Pasca libur Lebaran, kota-kota besar di negeri ini, terutama Jakarta, kembali dibanjiri para pendatang baru. Sebuah lagu lama terkait penanganan urbanisasi yang tidak pernah tuntas pun membahana. Continue reading →

Presiden SBY jangan membiarkan spekulasi reshuffle kabinet terus berkembang, karena spekulasi itu akan merusak kinerja para menteri. Sudah waktunya bagi presiden memastikan ada-tidaknya reshuffle kabinet itu. Continue reading →

Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena itu, sungguh tugas besar dan mulia bagi wakil rakyat untuk berjuang merealisasikan amanat mereka. Dan, Komisi V DPR terus berkomitmen agar pemerintah lebih serius merealisasikan program pembangunan, terutama bidang infrastruktur.

Perlu diketahui, kondisi infrastruktur yang buruk menjadi salah satu pemicu keengganan para penanam modal masuk ke Indonesia. Selain itu, juga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dalam hal ini, pembangunan enam koridor perekonomian diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala roda pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah di Tanah Air. Untuk itu, diperlukan kebijakan politik infrastruktur yang kuat dan berani dari pemerintah, khususnya dalam tahap implementasi di lapangan dan pemenuhan sumber pendanaan yang mencukupi.

Program yang ada sudah bagus, termasuk pembagian enam koridor ekonomi mulai dari ujung Sumatera hingga Papua. Tetapi, selama ini program pembangunan masih terkendala masalah pelaksanaan dan pendanaan. Untuk itu, anggaran pembangunan infrastruktur perlu diperbesar dari sekitar 2% menjadi minimal 5% dari produk domestik bruto (PDB). Ini apabila kita ingin mencapai pertumbuhan hingga 7%, serta mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur.

Selain itu, untuk pendanaan yang bersumber dari berbagai badan usaha milik negara (BUMN) dalam program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, diperlukan kebijakan khusus. Sebab, dengan menempatkan BUMN sebagai pelopor pembangunan enam koridor perekonomian, perlu pengaturan yang tepat. Dalam hal ini tetap memberikan keleluasaan pada BUMN untuk terus menjalankan ekspansi bisnisnya tanpa harus terbebani lebih besar, termasuk mengkaji besaran dividen yang dibebankan kepada BUMN selama ini.

Dalam rangka mendorong pembangunan koridor ekonomi ini, peranan BUMN diharapkan bisa optimal. Namun, di sisi lain, perlu ada upaya lain agar ekspansi bisnisnya tetap berkembang. Mungkin perlu dikaji agar dividen tidak terlalu besar. Jadi, pelaksanaan program ini bisa sejalan dengan pengembangan ekspansi bisnis mereka.

Dalam pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari negara, pemerintah bisa menaikkan pungutan pajak (tax ratio) karena masih dimungkinkan. Apalagi, tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Pemerintah juga bisa meningkatkan defisit anggaran dari 1,7% menjadi 2,1%.

Penyediaan infrastruktur, seperti jalan, kereta api, dan pelabuhan, selama ini masih berharap dari pihak swasta. Akibatnya, pelaksanaan program tidak sesuai target waktu yang ditetapkan. Ke depan, kita berharap multiplier effect dari pembangunan koridor ekonomi yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat luas.

Pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur ekonomi dan perdagangan) jangan hanya dilakukan terhadap daerah-daerah yang telah ramai penduduknya. Namun, juga perlu dibangun di kawasan-kawasan khusus, terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar, dan sejenisnya. Dengan demikian, bisa menekan angka urbanisasi masyarakat setempat ke kota lain dan memperkukuh NKRI.

Seiring dengan ini, kita perlu menyambut baik agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Makassar, 1-3 April. Rapim itu dapat dipastikan akan memberikan rekomendasi penting terkait persoalan infrastruktur. Rapimnas yang mengusung tema “Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Akselerasi Ekonomi Daerah Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN” itu diharapkan bisa menghasilkan beragam solusi yang lebih spesifik, konkret, dan komprehensif.

