Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menolak berkomentar tentang manuver Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang membawa Golkar merapat kembali ke koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, dalam pidato pembukaan munas, JK meminta Golkar berada di luar kabinet untuk mengawasi pemerintahan.

''Keputusan apa pun, itu hak dan kewenangan pengurus DPP Golkar yang baru. Tentu kita menghormati keputusan-keputusan yang diambil," ujar JK ketika dicegat wartawan saat menuju klinik gigi Istana Wakil Presiden kemarin (12/10).

Dia juga menolak berkomentar tentang kontroversi masuknya sejumlah nama nonkader yang langsung ditunjuk sebagai ketua DPP Partai Golkar, seperti Rizal Mallarangeng kata Fuad Mansyur. Sejumlah kader Golkar sebelumnya mengecam nama-nama itu bagian dari upaya pembusukan terhadap Golkar. JK juga tak mau berkomentar tentang masuknya nama-nama kader Golkar yang tersangkut kasus korupsi, seperti gubernur Riau dan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. "Itu semua tanggung jawab Pak Ical. Kita hormati keputusan itu," elaknya.

Sebelumnya JK menegaskan, kemenangan Aburizal Bakrie di munas sehingga terpilih sebagai ketua umum Golkar adalah kemenangan Golkar. Itu bukan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang ditengarai banyak kader Golkar, berada di belakang nominasi Aburizal Bakrie. Demokrasi di Golkar dinilainya sudah matang, sehingga pemimpin terpilih akan dimintai pertanggungjawaban lima tahun mendatang.

Wakil presiden yang akan mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober mendatang ini mendoakan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie tetap berjaya. "Insya Allah keadaan (Golkar) akan tetap baik. Insya Allah (Aburizal) berhasil," ujarnya. (jwpos)