Partai Golkar yang dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2009 di Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu, hingga kemarin belum mempersiapkan siapa kadernya yang akan menempati kursi Ketua DPRD Sumsel.


Padahal sesuai Undang-Undang, partai pemenang pemilu berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPRD. Uniknya, tiga partai politik lain yang hampir dipastikan menempatkan kadernya di kursi Pimpinan DPRD Sumsel, seperti PKS, Partai Demokrat (PD), dan PDIP sudah mengantongkan nama-nama kadernya yang akan ditunjuk menduduki kursi pimpinan Dewan. PKS memastikan akan menempatkan Iqbal Romzy sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Fraksi PKS.

Sementara Partai Demokrat (PD) menjagokan Ketuanya, A Djauhari, dan PDIP menjagokan M Aliandra Gantada, yang pada periode 2004-2009 ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Sumsel. Sekretaris DPW PKS Sumsel Erza Saladin mengatakan, DPP PKS telah memutuskan menunjuk Iqbal Romzy yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumsel ini, untuk menduduki kursi Wakil Ketua di DPRD Sumsel.

“DPW sudah mengajukan dua nama kandidat ke DPP,yaitu Iqbal Romzy dan Yuswar Hidayatullah, dan DPP memutuskan menunjuk Iqbal Romzy sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel,”ujar Erza kepada SI di Palembang,kemarin. Kriteria yang ditetapkan DPW bagi kadernya yang akan didudukkan sebagai pimpinan DPRD dikatakan Erza, di antaranya mampu menjalankan roda legislatif dengan sebaiknya, berpengalaman, serta lebih mengedepankan musyawarah.

Karena itu menurut dia,meski Yuswar Hidayatullah merupakan Ketua DPW PKS Sumsel dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumsel periode 1999-2004, Tak lantas secara otomatis ditunjuk partainya untuk menempati kursi pimpinan DPRD. “Mekanismenya DPW yang mengajukan lebih dari satu nama kandidat calon pimpinan DPRD dari PKS ke DPP,selanjutnya DPP yang memutuskan,” terang Erza lebih lanjut.

Sementara itu,Partai Demokrat Sumsel, meski mengaku belum memutuskan siapa kadernya yang bakal ditempatkan menduduki salah satu kursi pimpinan DPRD Sumsel.Namun beberapa kalangan di PD tampaknya tetap menjagokan nama Ketua DPD PD Sumsel A Djauhari untuk menduduki kuris Wakil Ketua DPRD Sumsel. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Ahmad Yani mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan proses penjaringan terhadap kader-kader PD yang dianggap layak, untuk menempati posisi pimpinan DPRD Sumsel maupun kabupaten/kota lainnya di Sumsel.

Penjaringan tersebut ungkap Yani, dilakukan oleh Tim.“Meski tetap mengikuti mekanisme yang dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari DPP Partai Demokrat, namun bagi Ketua DPC maupun DPD Partai Demokrat di Sumsel, memiliki penilaian khusus dibanding anggota DPRD terpilih yang hanya merupakan pengurus partai biasa,” ujar Yani.

Sementara Ketua DPD PDIP Sumsel yang juga merupakan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra belum lama ini menga-takan, saat ini pihaknya tengah menggodok dan menjaring, nama-nama kader PDIP yang pantas ditempatkan sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel. Diakui Eddy ada beberapa alternatif nama kader yang telah disiapkan pihaknya. Seperti M Aliandra Gantada dan Darmadi Djufri. “Sedang diproses, dengan kriteria yang tetap mengacu pada Surat Keputusan DPP.

Serta mendahulukan unsur pimpinan dan pengurus harian partai di tingkatannya masing-masing,”terang Eddy lebih lanjut. Sementara Darmadi Djufir sendiri pernah mengungkapkan penolakannya untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Sumsel. Sebab menurut dia, hingga saat ini dirinya masih merasa mampu m-ewakili kepentingan dan aspirasi partainya di DPRD Sumsel me-lalui jabatan Ketua Fraksi PDIP di DPRD Sumsel yang dipegangnya selama ini.

Dengan demikian artinya, PDIP pun hampir memastikan menunjuk M Aliandra Gantada yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi,Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD PDIP Sumsel ini,untuk menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Fraksi PDIP, menggantikan Elianuddin HB. Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel yang juga merupakan politisi senior dari Partai Golkar Zamzami Achmad mengakui, hingga saat ini siapa kader partai berlambang beringin ini yang akan ditempatkan untuk menggantikan posisinya masih tanda tanya.

Meski beberapa media sempat menyebut sejumlah nama di antaranya Nasrun Madang,Wasista Bambang Utoyo, dan Sulgani Pakuali, namun diakatakan Zamzami, selama itu belum dinyatakan Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Alex Noerdin, maka keberadaannya belum resmi. “Sampai saat ini memang masih simpang siur, siapa kader Partai Golkar yang akan menduduki posisi Ketua DPRD Sumsel menggantikan jabatan saya sekarang masih tanda tanya,”ujar Zamzami di ruang kerjanya,kemarin.

Terpisah Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sumsel Agus Sutikno mengatakan, menghormati sepenuhnya keputusan empat partai peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif di Sumsel, untuk mendudukkan kadernya masingmasing pada unsur pimpinan DPRD Sumsel, karena memang demikian yang diatur dalam Undang Undang.

“Yang terpenting jika sudah menjadi pimpinan Dewan,masingmasing kader partai ini tak lagi hanya mewakili kepen-tingan partainya masing-masing, namun sebagai alat kelengkapan Dewan harus dapat mengikuti aturan perundang undangan dan tata tertib dewan yang berlaku,”ujar Agus saat dihubungi SI,kemarin. Artinya menurut Agus, pimpinan Dewan yang telah ditunjuk partainya masing-masing tersebut, setelah menjadi pimpinan Dewan, harus mampu membawa lembaga Dewan ke arah yang lebih baik kedepannya, dan mewakili seluruh kepentingan lembaga Dewan.

Sebab dengan telah resmi diundangkannya UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota, pada 3 Agustus lalu, yang tak lagi mengikuti UU No 22/2003 tentang susunan dan kedudukan (susduk) DPR,DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, memang telah menjadi hak partai dengan perolehan suara terbanyak, untuk mendudukkan kader partainya masing-masing di kursi pimpinan Dewan, tanpa mekanisme pemilihan (voting) one man one vote, seperti UU sebelumnya (No 22/2003). Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel Badrullah Daud Kohar.

Menurut dia, yang terpenting pimpinan DPRD Sumsel nantinya,tak peduli berasal dari partai apapun, harus mampu mengakomodir kepentingan seluruh anggota Dewan yang berasal dari bermacammacam partai politik,tersebut. (sindo)