan jika “Pertama, jika kepengurusan Golkar, itu adalah hak internal Golkar. Dia pun juga mengatakan harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, dan itu merupakanmasalah internal partai Golkar danjuga pemerintahan Presiden Jokowi.

Sumber Artikel : https://news.detik.com/berita/d-3845250/idrus-buka-bukaan-soal-rangkap-jabatan-menteri-golkar

Mahyudin: Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit, Ingat Jasa Setya Novanto Untuk Golkar

Mahyudin Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit, Ingat Jasa Setya Novanto Untuk Golkar

Mahyudin Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit, Ingat Jasa Setya Novanto Untuk Golkar

Mahyudin yang menjabat sebagai wakil ketua dewan pakar partai golkar memberikan peringtan kepada seluruh pengurus DPP agar menghormati atas hukum pra peradilan yang sudah ditempuh oleh setya novanto sebelum diputuskan untuk menggelar manaslub. Sebab kata beliau sendiri meski terjerat atas kasus orupsi novanto memiliki jasa besar untuk partai golkar selama ini.

“Biat bagaimana pun beliau juga pernah menjadi orang yang banyak telah berbuat jasa penulis artikel untuk partai golkar. Maka dari itu, jangan sampai teman-teman menjadi kacang lupa dengan kulitnya. Begitu pun dengan novanto seperti saat langsung mendesak melaksanakan munas,” ungkap mahyudin di kompleks parlemen senayan kota jakarta senin 4 desember.

Dengan melihat desalkan dari munaslub dari sebagaian besar DPD 1, mahyusin paham bahwa DPP segera untuk merespon dengan memberikan ruang untuk menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPP sendiri membahas tentang persiapan munaslub.

“Saya kira saat ini bolanya ada pada plt ketua umum partai golkar yaitu pak idrus marham supaya merespon cepat dengan melaksanakan rapat pleno DPP untuk menjalankan persiapan munaslub secara matang,” jelasnya.

Pihaknya sendiri memiliki harapan bahwa munaslub dapat digelar pada akhir desember atau bisa di awal tahun 2018. Hal ini bertujuan supaya persiapan pilkada 2018 tidak ada gangguan.

“Kalau bisa antara biula desember akhir dan awal januari. Sebab kita sebentar lagi akan menghadapi pilkada. Memang untuk waktu, kita tidak terlalu banyak. Jadi perlu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu lambat dan terlalu cepat,” terang mahyudin.

Di sisi lain, beliau juga sudah mengaku memperoleh informasi bahwasanya setnov legowo betul untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum partai golongan karya.

“Akan tetapi beliau sudah legowo betul. Saya kira sendiri bukan hanya mundur dari jabatannya, namun beliau juga siap menjalankan munas luar biasa tapi harus sesuai dengan mekanisme serta turan partai yang talh ditetapkan,” tegas wakil ketua MPR saat ini.

Untuk sejauh ini, sebanyak 31 pemimpin DPD I sudah mengungkapkan bahwa mereka mendukung betul munaslub untuk segera mengganti setya novanto. Akan tetapi masih ada 3 DPD yang masih belum memberi persetujuan sepenuhnya yaitu wilayah papua, papua barat dan NTT.

Untuk syarat dan ketentuan digelarnya munaslub yang sesungguhnya adalah harus sudah mengantongi dukungan minimal 2/3 dari total 34 DPD partai golongan karya (Golkar) yang ada di seluruh indonesia. Sehingga munaslub pun siap dilaksanakan sesegera mungkin. Bagi DPD yang tidak ada respon atau menolak akan segera dilakukannya munaslub, maka nanti harus rela ikut dengan 2/3 suara yang sudah didapatkan. Apapun keputusannya itu sudah sesuai dengan Anggaran dasar rumah tangga dari partai golkar.

Kasus yang disandang setya novanto memang tidak banyak berpengaruh untuk sistem kerja dari parti golkar. Namun kepemimpinan setnov di golkaar itu sebagai ketua umum, maka ini juga berpengaruh besar atas bawahannya. Sehingga munaslub pun segera diproses. Jika tidak, ini akan menjadi polemik tersendiri di intern golkar.

Adapun munaslub yang harus ditetapkan juga sudah meminta nasehat dari dewan penasehat dan para senior partai golkar. Supaya nanti memperoleh jalan keluar yang terbaik selama nanti diadakannya munaslub. Jangan sampai nanti munaslub juga diwarnai dengan unsur yang tidak diinginkan oleh semua pengurus dari jajaran bawah sampai atas parti golkar. Ini penting diperhatikan.

Sumber: https://www.merdeka.com/politik/mahyudin-jangan-kacang-lupa-kulit-ingat-jasa-novanto-buat-golkar.html

http://www.sahabatartikel.com/

Politikus Golkar Persilahkan Prabowo Maju Pilpres 2019 dan Beradu Program dengan Jokowi

Politikus Golkar Persilahkan Prabowo Maju Pilpres 2019 dan Beradu Program dengan Jokowi

Politikus Golkar Persilahkan Prabowo Maju Pilpres 2019 dan Beradu Program dengan Jokowi

Politisi dari Partai Golkar yang bernama Ace Hasan Syadzily telah mempersilakan apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju lagi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang akan datang. Tanggapan itu telah sampaikan guna menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menyarankan supaya Jokowi cukup memerintah dalam satu periode saja.

