Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melaksanakan tanya jawab dengan sejumlah kader Partai Golkar di Rakernas Partai Golkar. Moses, salah satu kader Golkar Papua Barat, bercerita soal susahnya listrik di Teluk Bintuni yang belum menyala seutuhnya.

“Pemerintah Jokowi telah cukup baik mengamanatkan RI terang, Papua jelas. Persoalannya ada salah satu kabupaten yang menjadi benar-benar terkenal, kini tempat Bintuni gelap (belum terang seutuhnya),” kata Moses di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3).

Pertanyaannya seketika ditanggapi oleh JK. Eks Ketua Biasa Partai Golkar itu akan menginstruksikan PLN agar memeriksa distribusi listrik di wilayah yang dimaksud tersebut.

“Saya akan tanyakan PLN apa yang anda sarankan. Supaya Teluk Bintuni di sana (teraliri listrik). Member Golkar di DPR, itu menyatakan kepentingan tempat. Supaya anggota Golkar berkhasiat di DPR,” jawab JK.

Pertanyaan kedua timbul dari anggota Komisi C DPRD Maluku Anos Yeremias, yang juga kader Partai Golkar. Ia mempersoalkan dilema perikanan di Maluku yang dieksploitasi oleh sejumlah pihak, namun Anos tak menyebut secara detil pihak yang dimaksud.

“Di Aru, Maluku, ada 547 pulau. Ada 85 pulau berpenghuni. Cumi ikan luar umum melainkan dieksploitasi. (Masyarakat) hanya (bisa bagi hasil) Rp 2 miliar per tahun. Hingga hari ini bagi hasil dari bermacam sektor kurang adil karena tempat kami, sementara pendapatan kami kecil membikin kami tertinggal,” keluh Anos.

“Baik di Laut Banda, di tempat lain memang ikan itu tak ada KTP-nya, bisa kemana saja. Seandainya ia tak dicokok akan lari lari ke daerah lain, ke Australia. Butuh inisiatif masyarakat jadi nelayan besar. Pemerintah punya program untuk itu, menterinya senantiasa tenggelamkan kapal asing supaya tak curi ikan,” kata JK.

“Pemerintah telah siapkan bantuan kapal. Perbankan juga bantu dan juga dibutuhkan upaya mengelola sebaiknya. Jadi hal itu tentu sungguh-sungguh menunjang masyarakat dengan bagus. Berapapun ikan tak ditangkap ia akan mati sendiri atau lari ke tempat lain,” tambah JK. Tuna Loin Indonesia Manufacturer

Suharsih, salah satu kader Golkar dari Gorontalo juga mengeluhkan seputar terhambatnya pemekaran wilayah Gorontalo menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Namun JK menegaskan kepada Suharsih bahwa pemerintah belum bisa melanjutkan sejumlah rencana pemekaran itu lantaran memakan biaya cukup besar.

Baca juga: Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

“Pembangunan sekarang bukan dijalankan kabupaten saja. Desa pun dapat anggaran. Pembangunan itu justru mengarah ke desa. Dana desa kian besar jadi anggaran juga semakin besar. Sekiranya perbanyak kabupaten itu bahkan banyak dananya. Kita moratorium makanya.” jelasnya.

“Berapapun biayanya habis untuk biaya birokrasi. Itu jadi pertimbangan kita tak mengizinkan, apalagi Gorontalo jikalau dibagi, makin kecil lagi itu kabupaten, karenanya 5 tahun terakhir tentu kita tidak harapkan ada kabupaten Baru supaya ongkos rutin negara tidak besar,” pungkasnya.

