Ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto mengingatkan para kadernya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aliran dana ke daerah dan desa untuk pemerataan pembangunan. Partai Golkar mendukung kebijakan tersebut untuk pemerataan pembangunan guna memperkuat pembangunan desa.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dokumentasi oleh DPP Partai Golkar.

 

Pada pelantikan pengurus Partai Golkar Sulawesi Tengah, Minggu 8 Januari 2017 lalu, Setya Novanto Mengatakan “Pada APBN 2017, Transfer dana ke daerah mencapai Rp764,9 triliun rupiah, melampaui kementrian/lembaga. Sedangkan dana desa mencapai Rp60 triliun naik sebesar Rp20 triliun dari tahun sebelumnya.”

Setya Novanto meminta para anggota partai dan kader Golkar yang menjabat sebagai kepala daerah dan anggota DPRD untuk dapat mengoptimalkan dana daerah tersebut untuk perkembangan dan kemajuan pembangunan pedesaan. Setnov juga menambahkan, “Yang tak kalah penting dana tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. ”

Partai Golkar mempunyai komitmen, pada tahun 2018 setiap desa mendapat alokasi dana 1 milliar sebagaimana amanat dari UU Desa. Setnov mengatakan bahwa peningkatan dana daerah dan desa adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Ia juga berujar, “Partai Golkar sejak awal punya komitmen untuk memajukan pembangunan desa. Jika desa maju Indonesia akan maju dan sejahtera.”

Jumlah penduduk miskin di pedesaan dan daerah jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkotaan. Bahkan, tingkat kedalaman dan keparahannya jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ke wilayah desa dan pinggiran sangatlah penting bagi Golkar. Selain mengurangi ketimpangan, hal ini juga mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Setya Novanto kembali menambahkan, “Karena itu politik anggaran Golkar harus diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga setiap tahun ada perbaikan dan kemajuan.”

Konsolidasi organisasi dan partai harus dituntaskan hingga ke tingkat yang paling bawah seperti desa dan kelurahan. Hal ini mengingat Pileg dan Pilpres 2019 tinggal sekitar dua tahun lagi. Kebijakan dan akselerasi harus djalankan secara konsisten.

“Saya menginstruksikan seluruh kader harus turun ke lapangan mendukung pemenangan paslon Golkar di daerahnya masing-masing,” ujar Setya Novanto. Hal ini ditekankan karena kemenangan pada pilkada 2017 akan menjadi perhatian. Kemenangan pilkada 2017 dan 2018 merupakan titik awal kemenangan pada 2019.

Pada acara pelantikan, selain dihadiri oleh Gubernur Sulteng, Longki Janggala, juga dihadiri oleh pejabat daerah lainnya serta pimpinan DPP Partai Golkar seperti Yahya Zaini, Robert Kardinal, dan Fadh Arafiq. Tak ketinggalan juga Ketua Umum IIPG Deistry Astriani Novanto.

 

Sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/868075-setnov-minta-perkuat-pembangunan-desa-untuk-pemerataan

Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang sudah mempunyai kepala daerah masing-masing. Dari banyaknya jumlah provinsi dan kabupaten/kota tersebut, masih sedikit diantara mereka yang memiliki politisi perempuan yang menjadi kepala daerah. Karena dasar pemikiran itulah, partai Golkar membuka Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar di DPP Partai Golkar melalui Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Bimbel STAN

Kegiatan ini dilaksanaan selama 2 hari, pada 3-4 Maret 2017. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalankan fungsi kaderisasi di tubuh partai sekaligus mencetak calon pemimpin perempuan, baik dari kepala daerah, DPRP, DPR, dan berbagai lembaga pemerintahan lainnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat KPPG Ulla Nuchrawati mengatakan bahwa pemimpin yang andal, berkualitas, memiliki strong leadership dan bertanggung jawab tidak lahir secara instan, harus menimbang ilmu politik terlebih dahulu.

“Karenanya, KPPG perlu menyiapkan para kadernya di sekolah politik ini’, ucap Ulla Nuchrawati.

Ulla mengatakan bahwa Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar kali ini mengangkat tema “Kemimpinan dan Performa Perempuan dalam menunjang karir politik untuk memberikan pendidikan partai politik untuk para kader KPPG. Pendidikan politik ini dinilai sangat penting untuk semua kader perempuan partai dalam mempelajari tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

“Kami sadar bahwa calon pemipin, khususnya dari kalangan perempuan, harus memiliki skill yang berkualitas agar dia sukses berkarir di lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif eksekutif”, katanya.

