Kendati Partai Demokrat belum resmi berkoalisi dengan Partai Golkar pada Pilpres mendatang,namun desakan untuk memaketkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla justru sudah disuarakan lima gubernur di Sulawesi.

Kelima gubernur tersebut masing- masing, Gubernur Sulteng HB Paliudju,Gubernur Sultra Nur Alam, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Mereka berpendapat, duet kepemimpinan SBY-JK selama ini telah menguntungkan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Untuk itu, kelima kepala daerah ini mendukung wacana untuk memaketkan kembali pasangan yang pernah akrab dengan tagline “Bersama Kita Bisa” itu pada Pilpres 2009 mendatang. Sekadar diketahui, kelima gubernur ini kemarin memang berkumpul di Makassar untuk hadir dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi di Makassar Golden Hotel (MGH).

Agenda Musrembang kali ini tak lain membicarakan soal pentingnya Sulawesi menjadi penyangga pangan nasional terutama untuk pemenuhan kebutuhan beras,jagung,dan ternak. Namun, seusai rehat makan siang, secara tiba-tiba gubernur se Sulawesi ini (minus Gubernur Sulawesi Utara,SH Sarundajang) menggelar konferensi pers.Agendanya hanya dua, yakni soal hasil pertemuan Musrembang dan sikap gubernur se Sulawesi menyikapi hasil Pemilu 2009 yang berlangsung 9 April lalu.

Saat konferensi pers itulah masing-masing gubernur memaparkan sikapnya menanggapi kondisi politik akhir-akhir ini. Gubernur Sulteng HB Paliudju didaulat sebagai “pembicara” pertama, lalu disusul Gubernur Sultra, Gubernur Sulsel, Gubernur Sulbar, dan terakhir Gubenur Gorontalo.

Mereka semua sepakat bahwa program pembangunan yang telah berjalan selama lima tahun terakhir ini, tidak boleh terganggu akibat adanya pergantian pimpinan nasional. Dengan begitu, duet SBY-JK dinilai telah mampu meletakkan pondasi dasar pembangunan dan harus kembali dilanjutkan hingga satu dasawarsa untuk melihat keberhasilannya lebih jauh.

“Untuk keberlanjutan pembangunan khususnya di KTI,pemerintahan yang ada saat ini sebaiknya tetap dilanjutkan. Program pemberantasan kemiskinan dan pengangguran sudah bisa dirasakan khususnya di Sulawesi,”jelas HB Paliudju.

Gubernur Sultra Nur Alam mengimbau agar tidak ada manuver politik terkait pergantian kepemimpinan hanya karena kepentingan demokrasi dan mengesampingkan kepentingan pembangunan. Program pembangunan yang dijalankan dikhawatirkan akan kembali menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan yang baru.

Nur Alam juga mengingatkan agar sebisa mungkin Pilpres hanya dilakukan dalam satu putaran saja. Hal tersebut penting untuk penghematan anggaran belanja negara.”Jangan sampai anggaran hanya habis untuk membiayai demokrasi sementara dana untuk pembangunan dikesampingkan,” tandasnya.

Senada, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dalam Pilpres mendatang, wakil presiden harus berasal dari KTI. Menurutnya, jika kepemimpinan nasional berlanjut, maka tokoh dari KTI layak dan wajib untuk diusulkan. Menurutnya, pendekatan KTI adalah masa depan Indonesia sehingga sosok wapres wajib berasal dari bagian timur.

”Saya kira paket yang ada saat ini sangat ideal dan layak untuk dilanjutkan kembali. Ini demi kepentingan pembangunan nasional,” ujarnya. Syahrul mengatakan, politisi harus melakukan rembug nasional untuk menentukan kriteria capres dan cawapres.

Kata dia, saat ini bukan lagi masanya untuk mengedepankan kepentingan politik melainkan berpikir untuk kepentingan rakyat terutama menyiapkan langkah strategis ekonomi untuk menghadapi krisis global. Sedangkan dua gubernur lainnya yang juga ketua DPD I Partai Golkar di daerah masingmasing yakni Anwar Adnan Saleh dan Fadel Muhammad, Golkar harus jeli melihat situasi yang ada terutama dengan kemenangan Partai Demokrat.

”Saya tidak ingin melangkahi suara partai tapi paket pemimpin nasional saat ini layak untuk diusung kembali,” tegas Anwar Adnan Saleh. Fadel Muhammad juga menyarankan agar Golkar kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurutnya, partai sisa mengajukan calon-calon wapres yang sesuai dengan kepentingan kedua partai. ”Paket yang ada sebaiknya tetap karena pembangunan sudah berjalan dengan baik,”tambahnya.

Sikap Demokrat Sulsel

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel, belum bisa menentukan sikapnya,apakah akan mengusulkan kembali duet SBY-JK, seperti yang dilakukannya pada Pilpres 2004 lalu. Ketua DPD Demokrat, Reza Ali menyatakan, sebelum pihaknya mengusulkan calon pendamping SBY,terlebih dahulu melihat figur dan partainya, apakah bisa saling mengisi di pemerintahan ke depan.

Selain itu, ia akan melihat aspirasi masyarakat yang berkembang pasca pemilu legislatif. “Nantikan ada forum tertentu yang difasilitasi DPP untuk mendengarkan aspirasi atau masukan dari daerah.Nanti di situ,kita bisa lihat perkembangannya, karena DPD Sulsel tidak akan memaksakan diri, kalau daerah lainnya tidak sepakat.

Makanya, dari sekarang harus mempersiapkan diri membangun komunikasi,” ujar Reza di Hotel Horison. Sekadar diketahui, Demokrat Sulsel, merupakan salah satu DPD yang memprakarsai dukungan ke duet SBY-JK pada Pilpres 2004 lalu.Bahkan,partai ini mampu memenangkan pasangan tersebut di seluruh daerah di Sulsel, yang saat itu dikenal sebagai basis terkuat Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, juga belum bisa memastikan,apakah pihaknya siap mendorong JK di posisi cawapres atau tetap mempertahankan maju sebagai calon presiden. Bagi Ilham, perkembangan politik ke depannya, bisa saja mengalami perubahan.

“Ada dua pilihan sekarang,yakni tetap mempertahankan beliau (JK) sebagai capres, atau realistis melihat hasil pemilu. Sebelum Rapimnas itu akan ada pertemuan pendahuluan dengan seluruh DPD se Indonesia di Jakarta. Nanti kita lihat arahnya DPD di situ, ” ujar Ilham di tempat terpisah. (sindo)