Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Dorongan Golkar Untuk Kans Kader Perempuan di Politik Indonesia. Seperti yang di katakan oleh Hetifah Sjaifudian atau Wasekjen Partai Golkar, bahwa kaum perempuan mempunyai kans besar untuk memenangkan Pemilu legislatif juga pilkada. Partai Golkar, kata dia, telah membuktikan hal itu, yang mana jumlah anggota legislatif dan kepala daerah perempuan dari partai ini terus bertambah.

Dorongan Golkar Untuk Kans Kader Perempuan di Politik Indonesia
Dorongan Golkar Untuk Kans Kader Perempuan di Politik Indonesia

Di kepemimpinan daerah, Hetifah menyebutkan bahwa Kaum perempuan makin banyak.

“Saya suprised karena partisipasi leadership kader perempuan di daerah lebih bagus dari apa yang saya pikir,” ujar Hetifah di sela Pertemuan Nasional I Legislatif-Eksekutif Partai Golkar Seluruh Indonesia, Jakarta.

Terlebihnya, sebagai pemimpin di daerah untuk kalangan perempuan sangatlah luar biasa, kata Hetifah. Menurutnya, bila persentase kepemimpinan perempuan bisa terus meningkat maka akan berdampak signifikan pada elektabilitas dan popularitas Partai Golkar juga.

“Ini juga akan berpengaruh pada Partai Golkar yang menargetkan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2019,” ujar Hetifah.

Menurut Anggota Komisi II DPR ini, kaum perempuan mempunyai dua peran penting dalam proses demokrasi dan pemenangan Golkar ke depan. “Satu jadi kader dan leader. Kedua, kami kader yang bisa memberi suara,” ungakp Hetifah.

Meski kaum perempuan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai, namun jumlah di daerah dan di pusat diakuinya belum merata.

“Di pusat masih sedikit, kurang dari 10 persen,” lanjut Hetifah.

Atas dasar itu, Partai Golkar bakal mendorong peningkatan partisipasi perempuan untuk menjadi pimpinan daerah maupun pimpinan pusat.

“Semoga kader perempuan menyadari kalau dirinya bisa dipertimbangkan dari banyak aspek, tidak hanya aspek penampilan. Ke depan kami juga ingin perempuan bisa meningkatkan kesadaran dalam memilih,” katanya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Dukung Pemerintah Jokowi-JK, Golkar Kuatkan Konsolidasi. Untuk menguatkan konsolidasi, Partai Golkar mengumpulkan kader yang duduk di DPR, DPRD tingkat I dan II hingga kepala daerah untuk mendukung pemerintah Jokowi-JK. Terlebihnya, Setya Novanto atau Ketua Umum Partai Golkar juga disebut terus melakukan kunjungan ke daerah untuk menyelaraskan dukungan kepada pemerintah tersebut.

Dukung Pemerintah Jokowi-JK, Golkar Kuatkan Konsolidasi
Dukung Pemerintah Jokowi-JK, Golkar Kuatkan Konsolidasi

“Beliau (Setya Novanto) sudah ke 24 provinsi, sudah ada komunikasi dan penegasan dari daerah,” kata Ketua Organizing Committee (OC), Hetifah Sjaifudian di sela acara Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta.

Ada hal lain dari Hetifah menambahkan, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa hanya sebatas retorika. Dukungan perlu diimplementasikan melalui berbagai program dan langkah konkret. Ia mencontohkan seperti adanya penyusunan peraturan daerah hingga APBD yang direncanakan dan menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah pusat.

“Jadi kami ini pengawalannya. Kami mengimplementasikan langsung di daerah-daerah agar capaian yang diharapkan pemerintah terealisasi,” ujar Hetifah.

Anggota Komisi II DPR ini mengungkapkan, saat Ketua Umum Setya Novanto mengumumkan Golkar menjadi partai pendukung pemerintah, memang banyak kader yang terkejut. Bahkan keterkejutan juga muncul saat Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 mendatang. Namun pada akhirnya kata dia, seluruh kader bisa mengamini hal tersebut.

“Kalau sekarang dipastikan tidak ada, tidak ada resistensi dukungan ke Jokowi,” ujarnya.

Perubahan sikap dukungan Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK dimulai ketika partai berlambang pohon beringin imenggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum.

Dukungan tersebut semakin menguat saat Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber