Keputusan untuk mengusung Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden (capres) Partai Golkar dalam pemilu presiden mendatang sudah menjadi keputusan final. Semua tahapan sudah dilewati, termasuk melalui proses demokrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Saat Aburizal Bakrie diputuskan sebagai kandidat capres, tentunya semua Ketua DPD I dan Ketua DPD II P Golkar se-Indonesia telah mencatat rekam jejak mantan Menko Kesra ini.

Keputusan memilih ARB tentu saja bukan keputusan instan dan emosional semata. Saya termasuk bagian dari sejarah perjalanan Aburizal di berbagai organisasi sejak sama-sama aktif mulai dia di Dewan Mahasiswa ITB dan saya aktif di UI. Melihat apa yang telah dilakukan ARB, tidak berlebihan kita mengamininya sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar saat ini.

Reputasi yang dibangunnya melalui proses panjang dan berliku. Ini yang menjadikan pelajaran berharga bagi dirinya menjadi pemimpin yang teruji bahkan di setiap rezim. Ketika dia memimpin Hipmi hingga Kadin, publik mengakui leadership-nya begitu kuat. Bahkan ARB-lah yang memulai energi positif dalam proses demokratisasi di organisasi pengusaha nasional itu.

Sejak di bangku kuliah, ARB telah meleburkan diri dalam kegiatan organisasi, menempa diri dalam budaya demokrasi, dan membangun tradisi dialog sehingga kematangan berpikir dan bertindak menjadi modal yang sangat cukup untuk dipercaya memimpin organisasi sebesar Partai Golkar.

Saat ini bangsa ini memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh Presiden SBY di akhir jabatannya. Legasi yang didapati bangsa ini justru beragam persoalan yang tak kunjung bisa diatasi. Persoalan yang muncul tentu membutuhkan pengalaman, kompetensi, dan leadership yang kuat. Saya kira kalau publik mau objektif dan membaca dengan jernih rekam jejak ARB secara fair, sosok pengusaha sukses ini layak ditawarkan kepada masyarakat Indonesia sebagai solusi dalam mengatasi persoalan bangsa yang makin berat.

Lalu, ketika muncul pandangan tokoh politik senior yang bertendensi dalam menggiring opini publik untuk menjustifikasi bahwa partai politik tidak boleh mengusulkan ketua umumnya maju sebagai calon presiden, saya melakukan kritik sangat tajam terhadap pemikiran sempit itu. Saya tegaskan, pandangan itu sebagai cacat etika dan bertolak belakang dengan kesantunan politik. Apa sebab? Karena, ini telah mencampuri urusan rumah tangga partai lain.

Persoalan calon-mencalonkan kandidat presiden adalah mutlak urusan internal partai masing-masing. Tidak ada hak parpol lain ikut campur urusan partai lain. Jadi, saya kira apa yang dilontarkan Bung Taufiq Kiemas sangat tidak tepat dan tidak patut. Jangan karena muncul dinamika di partainya, lantas dibawa ke partai lain. Bagi saya, Taufiq Kiemas terlalu jauh mencampuri urusan partai di luar partainya sendiri. Saya katakan kepada ARB, You are not walking alone!

Tidak berlebihan, saya katakan Aburizal Bakrie sebagai best among the best di Partai Golkar. Sudah tepat Golkar memilihnya sebagai capres terbaik.

Belakangan ini muncul berbagai berita di media massa terkait dengan nama-nama calon presiden (capres) yang diusung dalam pemilihan Presiden RI pada 2014-2019. Di antara sejumlah nama capres terdapat nama Ir Aburizal Bakrie (ARB) yang kini menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Terdapat banyak informasi yang simpang siur terkait dengan proses pencalonan yang masih panjang. Yang jelas, hampir semua DPD tingkat provinsi, beserta kekuatan lain seperti SOKSI, Ormas MKGR, Kosgoro 1957, AMPI, AMPG, KPPG, MDI dan lain-lain mendukung ARB sebagai capres.

Begitu juga sejumlah pertemuan DPD-DPD I Partai Golkar, baik di Balikpapan, Banjarmasin, Bali, maupun Yogyakarta. Semuanya berujung kepada dukungan tunggal, sekaligus permintaan agar ARB bersedia menjadi capres. Dilihat dari aspek (elite) internal itu, tentulah prosesnya berlangsung mulus. Hanya saja, masih ada sejumlah agenda.

Pertama, keputusan resmi pencalonan ARB sebagai Presiden RI akan dilakukan dalam Rapimnas Golkar tahun 2012, akhir bulan Juni 2012. Menjelang bulan itu, kader dan simpatisan Partai Golkar di pelbagai tingkatan melakukan program karya dan kekaryaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mesin partai dilumaskan sehingga mampu berjalan pada saat yang tepat.

Kedua, sementara proses itu terjadi, Partai Golkar akan mengadakan survei terkait dengan elektabilitas Golkar, termasuk nama-nama yang dimasukkan sebagai calon presiden. Terdapat dua kategori nama, yakni dari internal dan eksternal Partai Golkar. Nama-nama itu tentu juga termasuk pasangan cawapresnya.

