Golkar Membuka Sekolah Politik untuk Kader-Kader Perempuan

Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang sudah mempunyai kepala daerah masing-masing. Dari banyaknya jumlah provinsi dan kabupaten/kota tersebut, masih sedikit diantara mereka yang memiliki politisi perempuan yang menjadi kepala daerah. Karena dasar pemikiran itulah, partai Golkar membuka Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar di DPP Partai Golkar melalui Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Bimbel STAN

Kegiatan ini dilaksanaan selama 2 hari, pada 3-4 Maret 2017. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalankan fungsi kaderisasi di tubuh partai sekaligus mencetak calon pemimpin perempuan, baik dari kepala daerah, DPRP, DPR, dan berbagai lembaga pemerintahan lainnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat KPPG Ulla Nuchrawati mengatakan bahwa pemimpin yang andal, berkualitas, memiliki strong leadership dan bertanggung jawab tidak lahir secara instan, harus menimbang ilmu politik terlebih dahulu.

“Karenanya, KPPG perlu menyiapkan para kadernya di sekolah politik ini’, ucap Ulla Nuchrawati.

Ulla mengatakan bahwa Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar kali ini mengangkat tema “Kemimpinan dan Performa Perempuan dalam menunjang karir politik untuk memberikan pendidikan partai politik untuk para kader KPPG. Pendidikan politik ini dinilai sangat penting untuk semua kader perempuan partai dalam mempelajari tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

“Kami sadar bahwa calon pemipin, khususnya dari kalangan perempuan, harus memiliki skill yang berkualitas agar dia sukses berkarir di lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif eksekutif”, katanya.

Karena dasar itulah, KPPG mengambil peran utama dalam pengkaderan Sekolah Politik Perempuan guna untuk meningkatkan sistem Kader Perempuan Partai Golkar yang ada di KPPG.

Menurut Ulla, kehadiran Sekolah Politik ini memberikan manfaat banyak bagi para Kader KPPG dan ilmu yang didapat nanti langsung bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan berpolitik Indonesia. Sekolah Perempuan Partai Golkar ini juga akan serius dibangun oleh KPPG guna untuk melatih calon pemimpin tingkat pusat maupun kepada daerah yang berasar dari Golkar.

Kisruh di Apartemen Pramuka Green City Dijanjikan Tuntas Oleh Golkar

Partai Golkar DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan puluhan penghuni rumah susun Pramuka Green City. Dalam pertemuan tersebut mereka minta bantuan hukum karena perlukan sewenang-wenang dari pengelola Rumah Susun Pramuka Green City.

Pengurus partai Golkar yang terdiri dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, Basri Baco (Sekretaris), Bambang Djojohadikusumo (Wakil Ketua Kordinator Pengabdian Masyarakat) dan Muslim Jaya Butar-Butar Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM) beserta jajarannya menerima langsung penghuni yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) tersebut.

Juru bicara PPPSRS memaparkan beragam bentuk kesewenang-wenangan yang mereka terima dari pengelola Rusun, diantaranya: (1) Pungutan PBB kepada Pemilik secara ilegal karena dipungut tanpa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT P2) dan ditagih oleh pengelola, yaitu PT Mitra Investama Perdana; (2) Penundaan pemberian Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) oleh pengembang rusun Green Pramuka City, yaitu PT Duta Paramindo Sejahtera; (3) Alih fungsi benda bersama yaitu lahan parkir rusun yang merupakan hak warga menjadi area komersial parkir berbayar; (4) Pungutan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang sewenang-wenang dan tanpa transparansi;Terakhir, menjegal usaha pembentukan RT/RW di dalam lingkungan rusun Green Pramuka City.

Warga rusun merekam tindakan kesewenangan yang dilakukan pihak rusun tersebut, dan memutarkannya di hadapan Pengurus Golkar DKI Jakarta.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap tindak kesewenangan yang dilakukan oleh pihak rusun setelah melihat tayangan video tersebut.

Niat setiap pembeli apartemen, adalah untuk bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, pihak pengelola seharusnya memenuhi keinginan tersebut. “Bapak ibu tentunya tak akan mau membeli unit di Rusun tersebut, kalau sejak awal tahu kejadian buruk seperti ini,” ujar Fayakhun yang diiyakan oleh warga.

