Wilayah Provinsi Jawa Barat diduga menjadi tempat transit para teroris yang akan melancarkan aksi terornya di wilayah Jakarta.Jabar dianggap memiliki geografi dan sarana infrastruktur yang sangat mendukung gerakan para teroris,baik darat,laut,maupun udara.

Pelosok desa, perbukitan, hutan, dan pegunungan merupakan tempat favorit bagi anggota jaringan teroris untuk singgah, saling bertemu, dan bersembunyi. Hal yang sama juga berlaku pada Provinsi Banten karena memiliki karakter geografi yang serupa dengan Jabar. Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary mengatakan, Jabar dan Banten adalah daerah urban dengan jumlah penduduk tinggi dan banyak menerima pendatang.“Apalagi salah satu pelaku bom Bali I Imam Samudera pernah tinggal di salah satu kampung di Serang, Banten.

Diduga keras jaringan mereka di Banten masih kuat,”ujar Rasyid Qurnuen Aquary setelah menghadiri acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Bakti Sosial TNI di Alun-alun Serang Barat kemarin. Meski TNI dan Polri telah bersinergi meningkatkan pengamanan di berbagai objek vital dan strategis, Rasyid berharap masyarakat tetap mewaspadai gerakan teroris dengan kegiatan pengamanan bersama hingga ke tingkat RT.

Di tempat yang sama,Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI),TNI juga bertugas menangani terorisme, yakni dengan pendeteksian, pencegahan, dan penindakan. “TNI bisa melakukan operasi militer menangani terorisme untuk membantu tugas polisi,”katanya. Dalam tugas pendeteksian,TNI memiliki intelijen. Untuk tugas pencegahan, TNI melakukan sosialisasi standar keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sementara, penindakan menjadi tanggung jawab Desk Antiteror TNI.“Di seluruh kodam di Indonesia sudah dibentuk Desk Antiteror. Meski begitu, kewenangan utama dalam penanganan terorisme tetap di kepolisian,”ungkapnya.

Diketahui, Desk Antiteror juga dibentuk di Markas Besar Angkatan Darat untuk mencari dan menyajikan informasi-informasi bagi kepala staf Angkatan Darat dan Panglima TNI sebagai bahan pertimbangan untuk menangani terorisme. Untuk penanganan dini,TNI AD menyiapkan Detasemen 81 Antiteror dari Kopassus. (sindo)