 

Sumber Referensi:

Politisi Golkar Hetifah Berharap Ada Transparansi Sumber Dana Kampaye dan Penggunaanya

Politisi Golkar Hetifah Berharap Ada Transparansi Sumber Dana Kampaye dan Penggunaanya

Sebentar lagi Indonesia akan diramaikan dengan peseta Pilkada 2018 dimana hadir para pemimpin baru di setiap daerah. Legislator Partai Golkar yakni Hetifah Sjaifudian angkat bicara mengenai penggunaan dana yang dipergunakan untuk kegiatan kampanye. Ia menegaskan apabila sistem transparansi serta akuntabilitas terhadap penggunaan dana kampanye sangatlah penting. Ia juga menyarankan agar setiap calon pemimpin yang maju dalam Pilkada mau menggunakan sistem tersebut agar semua dananya jelas akan lari kemana. Hal itu juga sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada. Di dalamnya berisi tentang peraturan apabila setiap pasangan calon di tiap daerah harus menggunakan dana kampanye secara transparan dan akuntabel berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hetifah juga menambahkan jika seluruh penggunaan dan pembatasan dana kampanye telah diatur sedemikian rupa oleh regulasi dari KPU atau Komisi Permilihan Umum. Kemudian pencatatan serta penghitungannya dilakukan oleh para akuntan menggunakan software akuntansi modern. Salah satu contoh dari penghitungan transparansi dana kampanye yaitu seperti rapat umum yang menggunakan perhitungan jumlah peserta dikalikan frekwensi kegiatan, setelah itu dikalikan lagi dengan standar biaya di setiap daerahnya. Bagi pasangan calon yang ingin menggunakan konsultas, alat peraga kampanye, penyelenggaraan siding umum ataupun khusus telah memiliki biayanya masing-masing. Ia kembali menegaskan jika semuanya telah diatur dalam pasal 12 PKPU mengenai Dana Kampanye. Pembatasan tersebut nantinya ditetapkan oleh pihak KPUD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan cara koordinasi dengan partai politik yang menyelenggarakan kegiatan kampanye. Ada hukuman jika sampai melanggar peraturan tersebut yaitu berupa pembatalan calon parpol di Pilkada.

Kemudian untuk proses audit setiap pasangan calon akan dilakukan oleh anggota KPU, tepatnya para akuntan menggunakan teknologi canggih software akuntansi. Menurut Hetifah sendiri, pembukuaan dana kampanye sudah dimulai sejak tanggal 15 Februari lalu. Dengan begitu, ia menyarankan agar semua calon menyiapkan dan membuat buku pencatatan seawal mungkin agar prosesnya dapat berjalan cepat dan lancar. Hal ini dikarenakan ada hukuman bagi peserta Pilkada yang telat mengumpulkan catatan dana tersebut yaitu pembatalan. Anggota Golkar sekaligus DPR RI ini juga menjelaskan mengenai pengertian serta tujuan sesungguhnya dari dana kampanye. Dana tersebut merupakan uang yang dipakai untuk keperluan membiayai kegiatan kampanye dari paslon atau pasangan calon. Kampanye sendiri meliputi banyak hal, seperti pertemuan terbatas, tatap muka, berdialog, debat public, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan dan barang kampanye, pemasangan iklan di media massa dan lain sebagainya.

Asalan utama mengapa diberlakukannya sistem transparansi serta akuntansi ini adalah untuk mencegah tumbuhnya benih-benih tindakan korupsi dari para pasangan calon sekaligus partainya. ICW atau Indonesia Coorruption Watch sebagai pihak yang menentang korupsi mengungkapkan jika sumbangan atau dana kampanye dari pemilu dianggap mampu memicu terjadinya korupsi politik. Kemudian ICW juga menyatakan jika pendanaan kampannye berpotensi menimbulkan masalah serupa seperti pemilu emilihan capres dan cawapres. Misalnya saja penggunaan sumbangan lebih dari batasan maksimal dari 1 miliar menjadi 2,5 milyar dan dari 5 milyar bertambah jadi 25 milyar rupiah. Badan LSM anti korupsi tersebut sangat menyayangkan tidak dibuatnya argumentasi kuat dalam pembahasan UU Pemilu menanggapi kenaikan jumlah dana sumbangan kampanye. Padahal kasus tersebut malah akan membuat partai sekaligus para calonnya akan terpengaruh dengan pembiayaan besar ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia.

