Janji Gubernur Jabar Tentang Pendidikan: Bohong Besar!
Janji Ahmad Heryawan/Dede Yusuf, pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat, yang akan membebaskan biaya pendidikan pada masa kampanye, dinilai HY Untung, Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan IX, adalah kebohongan besar.
Masalahnya, biaya Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) maupun APBD I (Provinsi) dan APBD II (Kabupaten/Kota) tidak akan mencukupi untuk mewujudkan pendidikan grratis tersebut.
"Ini hanya kebohongan besar dari pasangan Ahmad Heryaman/Dede Yusuf," kata H Yomanius Untung,Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dalam acara silaturahmi dengan pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Sabtu (1/11).
Menurut Untung, biaya pendidikan sangat mahal, baik di sekolah negeri maupun swasta. Biaya pendidikan tersebut tak mungkin bisa dibiayai dari sumber APBN maupun APBD.
"Jadi, janji mereka itu adalah kebohongan besar. Kewajiban pemerintah untuk membiayai sebesar 20 dari persen dari total anggaran untuk penddikan, kenyataannya tidak mencukupi," kata Untung.
Dijelaskan, pemerintah saat ini sudah merealisasikan kewajiban 20 persen itu, yang diantaranya dari pemerintah pusat 50 persen, provinsi 30 persen, dan kabupaten/kota sebesar 20 persen.
"Saya melihat, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat
pada umumnya terbebani dengan kewajiban membiayai pendidikna sebesar 20 persen dari total anggaran. Padahal, dengan biaya sebesar itu kenyataannya tidak mencukupi," tandasnya.
Kelemahan - kelemahan pasangan Gubernur Jawa Barat inilah, kata Anggota DPRD Jawa Barat, mesti menjadi catatan penting bagi para calon legislatif dari Partai Golkar dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 nanti.
Menurut Untung, untuk membebaskan pendidikan dari seluruh tingkatan pendidikan, dipastikan sangat tidak mungkin.
Karenanya, Partai Golkar sejak lama dan sampai saat ini memegang prinsip bahwa untuk membiayai pendidikan ini, bukan hanya kewajiban pemerintah melainkan bersama masyarakat membiayai pendidikan tersebut
Sumber: EndyNews
Silahkan posting komentar Anda