Anggota Komisi 1 DPR RI ini berjanji akan melakukan segala upaya untuk memberikan bantuan hukum kepada warga Rusun tersebut. Fayakhun mengungkapkan bahwa Golkar akan membantu persoalan warga rusun ini sampai tuntas dan tidak akan meminta upah sepeserpun.

“Saya telah membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari pengacara-pengacara berpengalaman untuk menangani kasus ini sampai tuntas,” Ujar Fayakhun. Dia juga telah memerintahkan anggota DPRD Fraksi Golkar untuk membantu penyelesaian kasus ini dari jalur politik.

“Kepercayaan dari bapak ibu adalah amanah. Sekarang kewajiban kami untuk menuntaskannya. Kami punya komitmen bahwa Jakarta ini harus bisa lebih baik dalam semua hal,” tegas Kun.

Basri Baco, Sekretaris Golkar DKI Jakarta memberikan suntikan semangat kepada warga rusun untuk tidak pernah merasa lelah memperjuangkan hak-haknya. “Percayalah, bahwa Golkar serius membantu bapak-ibu dalam penyelesaian persoalan ini. Pembentukan tim Advokasi khusus guna menangani persoalan ini adalah bentuk nyata dari keseriusan Golkar dalam membantu bapak ibu untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Lebih dari 1 M, Pesta Pernikahan Adik Ketua Golkar Pinrang Digelar

Senin (18/7/2016) di Masjid Al Munawir, Kompleks Kantor Bupati Pinrang, jalan Jendral Sudirman, Pinrang. Disanalah keluarga besar Baramuli menggelar resepsi pernikahan (souvenir pernikahan) besar-besaran salah satu anak Baramuli, yakni Jaya Baramuli dengan sang gadis pujaan hati Andi Rahmaniar Idrus,.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Golkar Pinrang, Abdi Baramuli yang juga merupakan kakak kandung mempelai laki-laki mengungkapkan sejumlah pejabat penting yang diundang dalam pernikahan tersebut.

“Kami menyebar sebanyak 2500 undangan, 500 VIP dan 2000 untuk umum, sejumlah undangan sudah mengkonfirmasi kedatangannya,” jelas Abdi Baramuli.

Pernikahan ini juga menelan angggaran yang cukup fantastis jika mengacu budaya dan ekonomi di Kabupaten Pinrang yakni mencapai Rp 1,8 miliar.

Sejumlah pejabat yang diundang diantaranya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Anton Charlyan, Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang dan Sekretaris Provinsi, Abdul latif.

Bahkan dalam resepsi ini, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla juga diundang namun beliau berhalangan hadir karena ada agenda negara untuk menghadiri KTT Asia- Eerope Meeting (ASEM) di Ulan Bator, Mongolia.

Sambutan Baik Setnov Terhadap Dukungan Ahok

Jakarta. Sambutan Baik Setnov Terhadap Dukungan Ahok. Ketum Golkar Setya Novanto atau Setnov, menyambut baik konsistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

“Saya terima kasih kepada saudara Djan Faridz tadi telepon saya bahwa seluruh kadernya akan mendukung Ahok-Djarot,” kata Setnov di sela acara pelantikan AMPI di Jakarta.

Menurutnya, Partai Golkar juga akan terus melakukan lobi-lobi dengan partai lainnya, terutama dari partai pengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. “Saya selaku Ketua Umum Golkar terus melakukan lobi-lobi dengan partai lain pendukung Agus- Silvi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Setnov.

Djan Farid atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan sikap untuk melanjutkan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan digelar 19 April 2017 mendatang.

Keputusan itu diambil lantaran sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Agus Harimurti Yudhoyono secara terbuka mengakui kekalahannya di Pilkada DKI 2017. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan hasil resmi, namun putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini lebih memilih mundur lebih dini setelah melihat hitung cepat semua lembaga survei menempatkan dia di urutan terbawah dari dua pesaingnya.

Sejumlah lembaga telah merilis hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Hasil sementara, Pilkada DKI Jakarta digelar dua putaran. Pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno akan berhadapan di putaran kedua.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Ade Komarudin: Kesehatan Lebih Penting Daripada Tawaran Posisi Strategis Oleh Golkar

Dewan Pembina Partai Golkar menawakan posisi penting kepada Ketua DPR Akom, sapaan akrab Ade Komarudin namun, Ade Komarudin belum mengetahui kabar itu.

