Seperti yang Idrus Marham katakan, hal tersebut dinilai dapat memperkuat sistem presidensial, di mana dukungan politik baik di parlemen dan pemerintahan terhadap presiden akan cukup kuat.

Idrus sudah menjelaskan dengan pihaknya yang telah bersiap-siap membentuk koalisi dalam menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2019. Golkar sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk kembali maju menjadi capres di periode kedua.

“Dan salah satu caranya adalah dari awal kita sudah ancang-ancang tentang pembentukan koalisi,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.

Untuk penjajakan koalisi ini sudah harus dipersiapkan sejak jauh hari agar segera bisa menyusun proyeksi pemenangan di pemilu legislatif dan presiden, kata Idrus. Untuk langkah pembentukan koalisi ini sekaligus memastikan dukungan presiden terpilih itu kuat di parlemen, imbuh idrus disampaikan.

“Dari 10 partai peserta kalau ada tambahan, mungkin 12 atau 13, ini semua sudah harus dari awal melakukan koalisi, sehingga diproyeksikan koalisi ini akan memenangkan pertarungan baik Pileg maupun Pilpres,” papar Idrus.

Idrus menegaskan, angka ambang batas 20 persen itu tidak akan menghambat hak politik warga negara. Syarat ambang batas itu akan menghadirkan para calon pemimpin Indonesia yang berkualitas.

“Ini adalah sebuah tuntutan format politik yang kita inginkan dari awal. Jadi kita tidak bisa semua calon bisa (maju). Dari awal sudah harus ada seleksi. Tentu seleksi harus melalui partai diawali pembentukan koalisi itu,” ujar dia.

Idrus menyebutkan, terkait dengan hal ini, Partai Golkar membuka diri bagi partai-partai yang mendukung Jokowi. Sejauh ini, ia mengatakan, baru Partai Hanura yang memberikan sinyal akan bergabung dalam koalisi memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

“Pertama Partai Golkar dalam Rapimnas 28 Juli 2016 telah menetapkan Jokowi sebagai capres. Maka titik simpulnya nanti ada pada Jokowi. Yang mendukung Jokowi, ya kita berkoalisi. Kalau enggak salah Hanura sudah mendukung sebagaimana disampaikan Pak Wiranto,” jelas Idrus.

Demikian tentang berita Golkar hari ini.

Sumber

The post Golkar Usul Ambang Batas 20 Persen, Untuk Capres Berkualitas appeared first on Suara Golkar, Suara Rakyat.

“Golkar tetap harus ada presidential threshold ya. Cuma soal berapa seperti usulan pemerintah,” ungkap Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Zainudin juga menyatakan, bahwa partainya meminta kenaikan atas parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen.

“Kenaikan sih (ambang batas parlemen). Cuma persisnya saya enggak ingat. Tapi yang jelas lebih tinggi dari yang kemarin. Yang jelas itu usulan Golkar di atas 7 persen, itu usulan Golkar,” ujar Zainudin.

Meski demikian, Zainudin menuturkan jika Golkar sudah menyiapkan dan diserahkan mengenai daftar inventarisasi masalah (DIM).

“Saya malah baca di media baru 4 (serahkan DIM), salah satunya kita, Golkar. Kita sejak tanggal 9 Januari sudah siap, sudah diserahkan,” tegas Zainudin.

Belakangan memang muncul usulan agar ambang batas presiden diubah menjadi 0 persen. Usulan tersebut berasal dari Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN.

Meski begitu, sampai saat ini RUU Penyelenggara Pemilu belum dibahas karena DPR masih mengumpulkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari masing-masing fraksi.

Demikian tentang berita Golkar hari ini.

Sumber

The post Golkar Inginkan Ambang Batas Presiden dan Parlemen appeared first on Suara Golkar, Suara Rakyat.