Apa pun alasannya, pengeboman kota Tripoli dan kota-kota lain di Libya oleh pasukan koalisi tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dikecam keras. Aksi pasukan koalisi itu bukan saja merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara merdeka, tetapi juga pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) karena telah menewaskan warga sipil Libya.

Padahal serangan pasukan koalisi yang terdiri dari Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) itu dengan dalih melaksanakan mandat PBB untuk menjamin terlaksananya zona larangan terbang dan melindungi warga sipil Libia. Namun, alih-alih melindungi, yang terjadi justru makin banyak warga Libia menjadi korban.

Karena itu, pengeboman oleh pasukan koalisi harus segera dihentikan. Dewan Keamanan PBB harus mendesak negara-negara koalisi agar menghentikan aksi mereka. Jangan biarkan negara-negara kuat menghakimi dan seenaknya melakukan tindakan sepihak terhadap negara yang lebih kecil dengan alasan untuk mengatasi gejolak dan melindungi warga sipil.

Indonesia yang menjalin hubungan baik dan bersahabat dengan Libya, negara-negara Arab, dan Afrika, serta juga mempunyai hubungan baik dengan negara AS, Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa, harus mengambil prakarsa cepat untuk menghentikan serangan pasukan koalisi dan tidak digantikan oleh pasukan NATO.

Pada saat yang sama, Indonesia perlu mendesak agar pemerintahan Moamar Khadafy dan pihak oposisi Libya yang sudah bersenjata segera melakukan gencatan senjata dan berdialog serta berunding, mengupayakan penyelesaian secara damai atas krisis Libya. Kalau diperlukan dan dikehendaki oleh kedua pihak, dapat diundang mediator dari Liga Arab, OKI, dan GNB (Gerakan Non-Blok).

Kalau yang dipertaruhkan adalah eksistensi dan peradaban Libya, rasanya rakyat Libya, baik oposisi maupun Khadafy, harus memilih duduk berdialog dan berunding mencari solusi secara damai. Sudah tentu sangat mungkin dalam dialog itu, oposisi mendesakkan agar Khadafy mundur sebagaimana diekspresikan lewat aksi demonstrasi damai oleh rakyat Libia hampir dua bulan terakhir ini. Khadafy harus menghadapi kenyataan itu dan merespons secara positif. Barangkali melalui dialog, rakyat Libya dan Khadafy dapat menemukan save exit yang mulus bagi Khadafy, tanpa kekerasan dan darah.

Apabila dalam waktu singkat ini upaya dialog tidak dikehendaki oleh pemerintahan Khadafy, dan malah Khadafy berkeras menindas dan membunuh rakyatnya dengan risiko perang saudara yang berkepanjangan, maka masyarakat internasional harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan intervensi militer. Ini untuk memaksakan gencatan senjata dan mengadakan perdamaian, yang dalam istilah PBB disebut sebagai peace-making mission.

Dan, itu dapat dilakukan oleh PBB karena diatur dalam Piagam PBB, yaitu apabila dalam satu negara terjadi pembunuhan massal (genocide), atau konflik bersenjata berkepanjangan yang mengancam hidup dan kehidupan rakyatnya. Dalam situasi seperti ini, jangan biarkan negara-negara lain mengambil tindakan sepihak seperti yang terjadi dalam serangan pasukan koalisi. Dewan Keamanan PBB-lah yang harus segera bersidang dan membentuk pasukan PBB dan masuk Libia untuk melaksanakan operasi perdamaian.

Untuk merekrut pasukan PBB seperti itu juga sudah ada standarnya. Biasanya kontributor personel pasukan direkrut dari negara kawasan (Arab, Afrika Utara), dan Eropa. Bukan negara besar, agar terhindar dari sentimen kesemena-menaan penindasan dari negara kuat, serta terjamin bebas dari kepentingan minyak, misalnya, seperti yang banyak diduga belakangan ini.

Semoga yang terbaik bagi rakyat dan negara Libya-lah yang akhirnya dalam waktu tidak terlalu lama menjadi kenyataan.