Akan tetapi ia meminta agar kader Gerindra tidak menyatakan pernyataan jika Presiden RI Joko Widodo tidak perlu mencalonkan diri kembali pada Pilpres yang akan diadakan tahun 2019 yang akan datang. Menurutnya, Jokowi juga masih mempunyai hak untuk kembali maju pada Pilpres dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Untuk kedua kalinya Ace juga menegaskan untuk tidak usah meminta Pak Jokowi untuk tidak maju lagi untuk menjadi Presiden RI.

Maka dari itu, anggota dari komisi II DPR RI itu pun juga menyarankan asupaya rival yang akan menjegal Presiden RI Jokowi dalam pertarungan Pilpres yang akan dilaksanakan tahun depan. Lebih baiknya adu program yang terbaik di dalam masyarakat. Ace juga memerintahkan untuk menawarkan program yang lebih hebat lagi bagi seluruh masyarakat.

Sebelum itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menyatakan bahwa partainya telah siap kembali untuk mencalonkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk dijadikan Calon Presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Dia mengatakan di kompleks parlemen Senayan, Selasa pagi kemarin bahwa Pak Prabowo makin lama makin siap menjadi calon presiden, dan begitu juga dengan harapan masyarakat pendukung Prabowo. Ia pun selanjutnya juga menyebut jika masa pemerintahan Jokowi sebaiknya cukup hanya dalam satu periode saja.

Sejumlah sektor banyak yang dia nilai telah gagal ditangani Jokowi. Antara lain yaitu pertanian, nelayan, sampai dengan perdagangan. Fadli pun juga menganggap telah mendengar banyak keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan implementasi Jokowi selama pemerintahannya. Di sektor pertanian belum tercapai, mau swasembada nelayan juga susah, dan juga banyak sekali masalah yang lainnya. Harus kita ketahui, bahwa untuk pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019, baru akan dimulai pada bulam Agustus 2018 yang akan datang.

Sumber artikel :
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/31/politikus-golkar-persilakan-prabowo-maju-pilpres-2019-dan-adu-program-dengan-jokowi?

Politisi Golkar Posting Jet Pribadi di Instagram, Bamsoet: Itu Kantor Punya

Politisi Golkar Posting Jet Pribadi di Instagram, Bamsoet: Itu Kantor Punya

Menjadi wakil rakyat memang harus siap dikritisi tentang apa saja yang dilakukan, termasuk dalam hal mengunggah foto di media sosial. Belum lama ini, giliran Bambang Soesatyoe dari partai golkar, Ketua DPR RI yang dicecar karena berbagi foto bersama jet pribadi di akun Instagramnya.

Posting Jet Pribadi di Instagram Bamsoet Itu Kantor Punya

Ketika pengguna Instagram berlomba-lomba untuk mencari auto followers Instagram gratis agar postingannya ramai dan mendapat banyak likes, akun Bamsoet, panggilan akrab politisi Golongan Karya ini nampaknya tidak perlu untuk menggunakan layanan semacam itu untuk membuat akunnya ramai. Mengenai foto dirinya bersama sebuah jet pribadi yang menunjukan kemewahan, tentu Bamsoet sendiri tidak bungkam untuk memberi komentar mengenai hal tersebut.

Menurut Bamsoet sendiri, jet pribadi yang ia unggah di Instagram merupakan milik kantor. Artinya, Ia mengelak bahwa jet pribadi yang ia foto tersebut adalah miliknya. Jawaban ini didapat oleh para wartawan saat menemui Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan. Namun, pengguna Instagram lain yang masih mencari cara untuk mendapat auto followers Instagram gratis tentu ingin tahu kantor mana dan ada apa dibalik postingan jet pribadi tersebut.

Saat ditemui di Senayan pun, Bamsoet tidak memberikan penjelasan lebih detail dengan apa yang ia maksud dengan kantor tersebut. Kantor yang mana? Mungkin hal tersebut lah yang pertama kali terlintas di pikiran kita saat mendengar apa yang diakui oleh Bamsoet tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, ia malah mengatakan bahwa hal tersebut bersifat pribadi dan lebih baik dibahas ketika mengobrol dengan santai.

Pada saat ditemui dan diminta penjelasan lebih lanjut, tentunya bukan mengenai rahasia untuk mendapatkan auto followers Instagram tanpa biaya, Bamsoet menyudahi lontaran pertanyaan yang ada dan meminta untuk membicarakan hal-hal yang menurutnya pribadi tersebut nanti.

