Bergabung Dalam Koalisi SBY-Boediono
PDIP dan Partai Golkar yang kalah dalam pemilihan presiden bakal mulus masuk kabinet SBY-Boediono. PKS, anggota koalisi yang selama ini kurang setuju terhadap bergabungnya kedua partai tersebut, kini sudah melunak.

Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mengatakan, setelah pelantikan SBY-Boediono pada 20 Oktober mendatang, akan terbentuk kabinet yang dia sebut Kabinet Rekonsiliasi Nasonal. Di kabinet itu, akan ikut duduk tokoh-tokoh PDIP dan Golkar, baik sebagai representasi kelembagaan partai maupun unsur-unsur yang berafiliasi dengan partai.

''Ini feeling politik saya. Rasa-rasanya, partai-partai koalisi SBY juga tidak akan lama-lama menghabiskan energi untuk mempersoalkan apakah oposisi atau koalisi dan di luar kabinet atau di dalam kabinet,'' papar Mahfudz Siddiq saat membahas rilis hasil survei terbaru Indo Barometer di pressroom DPR, Senayan, kemarin (3/9).

Turut berbicara fungsionaris DPP PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Mahfudz mengakui, ada sejumlah pekerjaan rumah besar yang tidak bisa selesai, kecuali dikerjakan bersama-sama dengan kekuatan politik utama. Dia menuturkan, di tingkat pusat, baik level eksekutif maupun legislatif, pemain utamanya memang Partai Demokrat. Namun, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, mayoritas kepala daerah masih dipegang PDIP dan Golkar meski legislatif daerah sudah mulai didominasi Partai Demokrat.

''Salah satu problem kebijakan pembangunan pusat dan daerah adalah sulitnya konsolidasi pusat-daerah,'' kata Mahfudz yang juga ketua FPKS itu. Dia menambahkan, kalau memang benar-benar menjadi takdir sejarah, masuknya PDIP dan Golkar ke kabinet harus membawa visi yang jauh lebih besar. ''Ketimbang sekadar sudah lelah beroposisi dan tidak dapat apa-apa,'' sindirnya.

Effendi Simbolon mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri masih meminta masukan dari berbagai pihak mengenai plus- minusnya beroposisi atau masuk koalisi besar SBY. Saat Rakernas VI PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, pada 15 Juli, Megawati juga meminta pendapat dari DPD-DPD PDIP.

''Respons daerah (terkesan, Red) tidak mengerti oposisi. Wajar karena daerah memang tidak merasakan,'' ujar Simbolon. Dia menyebut, selama ini yang beroposisi hanya DPR di Jakarta. Tidak ada DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang beroposisi. ''Mereka bukan bagian dari pengambilan kebijakan strategis nasional,'' terang anggota komisi VII itu.

Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, persoalan bangsa ini memang bukan cuma di Jakarta, tapi juga di daerah. Adanya keinginan bersatu untuk menyelesaikan bangsa ini tentu lebih baik. ''Niat baik untuk kerja sama mengapa kita tolak. Koalisi kan kerja sama,'' ujarnya.

Dia juga menambahkan, era reformasi sudah berbeda jauh dengan era Orba. Sekarang kontrol media terkadang lebih kuat dan efektif daripada lembaga legislatif. Apalagi, parpol-parpol di DPR tentu ingin tetap membangun citra diri untuk berkompetisi lima tahun ke depan. ''Jadi, tidak usah khawatir seolah-olah tidak ada lagi chek and balances,'' tutur Marzuki. (jwpos)