Wilayah Sulawesi ditargetkan menjadi penyangga pangan nasional terutama untuk pemenuhan kebutuhan beras, jagung, dan ternak.

Untuk itu, pengembangan kawasan akan difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan serta perikanan. Target pengembangan kawasan ini dirumuskan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi di Makassar Golden Hotel, kemarin.

Musrenbang ini dihadiri lima gubernur yakni Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sultra Nur Alam, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh. Serta, Gubernur Sulteng HB Paliduju, dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Seluruh gubernur melihat, Indonesia memerlukan daerah penyangga pangan baru.

Sebab, Pulau Jawa yang selama ini menjadi pemasok utama,terus mengalami penurunan luas lahan pertanian. Diharapkan, Sulawesi yang menjadi penyangga pangan, mampu memenuhi stok nasional dengan memaksimalkan potensi daerah disektor agribisnis. ”Kesepakatan ini membutuhkan back up pemerintah pusat, terutama penganggaran untuk mencapai target tersebut.

Ini bukan kepentingan Sulawesi semata melainkan kepentingan nasional pada sektor pangan,” jelas Gubernur Sultra Nur Alam kepada wartawan,kemarin. Menurutnya,untuk merealisasikan target tersebut, daerah harus diberi kewenangan khusus untuk kemandirian pembangunan daerah.

Termasuk arah pembangunan agar sesuai dengan semangat otonomi daerah.”Potensi lokal dimaksimalkan untuk kemandirian lokal. Ini merupakan usulan bersama seluruh gubernur yang akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk ditindak lanjuti,”tambahnya. Hal yang sama diungkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Menurutnya, Sulawesi harus memposisikan daerah sebagai kontributor pangan. Seluruh kebutuhan seperti beras, jagung, ternak, dan perikanan, akan disuplai dari enam provinsi yang ada di Sulawesi. ”Ini menjadi kesepakatan strategis dari sekian kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang. Pengembangan wilayah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional,”jelas Syahrul Yasin Limpo.

Menurutnya, target tersebut hanya bisa dicapai dengan penguatan sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan desa dan irigasi harus dimaksimalkan. Selain itu, penambahan lahan perkebunan dan persawahan harus dilakukan untuk menambah areal panen. ”Kami juga menitipkan program ini kepada kabinet pemerintahan selanjutnya untuk ditindak lanjuti.

Jangan sampai program ini putus ditengah jalan karena berkenaan dengan kepentingan nasional,” ujarnya. Sementara, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan, studi program penyangga pangan nasional sudah dirumuskan oleh sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi. Studi tersebut sisa diterapkan pada masing-masing provinsi.

”Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin berkurang. Jika ini tidak diantisipasi oleh provinsi di luarnya, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kekurangan pangan,”tandasnya. Sebagai langkah awal,seluruh provinsi harus melakukan diversifikasi lahan pertanian.

Surplus beras dan jagung yang dicapai harus lebih ditingkatkan untuk pemenuhan pangan nasional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan pola perencanaan pembangunan regional.

Infrastruktur jalan yang menghubungkan provinsi harus dijalankan secara bersamaan.” Ide ini merupakan kesepakatan seluruh daerah dan diusulkan ke pemerintah pusat sebagai bagian yang tidak terpisahkan,”tambahnya. (sindo)