Penolakan terhadap pencalonan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Golkar untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus bergulir di berbagai daerah. Terakhir dilakukan 25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Jawa Tengah.

Sebagai gantinya, mereka mengusulkan Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, dan Agung Laksono. Kesepakatan 25 DPD tingkat II Partai Golkar Jawa Tengah itu dicapai dalam sebuah pertemuan di Sunan Hotel Solo,Senin (20/4) malam. Acara itu digelar tanpa melalui undangan resmi kepada seluruh DPD tingkat II Partai Golkar Jawa Tengah yang berjumlah 35 DPD.

Ketua DPD II Partai Golkar Solo Kusraharjo mengatakan, pertemuan itu dihadiri oleh 25 Ketua DPD tingkat II Jawa Tengah untuk menyikapi Rapimnasus Partai Golkar. “Kita berdiskusi untuk memberikan masukan kepada (DPD) tingkat I Jawa Tengah. Hasilnya, kita mengusulkan pertama Bapak Akbar Tandjung, kemudian Fadel Muhammad,dan Pak Agung Laksono,” ungkapnya kemarin.

Usulan tersebut dibuat agar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Jakarta, Kamis (23/4) besok tidak hanya muncul satu nama. “Kalau nanti jadi berkoalisi dengan Partai Demokrat, kita memiliki tidak hanya satu tawaran.Apalagi kalau orang Jawa, kalau hanya ada satu maka itu terkesan seperti mendikte.

Kita tidak mau seperti itu,”bebernya. Menurut dia, pemilihan ketiga nama tersebut telah mempertimbangkan penyataan SBY yang telah menyebutkan kriteria untuk pendampinya dalam pencalonan pemilu presiden.“Tapi nanti yang akan menentukan kanPak SBY,karena dia yang akan menggunakannya.

Kalau cuma satu,terus itu ditolak, kita kanmalu,”tandasnya. Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar Juliyatmono juga mengakui soal kesepakatan 25 DPD ini. “Dalam rapimnas nanti dipastikan tidak mengundang pengurus DPD Parti Golkar tingkat kabupaten/kota. Namun usulan mengenai cawapres tetap akan kami kawal,” ujar Juliyatmono,kemarin.

Dia mengungkapkan, 25 DPD meminta agar JK tidak maju sebagai cawapres dan menerima keputusan itu dengan legawa dan lapang dada.Tidak dipilihnya JK menjadi kandidat cawapres,didasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif dan desakan masyarakat.

Selama menjabat sebagai Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin, kinerja JK dianggap belum maksimal mengangkat eksistensi Partai Golkar, meski dalam kinerjanya menjadi wakil presiden dalam Kabinet Indonesia Bersatu tergolong cukup bagus.

Harus Tahu Diri

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Siswono Yudohusodo menilai JK telah gagal menakhodai Golkar.Untuk itu,dia meminta JK tahu diri tidak maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. “Di Jepang kalau sebuah partai sampai perolehan suaranya kalah maka ketua umumnya akan langsung mengundurkan diri. Etika politiknya kan seperti itu,” ujar Siswono di Semarang kemarin.

Sikap tahu diri JK ini, kata Siswono berpengaruh besar bagi Golkar, Menjelang Rapimnasus, ada tiga suara yang muncul dalam internal partai. Pertama menginginkan agar Golkar konsisten dengan hasil Rapimnas IV di Jakarta alias tetap mengajukan capres-cawapres sendiri.Kedua, menginginkan agar agenda Rapimnasus 23 April mendatang mencabut hasil Rapimnas di Jakarta.

Maksudnya, agar menjelang Pilpres Golkar menjadi sebuah kekuatan tersendiri dan berada di tengah-tengah antara partai pro pemerintah dan partai oposisi.Alhasil, jika berada di tengah-tengah maka diharapkan Golkar akan diperebutkan oleh kedua kubu. Ketiga,Golkar tetap bergabung dengan Partai Demokrat (PD).

Namun, pilihan pertama terbagi menjadi tiga opsi.Ada yang menginginkan JK tetap maju ke kursi cawapres, mengajukan sejumlah nama selain JK dan opsi terakhir nama cawapres diserahkan kepada kubu SBY. Siswono sendiri mengaku lebih cocok jika Golkar menyerahkan nama kosong kepada SBY. (sindo)