Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk kebutuhan program kesehatan gratis dan pendidikan gratis tahun ini membengkak hingga puluhan miliar rupiah.

Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulsel Yushar Huduri mengatakan, pemprov Sulsel kembali harus menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp47 miliar untuk membiayai dua program unggulan Gubernur Syahrul Yasin Limpo itu.Tambahan anggaran itu dimasukkan di APBD Perubahan (APBD-P) 2009.

”Anggaran pendidikan gratis sebesar Rp160 miliar, dan anggaran kesehatan gratis sebesar Rp93 miliar pada APBD pokok 2009 ternyata tidak cukup,” katanya kemarin. Dia menambahkan, anggaran untuk kesehatan gratis ditambah sebesar Rp37 miliar. Sedangkan, pendidikan gratis bertambah Rp10 miliar.Tambahan anggaran tersebut dimasukkan di pos bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota.

Sekadar diketahui, anggaran yang disiapkan Pemprov Sulsel pada APBD pokok itu hanya 40% dari kebutuhan. Sesuai perjanjian, 60% biaya kesehatan da pendidikan gratis ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, tambahan anggaran untuk kesehatan gratis itu digunakan untuk membiayai operasional enam rumah sakit regional di Sulsel.

Setiap RS rujukan akan menggunakan anggaran itu untuk membayar klaim pelayanan kesehatan gratis. Sedangkan, dana pendidikan gratis bertambah akibat adanya perubahan data yang disampaikan Dinas Pendidikan.Dinas Pendidikan mengajukan tambahan anggaran setelah sejumlah daerah mengalami kekurangan.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Saleh Gottang mengatakan, anggaran Rp10 miliar itu akan disalurkan ke daerah yang pada APBD pokok lalu salah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran. ”Tambahan itu bukan karena ada kebutuhan yang tidak terduga.Itu semata karena ada daerah yang salah melakukan perhitungan sehingga mengalami kekurangan,” jelas Saleh.

Total jumlah anggaran di pos bantuan keuangan di APBD-P mencapai Rp58 miliar. Pemprov menyiapkan dana sebesar itu tidak hanya untuk kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Kegiatan lain yang juga akan dibiayai, yakni pembangunan industri di kabupaten/kota, dengan total anggaran Rp11 miliar.

Salah satu sasaran bantuan keuangan itu yakni, pengembangan industri kakao di kawasan Tana Luwu.Pemprov memberikan bantuan modal sebesar Rp5 miliar untuk modal membangun industri pengolahan kakao di empat kabupaten/kota di daerah itu. (sindo)