Ketiga, setelah proses itu disepakati, dengan sendirinya tim resmi kampanye bakal capres dan cawapres Partai Golkar itu dibentuk. Mengapa masih “bakal capres-cawapres”? Karena secara resmi, prosesnya belum mengikuti kalender yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPY). Penetapan oleh KPU pun tergantung pada hasil pemilu legislatif April 2014.

Jadi, secara keseluruhan, belum ada proses pilpres yang terjadi sepanjang tahun 2012 ini. Hiruk-pikuk yang berkembang di media massa, seolah-olah pilpres terjadi pada tahun 2012, sama sekali di luar jangkauan dan agenda Partai Golkar. Pilpres 2012 hanya terjadi di AS, bukan di Indonesia. Partai Golkar tentu akan melihat dengan serius perjalanan Pilpres 2012 di AS itu, serta tentu belajar banyak untuk mendapatkan perspektif internasional.

Sekalipun terdapat sejumlah “tim sukses” dalam proses pencalonan ARB, itu pun sah-sah saja. Sebagian besar tim-tim itu adalah bentuk dari partisipasi politik, berdasarkan pelajaran dalam dua kali pilpres sebelumnya. Partai Golkar dianggap mengalami “keretakan” di kalangan elite selama Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Sedini mungkin, proses politik yang sekarang adalah bagian dari usaha menghindari itu.

Namun, bisa juga dikatakan bahwa Partai Golkar mengalami semacam “pilpres mini”, sebelum keputusan diambil lewat Rapimnas 2012. Pilpres mini ini lebih kepada kerja keras seluruh jajaran partai untuk menaikkan elektabilitas, baik partai maupun ARB sendiri. Sejumlah masalah sudah dipetakan, baik lewat media massa maupun yang disampaikan dalam dokumen-dokumen resmi partai.

Masalah yang muncul dari internal partai tentu sudah mendapatkan antisipasi cukup, mengingat proses konsolidasi telah dilakukan secara terus-menerus. Sementara yang datang dari eksternal memperoleh proses pendalaman dari jajaran partai, termasuk Balitbang DPP Partai Golkar. Dengan kebebasan media seperti sekarang, di mana siapa pun bisa menulis beritanya sendiri lewat media sosial sampai pesan pendek, masalah yang kecil bisa dibesar-besarkan. Sebaliknya, masalah besar bisa dikecilkan.

Tiba-tiba sejumlah data dan fakta mengingatkan kita bahwa stabilitas negara rapuh karena tingginya potensi konflik di akar rumput. Potensi konflik tereskalasi karena agenda penegakan hukum, sama sekali belum berupaya menjangkau persoalan-persoalan hukum yang terpendam di banyak daerah. Banyak orang tertawa sinis karena melihat penegak hukum memersepsikan ruang agenda penegakan hukum begitu sempit.

Penegakan hukum semata-mata diterjemahkan sebagai pemberantasan korupsi. Karena itu, aktualisasinya pun hanya memburu, menyergap, dan menjadikan para koruptor pesakitan di ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor.

Padahal, sejatinya, kewajiban yang termuat dalam agenda penegakan hukum tidak hanya mengadili dan menghukum para korupto
r. Indonesia era reformasi mewarisi begitu banyak persoalan hukum dari pelanggaran hukum yang masif oleh penyelenggara negara di masa lalu.Pelaksanaan hukum yang manipulatif-represif di masa lalu itu menyebabkan banyak komunitas di sejumlah daerah tak berdaya dan diam, sekalipun mereka diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara negaranya sendiri. Ketika negara masuk era reformasi, komunitas-komunitas itu berharap reformasi sebagai momentum dan akses mencari serta mendapatkan keadilan.

Negara diyakini akan hadir untuk meluruskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan lama yang mereka hadapi dalam diam itu. Ternyata tidak. Agenda penegakan hukum hanya dijadikan slogan.Elite di Jakarta lebih disibukkan oleh kegiatan mengelola kepentingan melalui kekuasaan yang digenggamnya. Kekuasaan pun lebih memprioritaskan tertib koalisi, dibandingkan menyerap dan mengelola aspirasi rakyat.Agar terlihat gagah di panggung penegakan hukum, hanya progres pemberantasan korupsi yang dikedepankan. Sebaliknya, jerit individu ataupun komunitas di sejumlah daerah yang meminta kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan, bahkan nyaris tidak ditanggapi.

Negara begitu sering menyepelekan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi rakyatnya. Tahu bahwa negara tidak peduli, tidak sedikit oknum penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi persoalanpersoalan itu untuk mendapatkan keuntungan materi. Pihak yang benar disalahkan, dan sebaliknya yang salah dibenarkan. Sikap negara yang minimalis serta perilaku tak terpuji oknum penegak hukum itu secara tidak langsung menumbuhkan potensi konflik yang berkelanjutan.Akhir-akhir ini, media massa sudah menggambarkan bahwa potensi konflik yang bermuara pada persoalan agraria ibarat bom waktu.

Sengketa agraria yang berpotensi menjadi konflik berdarah antarkelompok masyarakat, ataupun komunitas warga versus pelaku bisnis,terjadi di hampir seluruh pelosok Indonesia. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga 2011 lalu, ada 14.337 kasus sengketa agraria dengan berbagai tingkatan. Sementara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), sejak September 2009 hingga April 2011 sudah menerima 910 laporan perkara sengketa tanah.