Sumber: https://kumparan.com/mandau-satu/hetifah-tekankan-transparansi penggunaan-dana-kampanye

Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

Terjadinya OTT atau operasi tangkap tangan kepada nyono suharli dihandoko yang merupakan bupati kabupaten jombang menjadi suatu petaka untuk partai golkar di era kepemimpinan airlangga hartanto. Ini disebabkan dia adalah kader dari partai golkar yang memiliki urusan dengan KPK atau komisi pemberantasan korupsi.

Mengenai kasus ini, mamn abdurahman yang merupakan wasekjen golkar sangat mengakui keprihatinnya. Karena lagi-lagi para rekannya memiliki urusan kepada lembaga anti korupadi.

“Di sini kami merasa prihatin sebab korupsi adalah extra ordiray time,” ucap maman pada jawapos.com. Sabtu 3 februari.

Maman pun menegaskan, partai golkar sendiri tidak akan melaksanakan intervensi pada kasus yang berkaitan dengan korupsi yang sudah membelit pada bupati jombang ini. Semua sudah dipasrahkan pada lembaga anri asuah tersebut

Baca juga: dpp golkar gelar diskusi dalam menyusun strategi serta program pemenangan pemilu 2019

“Kami serahkan semuanya pada sistem serta mekanisme hukum yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, di partai golkar era kepemimpinan dari setya novanto telah ada sebanyak tujuh kader yang tersandung kasus yang semacam ini.

Pertama, fadh el faouz a rafiq yang merupakan ketua DPP di bidang pemuda dan olahraga partai golkar. Kasusnya korupsi pada proyek lab komputer di madrasah tsanawiyah dan al-quran.

Kedua, Siti mashita soeparno yang merupakan wali kota kota tegal. Dia pun tersangkut kasus suap atau korupsi dari proyek pengelolaan dana layanan jasa RSUD kardinah tegal dan jasa lingkungan kota tegal serta pengadaan barang tahun 2017.

Ketiga, OK arya zulkarnain yang merupaan bupati batubara sumatera utara. Dia terjerak korupsi yang diduga mendapat suap di proyek pembangunan infrasturktur di kota batubara tahun 2017 distributor telur

Keempat, iwan rusmali adalah ketua DPRD banjarmasing. Dia kketahuan masuk di kasus korupsi suap atas persetujuan penetapan perda sistem penanaman modal PDAM kkota banjarmasin sebesar 50,5 miliar rupiah.

Kelima, ridwan mukti yang merupakan gubernur dari kota bengkul yang masuk pada kasus suap dalam dua proyek pembangunan jalan di area provinsi bengkulu.

Keenam, setya novanto yang sudah terkenal sebagai ketua DPRD ditetapkan betul menjadi tersangka korupsi dari proyek pengadaan e-KTP. Novanto yang juga sekaligus ketua umum dari partai golkar ini juga yang diduga mengatur proyek yang memiliki nilai 5,9 triliun rupiah dengan andi adustinus yang merupakan seorang pengusaha. Dia sering dipanggal andi narogong.

Ketujuh, beberapa kader partai golkar, salah satunya adalah markus nari yang sudah ditetapkan tersangka atas kasus korupsinya pada proyek pengadaan eKTP. Di samping itu, dia juga masuk pada jeratan kasus dugaan mengahalangi penyidikan dari kasus eKTP tersebut.

Dari tujuh kasus yang dialami oleh partai golkar ini, sudah dipastikan golkar menjadi distributor telur yang mampu membuat kerugian negara sekian banyak miliat. Sehingga pendiri atau penasehat umum dari partai golkar ini selalu menghimbau dan memberi pesan bagi seluruh kader golkar agar selalu mengedepankan kejujuran dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuasaan terutama uang. Sebab inilah yang membuat diri kader golkar tercidrai.

