Gantikan Prioritas Luas Daratan
Kabar gembira bagi daerah yang memiliki wilayah laut luas. Pasalnya, mulai tahun depan, luas wilayah laut akan dimasukkan dalam faktor penentu pembagian jatah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, perubahan kebijakan fiskal ke daerah tersebut merupakan upaya mendorong daerah yang memiliki wilayah laut luas agar bisa mengoptimalkan potensi kelautannya. ''Selama ini perhitungan DAU hanya mempertimbangkan luas wilayah darat, ke depan, kami minta luas wilayah laut juga dihitung,'' ujarnya usai Workshop Kebijakan Kelautan Indonesia di Jakarta kemarin (12/10).

Menurut Paskah, dengan mendapatkan lebih banyak DAU, maka daerah yang memiliki wilayah laut bisa mulai mengembangkan infrastruktur kelautan, sehingga bisa menarik investor untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan. ''Ini yang paling penting,'' katanya.

Dalam APBN 2010, anggaran DAU yang akan ditransfer pemerintah pusat ke daerah mencapai Rp 203,48 triliun. Selama ini, salah satu variabel pembagian DAU memang hanya mempertimbangkan luas wilayah daratan sebuah daerah, tidak termasuk luas lautnya.

Paskah mengatakan, selama ini kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional hanya sebesar 2,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) na­sional. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan kontribusinya bisa dinaikkan menjadi 4 persen. ''Ini masuk dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM),'' terangnya.

Usulan memasukkan faktor luas lautan dalam penentuan DAU pertma kali diajukan oleh tujuh propinsi yang masuk dalam Forum Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan. Tujuh propinsi itu adalah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menambahkan, dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km persegi, potensi kelautan Indonesia bisa mencapai Rp 1.500 triliun per tahun. ''Ini potensi luar biasa,'' ujarnya.

Menurut Freddy, potensi tersebut mencakup perikanan, wisata bahari, minyak dan gas bumi di lepas pantai, transportasi laut, bioteknologi, ocean thermal energy convertion, serta polymineral nodules di dasar laut. (jwpos)