Proaktif

Dalam konteks ini, pemerintah sudah berkali-kali diingatkan tentang bom waktu konflik agraria. Potensinya sudah terlihat pada data BPN. Jadi, bukan data yang mengada- ada. Dari potensi yang terbaca pada data BPN itu, kemungkinannya adalah konflik antarwarga atau konflik yang melibatkan warga versus pelaku bisnis.

Kasus Mesuji, kasus Sape, dan terakhir konflik di Deli Serdang, berkemungkinan mengeskalasi semangat warga di daerah lain yang juga sedang bersengketa lahan dengan pelaku bisnis. Siapa pun tidak ingin semua potensi konflik itu benar-benar menjadi kenyataan, apalagi sampai harus menelan korban jiwa. Karena itu diperlukan program khusus untuk menyelesaikan proses hukum belasan ribu sengketa agraria itu.

Akan tetapi, untuk mencegah konflik berikutnya, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah melakukan pendekatan kepada semua komunitas yang bersengketa lahan. Semua komunitas itu diajak untuk menahan diri, bermusyawarah, dan menghindari tindak kekerasan dalam menyelesaikan persoalan mereka. Langkah pendekatan itu tidak sulit karena bisa dilakukan para bupati atau camat. Terpenting, ada instruksi presiden kepada semua pemerintah daerah dan kepolisian daerah untuk melaksanakan pekerjaan itu.Di mana saja potensi konflik itu, cukup memanfaatkan data BPN.

Pendekatan pemerintah itu sangat diperlukan sebagai bukti kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masalah. Karena Indonesia negara hukum, langkah berikutnya adalah menyelesaikan semua sengketa lahan itu melalui proses hukum yang adil dan transparan. Perlu dibuatkan program khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah perlu menawarkan konsep win-win solution.

Konflik di Mesuji dan Sape terjadi karena warga sekitar merasa hak-hak mereka dirampas begitu saja, tanpa kompensasi apa pun.Padahal, mereka hidup dari areal tanah itu.Kalau areal tanah itu harus diserahkan demi kepentingan investasi negara ataupun swasta, tentu harus ada kompensasi bagi warga sekitar agar mata pencarian mereka tidak hilang begitu saja. Pemerintah memang harus proaktif dalam meminimalisasi potensi konflik agraria di berbagai daerah.Presiden memiliki alat kelengkapan untuk mengatasi persoalan yang satu ini. Masalahnya adalah kemauan dan konsistensi.

Kalau persoalan ini segera ditangani, bukan hanya konflik yang bisa dihindari, melainkan juga sebagai pesan tentang kepastian hukum di sektor pertanahan. Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, konflik itu ibarat gempa bumi yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, sehingga diperlukan lembaga yang memonitor potensi munculnya sebuah konflik. Potensi konflik agraria di negara ini sudah tergambarkan cukup jelas.

Kalau presiden memerintahkan semua pemerintah daerah dan kepolisian daerah mendata dan melakukan pendekatan kepada semua komunitas yang sedang bersengketa, konflik bisa dicegah.

BAMBANG SOESATYO
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar

Sekalipun sistem otoriter sudah tumbang, namun sisa-sisanya masih hidup dan berkembang. Satu yang terpenting adalah sentralisasi kekuasaan di Jakarta. Sentralisasi itu memang tidak terasa, ketika kata desentralisasi, otonomi atau devolusi diperkenalkan sejak tahun 1999. Dalam prakteknya, hegemoni menggurita. Jakarta semakin kuat, daerah semakin lemah.

Karena itu, Jakarta layak diruntuhkan! Keruntuhan seperti apa? Dari sisi lelaku dan perilaku penguasanya. Jakarta tidak bisa lagi dipimpin oleh tipe pemimpin yang menghela kerbau atau pedati, karena lamban. Citra sebagai kota yang macet, dengan jumlah manusia stress yang banyak di jalanan, selayaknya dihapus. Kota yang terlalu banyak menerima, daripada memberi, dari sisi pendapatan negara.

Meruntuhkan Jakarta dimulai dengan mengganti pemimpin Jakarta secara demokratis. Pilihannya, to be or not to be. Jakarta tidak membutuhkan lagi para pemimpin laksana Hamlet. Keragu-raguan bagi Jakarta adalah kemubaziran, seperti tumpukan beton di Jalan Rasuna Said yang tidak jadi dibangun monorelnya. Apabila tipe Hamlet terus menerus menjadi pemimpin Jakarta, kemacetan tak akan terurai, spiral kekerasan massa terus terulang.

Pemimpin ala Hamlet bisa menjadi Brutus bagi demokrasi, ketika masyarakat kehilangan kesabaran. Kesabaran yang lama dipendam, akibat jalur-jalur tikus juga ikut-ikutan tersumbat macet. Kalau ini yang terjadi, kualitas demokrasi bisa menjadi buruk, karena warga tidak lagi disiplin. Pemimpin ala Hamlet bisa memancing munculnya sikap phobia terhadap demokrasi. Padahal, Jakarta mestinya jadi corong di bidang itu.

Adakah peristiwa budaya yang mampu menginspirasi Indonesia, dari wilayah yang bernama Jakarta selama ini? Rasa-rasanya tidak. Yang ada hanya model pemberian penghargaan oleh para menteri. Sifatnya birokratis, tanpa inovasi, serta penuh seremoni. Contohnya Piala Adipura. Padahal, Jakarta diperlukan bukan untuk itu. Jakarta idealnya menjadi inspirasi bagi belahan Indonesia yang lain.