Karena dasar itulah, KPPG mengambil peran utama dalam pengkaderan Sekolah Politik Perempuan guna untuk meningkatkan sistem Kader Perempuan Partai Golkar yang ada di KPPG.

Menurut Ulla, kehadiran Sekolah Politik ini memberikan manfaat banyak bagi para Kader KPPG dan ilmu yang didapat nanti langsung bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan berpolitik Indonesia. Sekolah Perempuan Partai Golkar ini juga akan serius dibangun oleh KPPG guna untuk melatih calon pemimpin tingkat pusat maupun kepada daerah yang berasar dari Golkar.

Jakarta. Sambutan Baik Setnov Terhadap Dukungan Ahok. Ketum Golkar Setya Novanto atau Setnov, menyambut baik konsistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

“Saya terima kasih kepada saudara Djan Faridz tadi telepon saya bahwa seluruh kadernya akan mendukung Ahok-Djarot,” kata Setnov di sela acara pelantikan AMPI di Jakarta.

Menurutnya, Partai Golkar juga akan terus melakukan lobi-lobi dengan partai lainnya, terutama dari partai pengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. “Saya selaku Ketua Umum Golkar terus melakukan lobi-lobi dengan partai lain pendukung Agus- Silvi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Setnov.

Djan Farid atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan sikap untuk melanjutkan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan digelar 19 April 2017 mendatang.

Keputusan itu diambil lantaran sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Agus Harimurti Yudhoyono secara terbuka mengakui kekalahannya di Pilkada DKI 2017. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan hasil resmi, namun putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini lebih memilih mundur lebih dini setelah melihat hitung cepat semua lembaga survei menempatkan dia di urutan terbawah dari dua pesaingnya.

Sejumlah lembaga telah merilis hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Hasil sementara, Pilkada DKI Jakarta digelar dua putaran. Pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno akan berhadapan di putaran kedua.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Dewan Pembina Partai Golkar menawakan posisi penting kepada Ketua DPR Akom, sapaan akrab Ade Komarudin namun, Ade Komarudin belum mengetahui kabar itu.

 

Rapat yang membahas pergantian Ketua DPR yang diikuti oleh Dewan Pembina dengan DPP Golkar sendiri tidak dihadiri oleh Ade Komarudin. Rapat yang digelar pada hari Senin (28/11/2016) tersebut digelar di Bakrie Tower, Jakarta.

“Waktu kemarin malam atau Senin, Minggu malam masuk RSPAD jadi saya tidak tahu dan tidak ikut,” kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/11/2016).

Akom berada di rumah sakit hingga Senin sore. Lalu, Akom mendatangi Gedung DPR untuk mengikuti rapat pimpinan setelahnya.

 

“Apa yang terjadi di Wanbin, saya belum tahu,” ujarnya.

Beberapa waktu ini Akom disibukkan dengan cek kesehatan (Distributor herbal).

“Supaya saya enggak bocor dari tugas, maka saya lebih mementingkan kesehatan. Meskipun yang lain bukan penting”, ujar Akom.

Setelah nanti digantikan oleh Setya Novanto di posisi Ketua DPR. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa partainya berjanji memberikan posisi kenegaraan bagi Ade Komarudin.

“Kami membahas agar Pak Ade bisa mendapatkan posisi yang strategis di kenegaraan sesuai dengan pengabdiannya,” jelas Ical saat ditemui di Bakrie Tower, Jakarta, Senin (28/11/2016).

 

Pembahasan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Ade Komarudin, serta dilakukan oleh dewan pembina beserta DPP secara internal.

 

Yorrys Raweyai sebagai Ketua DPP Golkar mengungkapkan bahwa Ade Komarudin akan dipertimbangkan beberapa posisi bagi Ade Komarudin oleh internal partai.

 

“Nanti kami sesuaikan dengan Pak Akom, misalnya nanti jadi menteri, dubes, atau di BPK atau OJK,” cetusnya.

“Ya misalnya nanti menjadi menteri,dubes, atau di BPK atau OJK. Nanti kami sesuaikan saja dengan Pak Akom,” cetusnya.