Semua kader dari golkar yang mampu menahan hal buruk yang membuat nama baik itu tercoreng. Kasus korupsi ini bisa jadi dijuluki langsung sebagai distributor telur yang pecah dan itu bisa dimakan begitu saja bagi seluruh kadernya. Sehingga jangan sampai terulang kembali agar hal buruk untuk partai golkar itu tidak terjadi. Bagi seluruh kader golkar harus mampu membawa nama baik dan menjunjung tinggi nilai pancasila.

Sumber: https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186053/bupati-jombang-kena-ott-partai-golkar-era-airlangga-pecah-telur

http://www.distributortelurjakarta.com/

Galang Dukungan Dana Untuk Faisal Andi Sapada (FAS) Oleh Putra Mantan Pengurus Golkar

Galang Dukungan Dana Untuk Faisal Andi Sapada FAS Oleh Putra Mantan Pengurus Golkar

Pemilihan Walikota Parepare akan segera berlangsung dan para Calon Walikota pun mulai bermunculan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat di Kota Parepare ini. Salah satu pasangan calon yang ada bahkan dikabarkan didukung oleh putra mantan pengurus Golkar, bukan Putra Adam.

Ya, pasangan calon Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad atau disingkat FAS-AS ini dikabarkan didukung oleh keluarga besar dari putra almaruhm pengurus Parta Golongan Karya pada masa Zain Katoe yaitu H. Sube. Putra, H. Sube disini adalah H. Subhi Syam yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bacukiki.

Bukan hanya keluarga besar dari H. Subhi Syam saja, dukungan secara terang-terangan juga satu per satu mulai berdatangan dari tokoh masyarakat lainnya dan juga para pemuda di Kota Parepare ini.

Berbicara mengenai ayah dari H. Subhi Syam sendiri, ia juga disebut-sebut sebagai salah satu sahabat dari Zain Katoe, bukan Putra Adam tentunya. Dan pada waktu kepemimpinan Katoe, H. Sube maju dalam pemilihan anggota legislatif dan mampu meraih suara yang cukup banyak yaitu hampir 2000 suara.

Pada saat ditemui oleh para awak media di awal Februari lalu, H. Subhi Syam menceritakan bahwa ia dan keluarganya tentu masih menjaga loyalis dari ayahnya sebagai loyalis dari Zain Katoe yang merupakan loyalis Golkar. Dan karena itulah, ia dan keluarga siap untuk mendukung Puang Ical atau Faisal Andi Sapada ini.

Dalam hal ini, H. Subhi siap untuk menggerakan jaringan keluarga besarnya yang tersebar di berbagai daerah termasuk Lemoe, Bacukiki bagian atas dan Tonrangeng sebagai seorang putra dari H. Sube, bukan Putra Adam.

Selain meningkatkan jaringan keluarga besarnya yang tersebar di berbagai daerah tersebut, memaksimalkan mereka yang sebelumnya memilih H. Sube juga dilakukan. Dan sebagai tambahan, H. Subhi juga mendukung melalui Komunitas Sapu Jalan yang merupakan komunitas pemuda yang memiliki hobi balapan di Kota Parepare ini.

Dengan menggalang komunitas ini, tentunya H. Subhi memiliki tujuan untuk dapat memaksimalkan dukungannya terhadap pasangan calon FAS dan AS ini. Dan yang tak kalah penting adalah komunitas ini berisi para anak muda yang tentunya akan didukung oleh pasangan calon ini saat terpilih nantinya.

Hal tersebut sejalan dengan sang calon wakil walikota, Asriandy Samad yang dikenal memiliki jiwa muda seperti Putra Adam dan siap untuk mendukung pengadaan sirkuit balap di Parepare dengan standar nasional. Hal ini tentu akan sangat didukung oleh para pecinta balapan di Komunitas Sapu Jalan.