Begitupula, Jakarta sudah jadi pusat tujuan kehadiran bagi musisi, disainer dan olahragawan dunia. Lagi-lagi, adakah inspirasi dari keseluruhan acara yang menghabiskan anggaran warga itu? Apakah ketika para pesohor itu kembali ke negaranya, tertanam dalam dirinya tentang keindonesia yang penuh nuansa? Pesona etnografis Indonesia, sudahkah menjadi ciri dari Jakarta?

Nasib Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin yang terbengkalai adalah contoh betapa tak pentingnya budaya dan ilmu pengetahuan di era pemimpin Jakarta yang sekarang. Begitujuga dengan contoh-contoh lainnya yang datang setiap hari lewat banyak saluran. Dalam waktu cepat, masalah di Jakarta menjalar ke seluruh daerah. Dari genk motor sampai perilaku pejabat negara yang seenaknya menggunakan jalur Bus Way.

No way! Keadaan berulang itu layak untuk dihentikan. Bukan untuk kepentingan warga Jakarta semata, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Perubahan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang sama. Kalaupun bisa, itu membutuhkan waktu yang lama. Kita sudah menyaksikan bagaimana Indonesia dipimpin tanpa inspirasi, walau lewat jalur demokrasi. Akankah juga hal itu juga akan terulang di Jakarta?

Harapan agar Jakarta tidak dipimpin oleh pemimpin model Hamlet tentu tergantung pemilih, terutama pemilih kritis. Para pemilih loyal sulit diharapkan bisa melakukan perubahan. Masalahnya, pemilih kritis bisa dalam waktu singkat menjadi pemilih apatis. Merasa tidak bisa membuat perubahan. Padahal, menurut hasil survei, jenis pemilih kritis inilah yang menjadi faktor penentu perubahan di Jakarta.

Pemimpin Hamlet, pada prinsipnya, lahir dari pemilih Hamlet. Termasuk anda atau sayakah?

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengapresiasi kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, ke kantornya di Singapura, Jumat, 18 Mei 2012). Dalam kunjungan ke Singapura, Aburizal didampingi dua Wakil Ketua Umum, Teo Sambuaga dan Fadel Muhammad, serta pengurus DPP termasuk dua jubir Partai, Nurul Arifin dan Tantowi Yahya.

Dalam pembicaraan yang akrab dan hangat, Aburizal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Singapura atas kerja sama dan hubungan di berbagai bidang yang terus membaik. Dalam kesempatan itu pula, Ical menjelaskan situasi politik dan ekonomi di Tanah Air termasuk posisi Partai Golkar yang terus menguat akhir-akhir ini.

Pembicaraan berlangsung menarik karena
PM Loong yang didampingi beberapa pejabat teras, termasuk Duta Besar baru untuk Indonesia, banyak bertanya tentang isu-isu terkini di Indonesia, mulai kenaikan harga BBM yang ditunda, parliamentary threshold dan presidential threshold sampai pencalonan Aburizal sebagai capres Partai Golkar.

Secara panjang lebar Aburizal menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan mendapat tanggapan dan apresiasi dari PM yang juga Sekjen partai berkuasa, People Action Party.

PM Loong secara khusus memuji peran Indonesia dalam berbagai isu yang berkembang baik di kawasan maupun di dunia. Loong bahkan mengatakan bahwa Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya berkepentingan untuk membuat Indonesia besar dan kuat karena dampaknya akan juga dirasakan seluruh anggota ASEAN.

Sebelum pertemuan dengan PM, pagi harinya, Åburizal dan delegasi diterima Menteri Luar Negeri dan Hukum, Law K. Shanmugam. Dalam pertemuan singkat tersebut, dibicarakan beberapa topik yang sering menjadi isu yang berkembang di masyarakat seperti kerja sama pertahanan (DCA), perjanjian ekstradisi dan pertukaran pelajar. Shanmugam memuji hubungan baik yang terus terbina dan mengingatkan pentingnya kedua negara untuk tetap menjadi sahabat baik. Ia juga menyatakan bahwa kunjungan ketua partai seperti yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar sebagai sesuatu yang penting dalam rangka menjalin hubungan antara kedua bangsa.

Kunjungan satu hari Ketua Umum Partai Golkar ke Singapura ditutup dengan jamuan makan malam oleh wakil PM, Theo Chee Hean, yang juga Menteri Dalam negeri dan Menteri Keamanan Nasional. Berbagai topik penting dibicarakan dalam pertemuan ini seperti kerja sama kedua negara dalam penanggulangan ancaman terorisme, intelijen, dan lain-lain.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal intensif melakukan kunjungan persahabatan ke luar negeri bertemu dengan pimpinan dan pejabat tinggi negara, parlemen serta pelaku bisnis. Sebelum ke Singapura, Aburizal sudah berkunjung ke China, Thailand, dan Amerika Serikat.

Hari Buruh Sedunia (May Day) 2012 telah berlalu. Namun, itulah momentum tepat untuk merefleksikan perjuangan bagi perbaikan kesejahteraan buruh Indonesia saat ini. Sebagai bagian dari warga bangsa, kesejahteraan buruh masih jauh dari harapan, baik dari sisi upah maupun jaminan sosial sehingga perlu ditingkatkan.

