DPRD Fraksi GOLKAR Berpendapat Kebijakan Mobil Murah Seharusnya Dikaji Ulang

DPRD Fraksi GOLKAR Berpendapat Kebijakan Mobil Murah Seharusnya Dikaji Ulang

Salah satu anggota Komisi V DPR RI, Hetifah Sjaifudian dari partai golkar menyampaikan bahwa menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan warga bebas bergerak atau bermobilitas. Dalam hal ini, apa yang disampaikannya sejalan dengan amanah konstitusi yang mana tugas pemerintah yaitu menyediakan transportasi publik bagi warganya.

Kalimat yang Hetifah Sjaifudian sampaikan dalam diskusi “Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti” ini seolah memberi gambaran bahwa wacana mengenai mobil murah sebaiknya memang dikaji kembali. Hal ini dikarenakan perlu dipahami bahwa dibandingkan dengan mobil pribadi yang murah, sebenarnya warga, terutama warga ibu kota lebih transportasi umum yang aman, nyaman, dan tentunya terjangkau.

Kebijakan Mobil Murah Seharusnya Dikaji Ulang

Karena pemahaman mengenai mobil pribadi murah sebenarnya bukanlah prioritas lantaran hal tersebut bukanlah kebutuhan dasar warga masyarakat saat ini. Senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota komisi V DPR RI tersebut di Warung Daun yang terletak di Cikini Jakarta itu, mobil murah justru akan semakin menambah kemacetan karena semua orang beralih menggunakan kendaraan pribadi sementara jalan tidak mengalami penambahan.

Oleh karena itulah, jika hendak meningkatkan hak mobilitas warga masyarakat, maka sebenarnya peningkatan kenyamanan dan terutama jadwal kendaraan umum yang tepat seharusnya menjadi sorotan yang lebih penting. Karena dampak mobil murah tampaknya akan menimbulkan lebih banyak efek negatif dibandingkan positifnya.
Kelebihan Dan Kekurangan Kebijakan Mobil Murah

Kelebihan Mobil Murah

Memang, mobil murah ini tak selamanya memiliki efek negatif, namun juga pastinya memiliki efek positif bagi masyarakat. Misalnya, dengan banyaknya warga yang memiliki mobil maka pajak negara yang didapatkan dari bidang ini pastilah akan meningkat. Selain itu, mobil murah ini juga akan terasa membantu sekali bagi warga dengan perekonomian menengah yang ingin memiliki mobil namun memiliki dana yang terbatas.

Selain itu, dengan banyaknya orang yang berpindah dari kendaraan roda dua ke kendaraan roda empat yang murah dari Indonesia ini pastinya mencegah masuknya mobil murah dari luar negeri seperti Thailand yang memang sudah lebih dahulu memiliki produk mobil murah.

Kekurangan Mobil Murah

Namun sebenarnya kelebihan yang dimiliki mobil murah di indonesia ini masih memiliki beberapa kekurangan dan efek negatif yang akan timbul secara berkepanjangan jika tidak diperhatikan dengan baik. Hal pertama tentunya dengan semakin banyaknya kendaraan milik pribadi, volume kendaraan yang turun ke jalan pun akan meningkat tajam. Dan peningkatan drastis tanpa adanya prasarana pendukung jelas akan menimbulkan kemacetan parah.

Kepadatan lalu lintas yang mengancam masa depan dan kemacetan ini jelas harus benar-benar dipikirkan karena hal ini sangat mengganggu mobilitas warga modern yang dituntut terus bergerak. Dan tentunya selain volume kendaraan meningkat, konsumsi bahan bakar minyak pastinya ikut melonjak. Hal ini tentu berbahaya bagi kelangsungan alam dan sumber daya.

Dampak buruk lainnya, peminat angkutan umum seperti angkot dan bus pastinya akan menurun. Padahal angkutan ini banyak sekali digunakan sebagai mata pencaharian dan penopang ekonomi warga masyarakat menengah ke bawah. Sebagai pemerintah tentunya harus memperhatikan dampak ini agar kebijakan mobil murah tak hanya dirasakan sebagian golongan orang saja.

Hetifah Sjaifudian yang juga merupakan politisi Partai Golkar ini juga tidak setuju jika mobil murah dianggap prioritas. Selain mengganggu mobilitas, ia juga mempertanyakan apa gunanya kebijakan ini. Jelas-jelas kebijakan mobil murah ini sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat miskin. Karena mereka yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah tidak akan mampu membeli mobil ‘murah’ dengan harga jual 70-an juta rupiah per unit.

Oleh karena itulah, kebijakan mengenai mobil murah ini memang masih harus dikaji ulang oleh Kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kementerian ESDM. Dengan kajian yang lebih komprehensif, maka dampak negatif yang mungkin muncul bisa dihindari atau diminimalisir.

Sumber
http://otomotif.rmol.co/read/2013/09/28/127276/DPR:-Mobil-Murah-Melanggar-Hak-Mobilitas-Warga-