Dengan melihat kenyataan tersebut, Komunitas Sapu Jalan pun bisa dibilang tidak mendukung pasangan FAS dan AS ini tanpa alasan atau hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi, karena program yang ditawarkan oleh pasangan ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan memang pro dengan pemuda di Parepare.

Hal ini senada dengan yang ditegaskan oleh H. Subhi saat ditemui dalam hal pemberian dukungannya pada pasangan FAS dan AS. Dan selanjutnya tentu semua galang dukung ini akan segera bergerak untuk meraih masa yang lebih besar lagi yang pro dengan program Puan Ical dan wakilnya.

Terakhir, dapat disimpulkan bahwa keluarga besar H. Subhi yang merupakan putra dari loyalis Golkar, H. Sube bukan Putra Adam siap untuk mendukung pasangan Calon Faisal dan Asriandy dalam pemilihan walikota di Parepare mendatang.

Sumber: https://www.pijarnews.com/putra-mantan-pengurus-golkar-galang-dukungan-buat-fas/

Baca artikel kami mengenai golkar singgung pengalaman-ahy saat masuk bursa cawapres

Setya Novanto Bawa Kotak Kacamata Karena Trauma Bawa Buku Catatan

Jika sebelumnya selalu membawa buku saat menghadiri sidang dakwaan dirinya dalam kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto politisi golkar tersebut kini tidak lagi terlihat membawa buku catatannya tersebut. Didapati buku tersebut telah ia bawa pada dua sidang terakhir. Bukan buku Riyadhus Shalihin, buku yang Setnov, panggilan akrabnya di media, bawa adalah sebuah buku catatan kecil yang memiliki warna hitam. Buku tersebut memang menjadi objek menarik bagi awak media belakangan ini. Dan tampaknya Setnov tak ingin lagi membawa buku catatannya tersebut karena trauma.

Setya Novanto Bawa Kotak Kacamata Karena Trauma Bawa Buku Catatan

Sebelumnya, para awak media memang sempat mengintip apa yang ada di dalam buku catatan sang mantan Ketua DPR RI ini. Dan ternyata buku “sakti” Setya Novanto ini memiliki informasi penting yang Setnov tulis dengan tulisan tangannya sendiri. Apa isi buku catatan tersebut? Ternyata, didapati bahwa buku yang Setnov bawa tersebut berisi tentang daftar nama beberapa anggota DPR serta sejumlah mantan anggota DPR yang diduga juga terlibat dalam kasus yang menjerat Setnov saat ini.

Mengingat isi buku tersebut yang begitu menarik seperti layaknya buku Riyadhus Shalihin, para awak media tentu tak ingin kehilangan momen untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isi dari buku tersebut. Tetapi, ternyata pada pantauan di sidang terakhir ini Setnov tak lagi membawa buku tersebut. Lalu, apa yang dibawa Setnov dalam sidang terakhirnya tersebut? Ya, mantan Ketum Partai Golangan Karya tersebut didapati hanya membawa serta kotak kaca mata serta satu buah tas laptop saja. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah isi tas tersebut? Ternyata tas tersebut tidaklah berisi laptop, tetapi lembaran-lembaran kertas.

Menurut pengakuan Setnov yang tidak membawa buku Riyadhus Shalihin ini, ia tentu tidak membawa laptop karena ia tidak bisa menggunakan laptop. Dan bagaimana dengan nasib kotak kaca mata tadi? Pada sepanjang sidang tersebut, Setnov memang sering kali menggunakan kata mata yang ia bawa. Terutama saat dia menulis pada lembaran-lembaran kertas yang ia bawa tersebut. Bukan hanya soal buku catatan saja yang menjadi sorotan, kali ini penampilannya yang semakin berubah juga menjadi bahan pembicaraan. Dalam hal ini, pakaian yang ia kenakan tidak lagi memiliki nuansa yang sama dengan persidangan-persidangan sebelumnya.