Rapat yang membahas pergantian Ketua DPR yang diikuti oleh Dewan Pembina dengan DPP Golkar sendiri tidak dihadiri oleh Ade Komarudin. Rapat yang digelar pada hari Senin (28/11/2016) tersebut digelar di Bakrie Tower, Jakarta.

“Waktu kemarin malam atau Senin, Minggu malam masuk RSPAD jadi saya tidak tahu dan tidak ikut,” kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/11/2016).

Akom berada di rumah sakit hingga Senin sore. Lalu, Akom mendatangi Gedung DPR untuk mengikuti rapat pimpinan setelahnya.

“Apa yang terjadi di Wanbin, saya belum tahu,” ujarnya.

Beberapa waktu ini Akom disibukkan dengan cek kesehatan (Distributor herbal).

“Supaya saya enggak bocor dari tugas, maka saya lebih mementingkan kesehatan. Meskipun yang lain bukan penting”, ujar Akom.

Setelah nanti digantikan oleh Setya Novanto di posisi Ketua DPR. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa partainya berjanji memberikan posisi kenegaraan bagi Ade Komarudin.

“Kami membahas agar Pak Ade bisa mendapatkan posisi yang strategis di kenegaraan sesuai dengan pengabdiannya,” jelas Ical saat ditemui di Bakrie Tower, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Pembahasan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Ade Komarudin, serta dilakukan oleh dewan pembina beserta DPP secara internal.

Yorrys Raweyai sebagai Ketua DPP Golkar mengungkapkan bahwa Ade Komarudin akan dipertimbangkan beberapa posisi bagi Ade Komarudin oleh internal partai.

“Nanti kami sesuaikan dengan Pak Akom, misalnya nanti jadi menteri, dubes, atau di BPK atau OJK,” cetusnya.

“Ya misalnya nanti menjadi menteri,dubes, atau di BPK atau OJK. Nanti kami sesuaikan saja dengan Pak Akom,” cetusnya.

Penempatan itu, kata Yorrys, akan dilakukan sesaat setelah DPR dalam paripurna mengesahkan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.

Kader Muda Golkar Meminta Ahok untuk Berhenti Memojokkan Islam

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal Ahok kini dikabarkan telah melecehkan umat islam. Tokoh utama Partai Golkar sendiri, Ahmad Doli Kurnia juga setuju mengenai kabar ini, apa yang dikatakan Ahok membuat adanya reaksi tidak terima, kemarahan, dan tuntutan keadilan dari umat islam Indonesia. (Mukena Al Gani)

Menurut Ahmad Doli Kurnia, apa yang dituntut umat islam di Indonesia itu adalah benar dan bukan sikap yang berlebihan. “Sikap dan pernyataan Ahok terhadap KH Ma’ruf Amin di sidang pengadilan itu sangat mencerminkan kebencian Ahok terhadap agama Islam. Tidak ada sama sekali rasa hormat kepada para pemuka agama,” Tuturnya, Selasa (7/2)

Dapat disimpulkan bahwa sikap Ahok sebenarnya adalah rasis, intoleran, antikebinekaan. “Dan jika Ahok sampai terpilih pada pemilu kali ini, maka sudah dipastikan ia nanti akan bersikap diskriminatif dan fasis, terutama pada Agama Islam. Ahok sudah menjadi teroris bagi umat Islam,” Tutur Doli.

Untuk itu, seharusnya disini pemerintah menjadi jalan tengah untuk mengayomi semua masyarakat, dapat berlaku adil, dan tidak melindungi Ahok. “Berhentilah memojokkan islam dengan tuduhan intoleran, anti kebinekaan, dan sebagainya. Padahal sifat ini justru berada pada diri Ahok sendiri” Tuturnya.

Doli juga meminta agar Polri segera bertindak. Polri seharusnya berhenti melakukan kriminalisasi pada ulama dan tokoh-tokoh Islam atau bahkan mengadu domba umat Islam dengan kelompok masyarakat yang lain.

Content