Termasuk dalam hubungan industrial (buruh-pengusaha) pun masih ditandai jauh dari rasa adil dan harmonis. Buruh masih diposisikan sebagai pihak yang lemah, bukan sebagai mitra pengusaha. Hal ini tidak terlepas dari iklim usaha yang kurang kondusif. Banyak persyaratan dengan beban-beban yang sesungguhnya sangat memberatkan pengusaha hingga berimbas pada nasib buruh.

Negara sendiri belum efektif menerapkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi. Akibatnya, praktik high cost economy dengan implikasi negatif dan amat luas telah merambah ke berbagai lini serta level secara kronis setiap hari. Selaku penyelenggara negara, pemerintah semestinya mengambil peran proaktif melalui tindakan berani dan efektif untuk memberantas praktik pungutan-pungutan liar sampai ke akar-akarnya, yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Seandainya pemerintah mampu memotong “jaringan” pungli itu, maka kemampuan pengusaha untuk menyejahterakan buruh praktis akan meningkat signifikan. Karena itulah, faktor penyebab high cost economy adalah musuh bersama bagi pengusaha dan buruh. Simultan dengan itu, pemerintah perlu menata kembali sistem upah nasional dengan mengacu pada kebutuhan hidup layak dan berkeadilan. Formulanya tidak harus menimbulkan ketegangan antara pengusaha dan buruh.

Khusus terkait permasalahan outsourcing, pemerintah perlu mengkaji ulang dan mengaturnya kembali secara sungguh-sungguh. Aspirasi buruh dan pengusaha harus diperhatikan, tanpa mengorbankan buruh. Untuk memperbaiki hubungan industrial ke depan agar menjadi lebih harmonis dan adil, pengusaha semestinya proaktif membangun forum komunikasi bipartit antara unsur serikat buruh/pekerja dan manajemen/pengusaha secara teratur dan berkala. Pemerintah wajib mendorong komunikasi itu di semua level sampai ke tingkat perusahaan.

Forum bipartit akan memberikan ruang sharing untuk memecahkan masalah (problem solving) pengusaha-buruh. Selain dapat menumbuhkan semangat kemitraan, sekaligus dapat menempatkan mereka menjadi dua subjek yang saling menghidupi (symbiosis mutualistis) dan sama-sama eksis dalam proses industrial. Dengan demikian, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB) oleh pengusaha bersama buruh, tidak akan ada hambatan berarti.

Bagi buruh, sebagai subjek yang eksis dengan produktivitas kerja optimum, mesti ikut proaktif memperjuangkan hak-haknya agar bisa hidup makin sejahtera dalam hubungan industrial secara adil dan harmonis. Namun, perjuangan itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan simpatik sesuai koridor aturan yang ada. Cara-cara yang menimbulkan ekses antipati publik mesti dihindari. Demikian pula halnya terhadap pihak-pihak yang bermaksud menunggangi untuk kepentingan politik sempit, harus diwaspadai secara cermat.

Buruh mesti bisa mewaspadai adu domba dengan siapa pun. Seyogianya bersama pengusaha saling menghidupi dan saling mendukung bagaikan dua sisi mata uang. Buruh justru mesti bersatu dengan pengusaha, mendesak pemerintah selaku penyelenggara negara agar serius memberantas praktik-praktik liar yang kian membebani pengusaha hingga menghambat peningkatan kesejahteraan kaum buruh. []

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Tenaga Kerja dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR

Sulit dibantah,Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi “pemenang” pemungutan suara Sidang Paripurna DPR yang berlangsung pada Sabtu dini hari pekan lalu. Mayoritas anggota DPR menyetujui opsi penambahan ayat (6a) dalam Pasal 7 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN Perubahan 2012 dalam sidang paripurna, Jumat (30/3/2012). Apa dampaknya bagi Partai Demokrat dan Setgab Koalisi?

Usulan kenaikan atau penurunan sebesar 15% dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) sebagai prasyarat bagi pemerintah agar bisa menaikkan harga BBM dalam enam bulan terakhir diklaim berasal dari Golkar. Selain Fraksi Golkar, fraksi-fraksi Demokrat, PAN, PKB, dan PPP yang berjumlah total 356 orang anggota menyatakan setuju terhadap opsi penambahan ayat tersebut.

Sementara itu, hanya 82 anggota Fraksi PKS dan Gerindra yang memilih opsi bahwa Pasal 7 ayat 6 tidak berubah sehingga tak ada kenaikan harga BBM.Dua fraksi lainnya yang kecewa atas opsi yang tersedia, PDI Perjuangan dan Hanura, meninggalkan ruang sidang (walk out). Opsi usulan Demokrat,yakni kenaikan atau penurunan 5% harga minyak mentah Indonesia sebagai prasyarat kenaikan harga BBM,ditolak oleh parpol koalisi pendukung pemerintah lainnya.

Keputusan DPR tak hanya meng-indikasikan kegagalan Demokrat, tetapi sekaligus juga merefleksikan ketidakmampuan para politisi partai segitiga biru ini dalam berhadapan dengan para politisi Golkar.Akibatnya, lobi politik parlemen internal koalisi lebih dikontrol oleh partai beringin ketimbang Demokrat selaku parpol pemimpin koalisi.

