Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, dengan perolehan suara yang sekitar 14 persen, Partai Golkar tidak mungkin mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh sebab itu, Partai Golkar harus berkoalisi untuk memajukan calon wakil presiden.

Hal itu disampaikan Kalla dalam keterangan pers seusai memimpin rapat konsultasi nasional dengan 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (16/4) malam.

”Katakanlah, kita berkoalisi dengan Partai Demokrat, maka itu harus saling menguntungkan. Kita tidak mau jika kita dirugikan,” kata Kalla.

Menurut Kalla, rapat konsultasi nasional itu belum mengambil keputusan apa-apa. ”Keputusan koalisi baru akan diputuskan 23 April,” katanya.

Dalam pertemuan tertutup itu hadir semua ketua DPD tingkat I, Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh, anggota Dewan Penasihat yang juga anggota Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, serta sejumlah fungsionaris DPP Partai Golkar lain.

Terpecah

Namun, aspirasi yang dilontarkan Kalla itu bukanlah satu- satunya. Sampai kemarin, arus yang menginginkan Golkar tetap mencalonkan kandidatnya sebagai capres masih kuat.

Dalam pertemuan semalam, Ketua DPD Tingkat I Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan perlunya koalisi dengan partai berbasis nasionalis. Fadel sudah menegaskan hal itu siang harinya. Ada tiga opsi yang ia tawarkan kepada Kalla. ”Pertama, Golkar jalan sendiri. Kedua, bergandengan dengan Partai Demokrat dan ketiga berkoalisi dengan PDI-P. Jadi, mainstream-nya, kita berkoalisi dengan partai yang nasionalis,” ujar Fadel.

Pembicara berikutnya, Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara Ridwan Bay, Ketua DPD Tingkat I Medan Ali Umri, dan Ketua DPD Papua Jhon Ibo. Umumnya mereka mendukung koalisi. ”Umumnya semua mendukung koalisi dengan partai yang menang. Tidak mungkin berkoalisi dengan partai yang kalah. Jadi, koalisi dengan siapa sudah hampir jelas. Akan tetapi, harus dikomunikasikan dulu,” ujar Yorrys, salah satu fungsionaris Partai Golkar.

Dalam pertemuan semalam, pengurus DPP Partai Golkar yang juga Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X buru-buru meninggalkan aula DPP Golkar. Ia tidak mau banyak bicara. ”Pertemuan itu pertemuan biasa dan tidak memberikan keputusan apa-apa,” ujarnya cepat.

 Ketua DPD Jawa Barat Uu Rukmana lain lagi. ”Dalam pertemuan makan siang tadi, saya sudah sampaikan ada tiga opsi. Opsi pertama, Pak Kalla tetap capres. Kedua, berpasangan dengan Partai Demokrat. Akan tetapi, itu harus dicari tahu dulu, Partai Demokrat mau tidak menggandeng Pak Kalla. Kalau tidak mau, ya, kita mandiri, atau kita gabung dengan partai lain, seperti PDI-P. Karena kalau mau berkoalisi, kan kita seperti menghamba,” katanya.

Ketika pertemuan jajaran pengurus Partai Golkar berlangsung semalam, di sebuah hotel di Jakarta juga berlangsung pertemuan sejumlah tokoh muda Partai Golkar. Pertemuan itu antara lain mempertimbangkan agar JK tidak bergabung dengan SBY. Selain dinilai tidak reformis, juga karena Golkar masih mempunyai banyak stok pemimpin.

Di Bandung, para kader yang tergabung dalam Kader Perorangan Aktif Partai Golkar Jawa Barat dengan tegas mengusulkan agar Golkar mengusung kader terbaiknya untuk menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Partai Golkar sudah saatnya berpisah dari Demokrat demi perbaikan ke depan.

”Lebih baik kalah saat menjadi capres daripada menang, tetapi menjadi wapres,” kata Alga Indria, anggota Soksi Jabar.