Mengingat hal tersebut, tak ayal jika laporan harta kekayaan menjadi incaran selanjutnya untuk melihat seperti apa kondisi kekayaan dari kepala Dewan Perwakilan Rakyat yang satu ini. Ternyata yang bersangkutan terakhir menyerahkan dokumen kekayaannya ini pada Maret 2016 lalu. Pada saat itu laporan dari LHKPN ini diserahkan ke KPK pada saat Bamsoet sendiri masih menjabat sebagai anggota dewan, belum seperti sekarang ini.

Daripada pusing dengan cara mendapat auto followers Instagram yang gratis agar bisa hits seperti wakil rakyat yang satu ini, ada baiknya untuk menilik kembali kekayannya saat laporan terakhir tersebut. Disini disebutkan bahwa saat menjadi anggota DPR ia sudah mempunyai harta pada kisaran Rp 62 miliar. Dan berikut adalah rincian data kekayaan dari Bamsoet sesuai dengan laporan resmi di KPK.

Dalam hal harta tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, Bamsoet memiliki nomimal harta hingga Rp 38,7 miliar. Sebagai informasi bangungan beserta tanahnya tersebut berada di beberapa tempat termasuk Bogor, Jakarta dan juga Banjarnegera.

Sedangkan untuk harta bergerak yang berupa kendaraan, harta Bambang ini mencapai nilai Rp 18 miliar. Harta bergerak ini antara lain terdiri dari motor mewah Harley Davidson yang tentunya akan sangat bagus untuk diposting di Instagram agar mendapatkan auto followers Instagram. Lalu, ada juga mobil-mobil mewah seperti Toyota Vellfire, Hummer, Land Rover, Jeep Rubicon dan Bentley. Selain itu Rolls Royce dan Ferarri juga menjadi koleksi mobil mewah Bamsoet ini.

Dan yang terakhir, Bamsoet juga memiliki harga lain berupa harga bergerak seperti batu mulia, logam mulia hingga surat-surat berharga yang nilainya ratusan juta. Selain total Rp 62 miliar tersebut, Bamsoet ternyata juga memiliki uang senilai USD 211,026.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/20113881/pamer-foto-jet-pribadi-di-instagram-bamsoet-bantah-itu-miliknya

Golkar Menyebarkan 13 Ribu Spanduk Dukung Khofifah – Emil

Golkar Menyebarkan 13 Ribu Spanduk Dukung Khofifah – Emil

Golkar Menyebarkan 13 Ribu Spanduk Dukung Khofifah - Emil

Pada saat hari Rabu tanggal 10 januari 2018 yang lalu, pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, Khofifah Indar Parawansah dan juga Emil Elistyanto Dardak, mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini diarak berjalan kaki kurang lebih sekitar 500 meter untuk menuju kantor KPU Jatim yang berada di Jalan Tenggilis Surabaya. Kedua calon tersebut dikawal belasan ribu pendukung yang berasal dari kelompok Muslimat NU, ketua partai, kelompok kiai pesantren, sampai dengan pendukung masing-masing partai pengusung.

Partai Golkar oun juga bergerak serta menampakkan konsistensinya untuk mendukung Khofifah – Emil. Caranya dengan mendistribusikan 13 ribu spanduk di seluruh Jawa Timur. Penyebaran spanduk tersebut di mulai pada akhir pekan lalu. Sekretaris Pemenangan Pemilu Partai Golkar Jawa Timur, yang bernama Aan Ainur Rofik, pada Minggu 28 Januari 2018 mengatakan bahwa “Sabtu malam kemarin, spanduk-spanduk berbagai ukuran yang ada foto pasangan Khofifah-Emil telah distribukan di DPD tingkat II se-Jatim. Kemudian akan memasangnya pada beberapa titik di wilayah masing-masing.

Menurutnya, Golkar juga akan menggelar konsolidasi dengan cara bergiliran di DPD tingkat II. Karena, Golkar telah memasuki tahap konsolidasi dalam Pilkada Jatim 2018 ini. Aan juga mengatakan akan membahas strategi pemenangan Khofifah – Emil. Konsolidasi ini juga akan kita lakukan dengan bergiliran mulai hari ini di Kota Batu, Kabupaten dan juga Kota Malang. Konsolidasi akan terselesaikan pada 25 Februari yang akan datang. Selain itu, Golkar juga akan all out sebab menargetkan kemenangan di dalam mengulang kejayaan pada masa lampau.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta Emil Elestianto Dardak dibawa oleh Partai Demokrat (13 kursi), Nasdem sebanyak 4 kursi, Golkar sebanyak 11 kursi, Hanura 2 kursi, PAN sebanyak 7 kursi, dan juga PKPI (nonkursi).

Sebelum itu, bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elestianto Dardak telah menegaskan bahwa mereka siap membuka mata serta telinga lebar-lebar untuk melihat, mendengarkan serta menangkap aspirasi semua elemen dari masyarakat Jawa Timur.

Sumber :

  • http://regional.kompas.com/read/2018/01/10/12524521/khofifah-emil-dardak-daftar-ke-kpu-arumi-bachsin-curi-perhatian
  • http://pilkada.liputan6.com/read/3241623/golkar-sebar-13-ribu-spanduk-dukung-khofifah-emil