Baca juga berita tentang aqiqah sekjen partai golkar idrus marham dihadiri banyak tokoh nasional

Pada sidang kemarin, Setnov tampil beda dengan batik bernuansa merah. Padahal sebelumnya, mantan Ketua DPR tersebut konsisten dengan kemeja batik berwarna merah. Tentunya perubahan tersebut juga tidak lepas dari perbincangan karena tak kalah menarik dari buku Riyadhus Shalihin yang sangat menarik untuk dibaca dan diulas lebih lanjut. Dalam sidang kemarin saat dirinya mengenakan batik bernuansa merah tersebut, Setnov kemudian membeberkan alasan mengapa dirinya meninggalkan batik lengan panjang dengan nuansa coklat yang biasa ia pakai di persidangan.

Ternyata baju dengan warna merah tersebut merupakan baju yang dikirim oleh istrinya khusus untuk Setnov dalam menjalani sidang lanjutannya kemarin tersebut. Menurut pengakuannya pada media, baju tersebut dari “ibu” panggilan dirinya terhadap istri tercintanya tersebut. Setnov juga menambahkan kalau baju tersebut dikenakan agar ia terlihat lebih cerah karena warnanya yang merah. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang selalu dengan warna coklat yang tidak secerah warna merah tersebut.

Ya, sidang Setya Novanto memang selalu menarik perhatian. Bukan hanya hasil sidangnya saja tetapi juga hal-hal lain seperti pakaian yang Setnov kenakan atau apa yang dia bawa. Jadi, mari kita tunggu kabar lanjutan sidang Setnov saja sembari membaca buku riyadhus shalihin.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/29/trauma-bawa-buku-catatan-saat-sidang-setya-novanto-hanya-bawa-kotak-kacamata

Aqiqah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham Dihadiri Banyak Tokoh Nasional

Aqiqah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham Dihadiri Banyak Tokoh Nasional

Sembari memberikan rekomendasi aqiqah kepada para kolega, Idrus Marham, sebagai sekretaris Jenderal DPP Golkar memperkenalkan ketua Golkar Makassar, yakni Farouk M Betta sebagai calon walikota Makassar. Farouk menjadi salah satu kader dari partai berlambang beringin ini yang sudah malang melintang di dunia politik tanah air dan menjadi salah satu kader terbaik yang memiliki dedikasi tinggi guna memajukan daerah Makassar sebagai salah satu daerah maju di Indonesia.

Dengan bangga, Idrus Marham beropini bahwa pemilihan Farouk sudah melalui mekanisme partai yang benar dimana banyak pertimbangan yang dilakukan oleh partai Golkar sebelum memutuskannya. Selain berbicara mengenai peluang partainya dalam pemilihan walikota Makassar, Idrus Marham juga bercerita mengenai rekomendasi aqiqah yang ia pilih dalam penyelenggaraan aqiqah anaknya tersebut.

Rekomendasi Aqiqah dan Peluang Golkar dalam Pilkada

Aqiqah di Jakarta Timur

Acara aqiqah tersebut terselenggara sebagai rasa syukur dari keluarga Idrus Marham atas kelahiran anak mereka. Sebagaimana perintah dalam agama Islam yang memerintahkan untuk menyelenggarakan aqiqah, keluarga Idrus Marham pun menghelat acara tersebut di kediamannya. Idrus banyak bercerita mengenai rekomendasi aqiqah yang ia pilih dengan kualitas terbaik.

Di sela obrolan tentang politik, Idrus Marham bercerita bagaimana ia menghelat acara aqiqah tersebut sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada keluarganya. Tidak hanya itu, sembari memberikan rekomendasi aqiqah aqiqah, Idrus Marham juga melayani dan menyalami tamu yang datang silih berganti.

