Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melaksanakan tanya jawab dengan sejumlah kader Partai Golkar di Rakernas Partai Golkar. Moses, salah satu kader Golkar Papua Barat, bercerita soal susahnya listrik di Teluk Bintuni yang belum menyala seutuhnya.

“Pemerintah Jokowi telah cukup baik mengamanatkan RI terang, Papua jelas. Persoalannya ada salah satu kabupaten yang menjadi benar-benar terkenal, kini tempat Bintuni gelap (belum terang seutuhnya),” kata Moses di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3).

Pertanyaannya seketika ditanggapi oleh JK. Eks Ketua Biasa Partai Golkar itu akan menginstruksikan PLN agar memeriksa distribusi listrik di wilayah yang dimaksud tersebut.

“Saya akan tanyakan PLN apa yang anda sarankan. Supaya Teluk Bintuni di sana (teraliri listrik). Member Golkar di DPR, itu menyatakan kepentingan tempat. Supaya anggota Golkar berkhasiat di DPR,” jawab JK.

Pertanyaan kedua timbul dari anggota Komisi C DPRD Maluku Anos Yeremias, yang juga kader Partai Golkar. Ia mempersoalkan dilema perikanan di Maluku yang dieksploitasi oleh sejumlah pihak, namun Anos tak menyebut secara detil pihak yang dimaksud.

“Di Aru, Maluku, ada 547 pulau. Ada 85 pulau berpenghuni. Cumi ikan luar umum melainkan dieksploitasi. (Masyarakat) hanya (bisa bagi hasil) Rp 2 miliar per tahun. Hingga hari ini bagi hasil dari bermacam sektor kurang adil karena tempat kami, sementara pendapatan kami kecil membikin kami tertinggal,” keluh Anos.

“Baik di Laut Banda, di tempat lain memang ikan itu tak ada KTP-nya, bisa kemana saja. Seandainya ia tak dicokok akan lari lari ke daerah lain, ke Australia. Butuh inisiatif masyarakat jadi nelayan besar. Pemerintah punya program untuk itu, menterinya senantiasa tenggelamkan kapal asing supaya tak curi ikan,” kata JK.

“Pemerintah telah siapkan bantuan kapal. Perbankan juga bantu dan juga dibutuhkan upaya mengelola sebaiknya. Jadi hal itu tentu sungguh-sungguh menunjang masyarakat dengan bagus. Berapapun ikan tak ditangkap ia akan mati sendiri atau lari ke tempat lain,” tambah JK. Tuna Loin Indonesia Manufacturer

Suharsih, salah satu kader Golkar dari Gorontalo juga mengeluhkan seputar terhambatnya pemekaran wilayah Gorontalo menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Namun JK menegaskan kepada Suharsih bahwa pemerintah belum bisa melanjutkan sejumlah rencana pemekaran itu lantaran memakan biaya cukup besar.

Baca juga: Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

“Pembangunan sekarang bukan dijalankan kabupaten saja. Desa pun dapat anggaran. Pembangunan itu justru mengarah ke desa. Dana desa kian besar jadi anggaran juga semakin besar. Sekiranya perbanyak kabupaten itu bahkan banyak dananya. Kita moratorium makanya.” jelasnya.

“Berapapun biayanya habis untuk biaya birokrasi. Itu jadi pertimbangan kita tak mengizinkan, apalagi Gorontalo jikalau dibagi, makin kecil lagi itu kabupaten, karenanya 5 tahun terakhir tentu kita tidak harapkan ada kabupaten Baru supaya ongkos rutin negara tidak besar,” pungkasnya.

 

Sumber Referensi: