print 
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah bahwa kontrak politik yang ditawarkan PKS cenderung islami. "Ngawur dan ngarang yang mengatakan kontrak yang ditawarkan islami. Subtansinya umum dan sangat plural, tidak sampai mendetail dan mengacu pada pemahamam sebuah agama," tukas Marzuki di Jakarta, Jumat (1/5).
Dikatakannya, bahwa kontrak tersebut melanjutkan substansi dari kontrak yang telah dilakukan pada 2004. Jika konteksnya kepada agama, "Lihat saja bagaimana pluralisme yang terbangun pada pemerintahan 2004-2009 dan tidak akan berbeda jauh dari situ," tegasnya.
Ditambahkannya, bahwa belum ditandatanganinya kontrak politik tersebut bukan terkait dengan persoalan tarik ulur subtansinya. "Politik itu tidak bisa terburu-buru. Semua ada waktunya. Semua pihak diharapkan nantinya dapat berkomitmen untuk menjalankan kontrak nantinya," imbuhnya.
Ketika ditanya apakah salah satu isi kontraknya menyangkut agar pemerintahan ke depan memberikan gerak yang lebih bebas kepada umat islam dan tidak menutup solusi yang islami seperti pengembangan bank syariah langsung dibantah oleh Marzuki.
"Tidak ada poin yang isinya semacam itu. Saya yang pegang dan pelajari kontraknya kok. Jadi jangan menimbulkan wacana yang tidak benar semacam itu. Negara ini hancur karena isu seperti itu," tegasnya.
Dan sebelum adanya penandatanganan, kata Marzuki, pihaknya akan memberikan draf untuk dipelajari terlebih dahulu. "Kami akan terbuka kepada seluruh mitra koalisi. Jika ada yang tidak sepakat akan kami perbaiki sampai semua pihak mendapakatkan kesepahaman," tandasnya. (mediaindo)
GolkarVersiPetaniCurhat
GolkarVersiMushollah-JawaTimur
GolkarVersiIbuGuru
GolkarVersi Cepot-JawaBarat
GolkarStaff
GolkarVersiJK
Silahkan posting komentar Anda