Dihadiri Tokoh Nasional

Acara aqiqah tersebut bukan hanya merupakan acara kebersamaan semata. Di samping adanya obrolan mengenai rekomendasi aqiqah yang dipilih oleh Idrus, sebagai sekjen dari Golkar, obrolan dalam kunjungan mereka tidak lepas dari aroma politik. Terlebih, waktu penyelenggaraan aqiqah tersebut berdekatan dengan persiapan pilkada dimana partai Golkar juga turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Oleh karena itu, acara aqiqah tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh nasional yang memiliki nama besar dan beberapa kader partai golkar. Adapun beberapa tokoh nasional yang datang ke acara aqiqah dari keluarga Idrus Marham adalah Dedi Mulyadi, yang merupakan Bupati Purwakarta, Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, dan beberapa kolega seperti Setya Novanto, Abu Rizal Bakrie, Fachri Hamzah, dan lainnya hingga ketua MUI Ma’ruf Amin. Tentu, obrolan mereka diselingi pula dengan berita mengenai rekomendasi aqiqah.

Membaca Peluang Golkar

Dalam kesempatan tersebut, disela berbicara terkait rekomendasi aqiqah, nuansa politik memang cukup kental terjalin diantara tamu yang datang. Idrus berulang kali mengenalkan Farouk atau Aru sebagai calon walikota Makassar. Tidak hanya itu, Idrus juga mengenalkan Dedi Mulyadi sebagai salah satu calon gubernur di Jawa Barat yang di dukung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Persiapan menjelang pilkada memang tampak hangat dibicarakan di acara tersebut meskipun notabene acara tersebut adalah syukuran keluarga untuk kelahiran anak dari Idrus Marham. Para tamu membahas rekomendasi aqiqah dan peluang partai Golkar pada pilkada yang akan dilalui mendatang. Dengan kondisi politik yang semakin panas di dalam negeri, para tokoh Golkar dan nasional tersebut mengamini bahwa perlu diadakan konsolidasi secara matang agar gerak partai lebih terfokus.

Hingga akhir acara, tampak obrolan antar tokoh nasional tersebut berlangsung dengan hangat dan menarik. Pada acara tersebut, terlihat keakraban yang terjalin antara masing-masing tokoh nasional meskipun mereka sering terlibat dalam pembicaraan yang serius dan cenderung panas. Obrolan mereka juga tampak renyah terlebih ketika Idrus Marham berkelakar mengenai rekomendasi aqiqah yang ia pilih dalam acaranya.

Sumber: http://fajaronline.co.id/2017/08/06/hadiri-akikah-anak-idrus-marham-aru-dikenalkan-sebagai-calon-walikota-makassar

http://www.ahloulbait.com/category/rekomendasi/

Ternyata Kader Golkar Kenal Pengatur Proyek Bakamla Dari TB Hasanuddin Ini Beritanya

Untuk pallet projects, Politikus partai golkar, Fayakhun Andriadi mengaku memiliki suatu hubungan dengan terduga pemain proyek di Bakamla. Keterkaitan ini pun akhirnya menyeret pihak lain, yaitu perantaranya yang tak lain Tb. Hasanuddin. Fayakhun telah mengaku mengenal Ali Fahmi Habsyi, yang menjadi staf khusus Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam pallet projects tersebut menjadi persoalan tersendiri. Disebutkan bahwa Laksamana Madya Arie Soedewo terduga menjadi pengatur proyek satelit dan pesawat nirawak atau drone di Badan Keamanan Laut melalui politikus Tb. Hasanuddin.

Menurut penuturannya Fayakhun saar bersaksi dalam sidang kasus suap Bakamla atas terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, sebelumnya ia tidak mengenal Fahmi, namun ia dikenalkan oleh seniornya, yaitu Tb. Hasanuddin.