Demokrat Membebani SBY

Alih-alih berjuang keras mempertahankan usulan opsinya sendiri, Partai Demokrat justru terperangkap ke dalam skenario politik Golkar.Karena itu, Partai Demokrat yang menjadi basis politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya tak hanya gagal memperjuangkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Lebih jauh dari itu,keputusan DPR justru “membebani”sang Ketua Dewan Pembina karena Presiden SBY harus memonitor pergerakan harga ICP hingga enam bulan ke depan sebagai dasar mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Meskipun demikian, keputusan DPR tampaknya merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai oleh Partai Demokrat. Persoalannya,sehari menjelang Rapat Paripurna DPR, Golkar sempat mengumumkan sikap politiknya untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Perubahan sikap politik Golkar yang konon dipicu oleh pernyataan mantan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah ini— seolah-olah Golkar setuju kenaikan harga premium lebih Rp1.500 per liter—membuat Demokrat panik. Akan tetapi, Golkar tetaplah Golkar.Para politisi parpol warisan Orde Baru ini tak hanya dikenal licin dan licik, tetapi juga memiliki strategi dan taktik politik lebih piawai dibandingkan kemampuan ratarata politisi parpol lainnya.Karena itu, tidak mustahil perubahan sikap Golkar sehari menjelang paripurna adalah bagian dari strategi parpol beringin dalam rangka membaca arah sikap politik parpol lain di satu pihak, dan upaya meraih simpati dan dukungan publik di lain pihak. Sulit dipungkiri, strategi Golkar menghadapi sidang paripurna DPR akhirnya berhasil.

Tiga Sukses Golkar

Paling kurang ada tiga tujuan Golkar tercapai sekaligus. Pertama,meskipun tidak persis sama dengan tuntutan publik, atau tepatnya tuntutan para demonstran dan pengunjuk rasa, partai beringin berhasil menggiring sikap parpol koalisi selain PKS untuk menunda kenaikan harga BBM.Artinya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April akhirnya ditolak. Kedua,Golkar berhasil mengontrol sikap politik parpol koalisi di luar PKS agar usulannya yakni batas toleransi kenaikan 15% dari ICP sebagai prasyarat bagi pemerintah menaikkan harga BBM,disepakati sebagai sikap parpol koalisi.

Ketiga, secara keseluruhan dapat dikatakan, keputusan sidang paripurna DPR yang menyepakati penundaan kenaikan harga BBM akhir pekan lalu dikontrol oleh Golkar. Keberhasilan Golkar tidak semata-mata lantaran rekam jejak para politisi mereka yang di atas rata-rata parpol lain, tetapi juga karena kegagalan Demokrat memimpin Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi).

Sikap konsisten PKS yang menolak kenaikan harga BBM adalah indikasi lain yang memperlihatkan ketidakmampuan para anak buah SBY dalam berpolitik, menyusun strategi, dan mengelola koalisi secara cerdas. Padahal, beberapa waktu sebelumnya para ketua umum parpol koalisi telah diundang Presiden SBY ke Puri Cikeas untuk menjelaskan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Salah satu dampak politik keputusan DPR yang cenderung dikontrol oleh Golkar ini adalah semakin bergantungnya Partai Demokrat pada dukungan politik Golkar.

Itu artinya, jika deviasi harga ICP dalam enam bulan ke depan mencapai 15% atau lebih, Presiden SBY pun mau tidak mau masih membutuhkan dukungan politik Golkar kendati secara formal dukungan itu sudah diperoleh dari DPR melalui penambahan ayat baru dalam UU APBN-P 2012.

Nasib Setgab Koalisi

Lalu, apa nilai tambah keberadaan Setgab Koalisi bagi Demokrat dan SBY jika parpol segitiga biru ini hampir selalu gagal menegosiasikan berbagai isu kebijakan strategis pemerintah di DPR? Mengapa Setgab Koalisi harus tetap dipertahankan jika keberadaannya lebih menjadi problem ketimbang solusi bagi pemerintahan SBY? Mungkin inilah tantangan terbesar bagi Demokrat dan Presiden SBY, yakni bagaimana memanfaatkan dukungan sekitar 75,5% kekuatan koalisi DPR bagi berbagai isu kebijakan pemerintah.

Rapat paripurna DPR akhir pekan lalu membuktikan, Partai Golkarlah yang justru menikmati model koalisi ala SBY, bukan Demokrat.Ibarat kata pepatah, “kambing punya susu, sapi punya nama”.●

Proses disabilitas atau kecacatan dimulai dari keadaan keluarga yang miskin, tidak memadai atau akibat kecelakaan yang terjadi pada keluarga bersangkutan. Menyadari hal ini, sesuai amanat UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sejak beberapa waktu lalu Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), berusaha mengembangkan pemberdayaan sebagai upaya dini mencegah atau mengurangi terjadinya disabilitas melalui upaya pengentasan kemiskinan secara besar-besaran.

Semua lembaga dan organisasi yang bernaung di dalamnya, seperti LKKS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dianjurkan menggalang kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain membentuk pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) di pedesaab dan pedukuhan. Posdaya dijadikan forum silaturahmi untuk meneliti adanya keluarga yang karena alasan tertentu bisa mempunyai anggota yang menjadi disabilitas. Upaya gerakan tersebut di berbagai provinsi ternyata berhasil baik, dan di beberapa provinsi lainnya sedang berkembang.