Penempatan itu, kata Yorrys, akan dilakukan sesaat setelah DPR dalam paripurna mengesahkan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal Ahok kini dikabarkan telah melecehkan umat islam. Tokoh utama Partai Golkar sendiri, Ahmad Doli Kurnia juga setuju mengenai kabar ini, apa yang dikatakan Ahok membuat adanya reaksi tidak terima, kemarahan, dan tuntutan keadilan dari umat islam Indonesia. (Mukena Al Gani)

Menurut Ahmad Doli Kurnia, apa yang dituntut umat islam di Indonesia itu adalah benar dan bukan sikap yang berlebihan. “Sikap dan pernyataan Ahok terhadap KH Ma’ruf Amin di sidang pengadilan itu sangat mencerminkan kebencian Ahok terhadap agama Islam. Tidak ada sama sekali rasa hormat kepada para pemuka agama,” Tuturnya, Selasa (7/2)

Dapat disimpulkan bahwa sikap Ahok sebenarnya adalah rasis, intoleran, antikebinekaan. “Dan jika Ahok sampai terpilih pada pemilu kali ini, maka sudah dipastikan ia nanti akan bersikap diskriminatif dan fasis, terutama pada Agama Islam. Ahok sudah menjadi teroris bagi umat Islam,” Tutur Doli.

Untuk itu, seharusnya disini pemerintah menjadi jalan tengah untuk mengayomi semua masyarakat, dapat berlaku adil, dan tidak melindungi Ahok. “Berhentilah memojokkan islam dengan tuduhan intoleran, anti kebinekaan, dan sebagainya. Padahal sifat ini justru berada pada diri Ahok sendiri” Tuturnya.

Doli juga meminta agar Polri segera bertindak. Polri seharusnya berhenti melakukan kriminalisasi pada ulama dan tokoh-tokoh Islam atau bahkan mengadu domba umat Islam dengan kelompok masyarakat yang lain.

Politisi Golkar Menyebutkan Berita Hoax Membahayakan Bangsa

Jakarta – Akhir-akhir ini berita palsu (hoax) sering bermunculan. Hal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat (JVZoo Oto Download). Untuk itu, adanya berita hoax harus segera dilawan dan dihentikan. Politisi Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily.

Kata Wakil Sekjen Partai Golkar “Kita harus bersama-sama melawan hoax ini, karena hoax sudah membahayakan kita semua,” saat seminar mempengaringati hari ulang tahun (HUT) ke-49 Fraksi Partai Golkar, di Gedung DPR, Jakarta, Senayan, Senin (13/2)

Berita hoax yang terjadi saat PILKADA DKI Jakarta membuat warga terbelah. Kini perbedaan suku, ras, dan agama (SARA) menjadi hal yang diperdebatkan.

Anggota Komisi II DPR memaparkan, “Golkar sekarang bertekad untuk melawan penyebaran berita hoax, mangkanya Golkar kini mengadakan seminar. Hoax tidak hanya menjatuhkan satu orang saja, tapi hampir jutaan penerima ikut terpengaruh berita tersebut”.

Pernyataan sama juga dituturkan oleh rekan Ace yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafidz. Dia berharap, saat pergelaran Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari lalu dapat dijadikan sebagai momen untuk mewujudkan pers bersih dan bersatu untuk melawan hoax.

“Saking banyaknya berita palsu (hoax) yang beredar, hal ini menyebabkan pertimbulan konflik dan berpotensi untum memecah belah persatuan dan kesatuan bangasa” Kata Meutya

akil Ketua Komisi 1 DPR menjelaskan, proteksi terhadap berita hoax harus terus perketat. Hal ini untuk melindungi masyarakat agar dapat menerima berita akurat dan berdasar informasi yang benar. Media mainstream, harus menjadi penyalur berita utama dengan informasi-informasi yang benar, bukan malah ikut menyebarkan berita hoax.

“Media yang berada di arus utama harus menjadi ujung tombak dalam menangkal berita-berita palsu,” tutur mantan jurnalis ini.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, meminta semua anggota agar bekerjasama dengan semua media. Dalam hal ini, anggota harus dapat memilah mana media yang benar dan abal-abal.

“Saat ini sudah banyak bermunculan media abal-abal di iinternet yang mengaku sebagai pers. Sangat mudah bagi para media abal-abal membuat informasi kebohongan, informasi itu bahkan tidak diketahui dari mana sumbernya. Bahkan ada juga yang membuat berita dimana ia berpotensi memunculkan konflik horizontal. Jika dibiarkan, berita ini akan menimbulkan konflik besar.”