Mengenai kasus suap di Bakamla pallet projects tersebut melibatkan banyak tokoh yang tersangkut dalam kasus ini. Terutama hubungan antara Politikus Partai Golkar, Fayakhun dengan Ali Fahmi serta Tb. Hasanuddin. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kasus suap Bakamla yang menjadi persoalan baru di negeri ini.

Kasus Suap Bakamla dengan Pallet Projects

Awal Mula Perkenalan Kader Golkar dengan Pengatur Proyek Bakamla

Perkenalan antar keduanya itu bermula ketika Komisi I DPR menggelar rapat dengan Bakamla. Maka sebagai anggota Komisi I DPR Fayakhun turut serta dalam rapat tersebut. Pallet Projects, menurut pengakuannya, awalnya ia didekati oleh Tb. Hasanuddin dan Ali Fahmi.

Pada saat itu Ali Fahmi dikenalkan sebagai kader PDIP dan tenaga ahli di Badan Keamanan Laut yang kemudian Fayakhun dimintai nomor telepon oleh Ali Fahmi.

Pengakuan Fayakhun Atas Perilaku Ali

Fayakhun mengatakan bahwa setelah pertemuan tersebut, Ali Fahmi kerap menghubungi Fayakhun Andriadi untuk meminta bantuan kepadanya. Namun karena perasaan segannya terhadap Tb. Hasanuddin, akhirnya Fayakhun menerima ajakan untuk bertemu dengan Ali.

Dalam pertemuan keduanya, Ali meminta bantuan agar Komisi I mendukung proyek Bakamla. Pallet Projects dalam kasus suap Bakamla. Namun ia menyangkal bahwa ia membahas mengenai anggaran untuk Bakamla. Setelah pertemuan tersebut, sebenarnya Ali Fahmi mengajaknya bertemu kembali namun Fayakhun mulai menghindar.

Siapa Ali Fahmi?

Dalam pallet projects, Ali sebelumnya pernah muncul dalam surata dakwaan sebagai pihak yang menawarkan PT. Melati Technofo Indonesia (MTI). Perusahaan tersebut adalah pemenang proyek Bakamla yang bermain dalam pengadaan pemantauan satelit dan drone di Badan Keamanan Laut. Ali Fahmi disebutkan telah meminta imbalan fee sebesar 15% untuk memenangkan proyek tersebut.

Dengan itu, akhirnya PT. Melati Technofo Indonesia bisa memenangkan pengadaan proyek tersebut dengan total anggaran mencapai Rp 222,43 miliar.

Pallet projects, sementara saat masih menjadi anggota Komisi I DPR, Fayakhun diduga meminta uang sebesar US$300 ribu kepada Erwin Arif, pengusaha PT. Rohde & Schwarz Indonesia yaitu vendor yang digunakan oleh PT. Melati Technofo Indonesia. Uang itu akan digunakan untuk keperluan Munas Golkar pada tahun 2016.

Pengakuan Tb. Hasanuddin

Mengenai pallet projects tersebut dalam pengakuannya, Tb. Hasanuddin mengakui bahwa perkenalan dirinya dengan Fayakhun dan juga Ali adalah perkenalan biasa seperti saat pertama kunjungan pertama Komisi I DPR ke kantor Badan Keamanan Laut.

Tb. Hasanuddin kala itu menjabat sebagai pimpinan rombongan Komisi I DPR ketika berkunjung ke Bakamla, yang baru diresmikan oleh presiden menjadi mitra Komisi I.

Banyak tokoh yang tersangkut dalam proyek di Bakamla ini. Pallet projects, Fayakhun Andriadi mengakui perkenalannya dengan Ali Fahmi meskipun hanya sekedar mengenal. Perkenalan keduanya juga memiliki sangkut paut dengan Tb. Hasanuddin. Untuk kasus suap Bakamla ini belum bisa diusut dan masih dipastikan kebenarannya.

Sumber: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180131135002-12-272888/kader-golkar-kenal-pengatur-proyek-bakamla-dari-tb-hasanuddin