Dalam Rapat Kerja LKKS di Padang, Ketua Umum LKKS Provinsi Sumatra Barat, Ibu Hj Nevi Irwan Prayitno, yang juga isteri Gubernur, secara gamblang menangkap gagasan tersebut dengan baik. Di hadapan para peserta Rakerda, yang dihadiri anggota dari seluruh kabupaten/kota se Sumatra Barat, yang umumnya dipimpin oleh isteri bupati atau walikota, menyatakan bahwa program utama dari LKKS Sumbar adalah pembentukan Posdaya di seluruh nagari sebagai forum silaturahmi untuk memerangi kemiskinan dan mencegah disabilitas secara dini. Ibu Hj Nevi berketatapan agar upaya pembentukan Posdaya bisa tuntas sehingga program-program untuk mengurangi kemiskinan sebagai penyebab utama disabilitas yang disebabkan kurang gizi, kurang sehat, kurang pendidikan dan miskin dapat dicegah secara dini.

Program-program pengembangan Kebun Bergizi yang memungkinkan setiap keluarga memperoleh masukan gizi yang baik dari kebun sendiri menjadi jaminan bahwa perbaikan gizi keluarga dimulai dari kebun sendiri. Program pengembangan PAUD yang menampung semua anak balita untuk mengikuti PAUD sekaligus menjadi awal dari deteksi dini bagi semua anak balita tentang kemungkinan adanya tanda-tanda disabilitas. Dengan mengetahui perkembangan anak secara dini diharapkan dapat dicarikan solusinya melalui saluran yang tepat.

Arahan Ketua Umum yang berapi-api itu mendapat sambutan gegap gempita dari para pimpinan dan anggota LKKS yang datang dari seluruh cabang di Sumatra Barat. Mereka tidak saja setuju, bahkan karena arahan itu bukan yang pertama, karena pimpinan dan anggota dari seluruh kabupaten/kota telah diajak melakukan studi banding ke Bekasi dan daerah lainnya yang telah membangun Posdaya. Beberapa cabang seperti Solok, Padang Pariaman, dan Padang pun telah melaksanakan pembentukan Posdaya. Mereka merasa bahwa dengan Posdaya, banyak sekali kegiatan di masyarakat luas dapat dikembangkan.

Salah satu kegiatan yang berkembang kembali melalui Posdaya adalah hidupnya jiwa dan semangat gotong royong. Di daerah di mana Posdaya mulai marak, jiwa dan semangat gotong royong saling membantu antar-tetangga ternyata belum lenyap dan dapat dihidupkan kembali. Tanpa menunggu uluran tangan pemerintah, kegiatan di tingkat nagari dapat dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong di antara keluarga satu lingkungan. Semangat gotong royong melahirkan inovasi yang makin bervariasi seperti dendeng dari daun singkong, peternakan lele, ayam kampung dan berbagai variasi produk lokal yang menarik.

Dalam bidang pendidikan dini, lembaga PAUD yang dibentuk di lingkungan nagari ternyata dengan menampung anak-anak balita keluarga pra-sejahtera, orangtuanya dapat berlatih ketrampilan serta mulai dengan usaha mikro yang membawa untung. Dengan keadaan orangtua yang bekerja dan mempunyai penghasilan yang lebih baik, maka keadaan keluarga bertambah baik sehingga deteksi dini terhadap kemungkinan adanya disabilitas pada anak-anaknya dapat dilakukan dan secara dini dapat diatasi.

Keputusan bulat LKKS itu segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, Prof Dr Irwan Prayitno MSc, yang secara spontan memberikan persetujuannya. Oleh karena itu, Gubernur segera mengajak Yayasan Damandiri untuk membantu mempersiapkan perluasan pembentukan Posdaya di seluruh provinsi Sumatra Barat. Tanpa menunggu waktu lama disepakati bahwa bulan Maret dan April ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sinergi dari lima pilar yang dibutuhkan untuk mengantar suksesnya upaya pengentasan kemiskinan dan pencegahan disabilitas bagi anak bangsa di seluruh Sumatra Barat.

Kelima pilar itu adalah masyarakat sendiri yang antara lain diwakili oleh seluruh jajaran LKKS, jajaran perguruan tinggi yang diharapkan bisa mengirim mahasiswa untuk kuliah kerja nyata ke seluruh nagari, jajaran pemerintah daerah yang diharapkan bisa memberikan dukungan fasilitasi dan lembaga keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan melalui kredit dan fasilitas CSR yang lebih difokuskan.

Dengan persiapan-persiapan yang matang disepakati bahwa pada tanggal 2 Mei 2012, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Gubernur bersama Ketua Umum LKKS Sumatera Barat akan mendeklarasikan dimulainya gerakan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan untuk seluruh Provinsi Sumatera Barat dengan membentuk Posdaya serta mengisinya dengan program-program pemberdayaan secara bertahap dan lengkap untuk seluruh anak nagari. Semoga berhasil mengangkat derajat anak bangsa dan menyelesaikan target MDGs.

PEKANBARU – DPR RI mengendus adanya kepentingan asing dalam konflik lahan di Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau. Isu lingkungan sengaja dikedepankan untuk menghancurkan produk kertas dan pulp di Indonesia di mata internasional. Kepentingan itu termanifestasikan dalam gerakan LSM.

“Bisa saja, konflik sengketa lahan di Pulau Padang antara sekelompok warga dengan PT Riaupulp ada permainan LSM,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, Jumat (10/2/2012).

“LSM ini,” kata Ketua tim penyelesaikan konflik Pulau Padang itu, “kita duga memiliki kepentingan untuk merusak pasaran pulp Indonesia dimata dunia internasional.”

Firman menyebut, LSM tersebut turut menunggangi warga untuk tetap terus melakukan perlawanan agar izin konsesi Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dicabut Kemenhut.

“Tujuan dari bentuk perlawanan ini tidak lain, untuk merusak harga pasaran produk kertas Indonesia. Karena selama ini, dunia internasional khawatir atas produk pulp dan kertas Indonesia yang kwalitas bagus dan harga yang relatif lebih bersaing,” kata Firman yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Riau dalam penyelesaian konflik lahan di Pulau Padang.

Dijelaskan Firman, persaingan dagang internasional itulah yang membuat konflik lahan seolah tiada ujung. Isu-isu liar, seperti pembukaan HTI akan menengggelamkan Padang atau pulp Indonesia berasal dari tanah sengketa, bermunculan.

“Kita sudah ingatkan Kemenhut untuk tetap waspada menyikapi berbagai konflik lahan di tanah air, khususnya di Riau. Jangan hanya demi kepentingan asing, lantas investasi kita di tanah air jadi morat-marit,” kata Firman.

Kepentingan asing, lanjut Firman politikus Golkar ini, jelas untuk memecah belah sesama anak bangsa dengan memakai perpanjangan tangan LSM di tanah air.

“Dalam kunjungan kerja untuk menyelesaikan konflik lahan di Pulau Padang Kabupaten Meranti, kita melihat jelas adanya pembalakan liar di kawasan itu. Dan ternyata kayu hasil jarahannya dijual ke negara tetangga. Cukong kayunya kita duga kuat orang asing yang memprovokasi warga untuk menolak izin RAPP di sana. Sebab, kalau izin HTI beroperasi, jelas mereka tidak bisa lagi mengambil kayu di tanah yang statusnya milik negara,” kata Firman. []

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Sulawesi, di Kota Angin Mamiri, Makassar, beberapa waktu lalu, memiliki arti penting bagi segenap pengurus dan kader Partai Golkar. Ini mengingat kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII tahun 2009 sudah berjalan dua tahun dan makin dekat dengan Pemilu 2014.

Dua tahun sudah perjalanan kepengurusan Golkar dalam kerja sama menggerakkan partai sebagai mesin politik. Meski belum maksimal, namun patut disyukuri, alhamdulillah, sampai saat ini Golkar telah mencatat kemenangan sebesar 57 persen di pemilihan kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia. Ini melampaui target keputusan rapimnas yang menetapkan 50 persen kemenangan.

Beberapa lembaga survei nasional pun telah menempatkan Golkar sebagai partai urutan pertama perolehan dukungan rakyat secara nasional. Dengan demikian, apabila pemilu dilaksanakan pada tahun ini, dapat dipastikan Golkar menjadi pemenang.

Rakornis itu harus menjadi momentum bagi PartaiGolkar untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pemenangan Pemilu 2014. Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung suara terpenting bagi Partai Golkar–khususnya di kawasan Indonesia timur–menjadi spirit kemenangan yang harus terus digelorakan. Kemenangan Partai Golkar di daerah itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Bahkan, kita harus dapat mengambil spirit kemenangan itu untuk menciptakan lumbung-lumbung kemenangan Partai Golkar di tempat-tempat lain, di seluruh kawasan Indonesia.

Untuk meraih kemenangan itu, paradigma pemahaman pemenangan pemilu yang bersifat konvensional harus diubah menjadi permanent campaign. Intinya, kegiatan kampanye politik sebagai sebuah proses yang bersifat kontinu, melalui serangkaian kegiatan secara konsisten menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen politik perlu lebih diprioritaskan.

Untuk itulah, tahun 2012 perlu dicanangkan sebagai tahun Gerakan Karya Kekaryaan. Gerakan ini menjadi momentum penting bagi saya selaku Ketua Umum Partai Golkar hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia. Berkarya untuk rakyat. Tiada hari tanpa karya untuk rakyat Indonesia.

Gerakan ini diharapkan dapat mendorong aksi-aksi sosial Partai Golkar, sebagai implementasi ciri karakter karya kekaryaan yang konsisten dengan filosofi “Suara Golkar-Suara Rakyat”, dengan sasaran utama pada kelompok strategis yang ada di pedesaan.

Aksi sosial itu, di samping sebagai perwujudan dari sikap “satunya kata dan perbuatan”, juga untuk membuktikan pengabdian Partai Golkar kepada masyarakat, sekaligus sebagai pencerminan sikap konsistensi Partai Golkar dalam memperjuangkan konsep “Membangun Indonesia dari Desa”.

Sangat tepat kiranya apabila rakornas ini dijadikan wahana evaluasi terhadap langkah-langkah selama ini, sekaligus menetapkan penguatan langkah-langkah strategis bagi pemenangan pilkada dan Pemilu 2014. []