Mahyudin yang menjabat sebagai wakil ketua dewan pakar partai golkar memberikan peringtan kepada seluruh pengurus DPP agar menghormati atas hukum pra peradilan yang sudah ditempuh oleh setya novanto sebelum diputuskan untuk menggelar manaslub. Sebab kata beliau sendiri meski terjerat atas kasus orupsi novanto memiliki jasa besar untuk partai golkar selama ini.

“Biat bagaimana pun beliau juga pernah menjadi orang yang banyak telah berbuat jasa penulis artikel untuk partai golkar. Maka dari itu, jangan sampai teman-teman menjadi kacang lupa dengan kulitnya. Begitu pun dengan novanto seperti saat langsung mendesak melaksanakan munas,” ungkap mahyudin di kompleks parlemen senayan kota jakarta senin 4 desember.

Dengan melihat desalkan dari munaslub dari sebagaian besar DPD 1, mahyusin paham bahwa DPP segera untuk merespon dengan memberikan ruang untuk menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPP sendiri membahas tentang persiapan munaslub.

“Saya kira saat ini bolanya ada pada plt ketua umum partai golkar yaitu pak idrus marham supaya merespon cepat dengan melaksanakan rapat pleno DPP untuk menjalankan persiapan munaslub secara matang,” jelasnya.

Pihaknya sendiri memiliki harapan bahwa munaslub dapat digelar pada akhir desember atau bisa di awal tahun 2018. Hal ini bertujuan supaya persiapan pilkada 2018 tidak ada gangguan.

“Kalau bisa antara biula desember akhir dan awal januari. Sebab kita sebentar lagi akan menghadapi pilkada. Memang untuk waktu, kita tidak terlalu banyak. Jadi perlu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu lambat dan terlalu cepat,” terang mahyudin.

Di sisi lain, beliau juga sudah mengaku memperoleh informasi bahwasanya setnov legowo betul untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum partai golongan karya.

“Akan tetapi beliau sudah legowo betul. Saya kira sendiri bukan hanya mundur dari jabatannya, namun beliau juga siap menjalankan munas luar biasa tapi harus sesuai dengan mekanisme serta turan partai yang talh ditetapkan,” tegas wakil ketua MPR saat ini.

Untuk sejauh ini, sebanyak 31 pemimpin DPD I sudah mengungkapkan bahwa mereka mendukung betul munaslub untuk segera mengganti setya novanto. Akan tetapi masih ada 3 DPD yang masih belum memberi persetujuan sepenuhnya yaitu wilayah papua, papua barat dan NTT.

Untuk syarat dan ketentuan digelarnya munaslub yang sesungguhnya adalah harus sudah mengantongi dukungan minimal 2/3 dari total 34 DPD partai golongan karya (Golkar) yang ada di seluruh indonesia. Sehingga munaslub pun siap dilaksanakan sesegera mungkin. Bagi DPD yang tidak ada respon atau menolak akan segera dilakukannya munaslub, maka nanti harus rela ikut dengan 2/3 suara yang sudah didapatkan. Apapun keputusannya itu sudah sesuai dengan Anggaran dasar rumah tangga dari partai golkar.

Kasus yang disandang setya novanto memang tidak banyak berpengaruh untuk sistem kerja dari parti golkar. Namun kepemimpinan setnov di golkaar itu sebagai ketua umum, maka ini juga berpengaruh besar atas bawahannya. Sehingga munaslub pun segera diproses. Jika tidak, ini akan menjadi polemik tersendiri di intern golkar.

Adapun munaslub yang harus ditetapkan juga sudah meminta nasehat dari dewan penasehat dan para senior partai golkar. Supaya nanti memperoleh jalan keluar yang terbaik selama nanti diadakannya munaslub. Jangan sampai nanti munaslub juga diwarnai dengan unsur yang tidak diinginkan oleh semua pengurus dari jajaran bawah sampai atas parti golkar. Ini penting diperhatikan.

Sumber: https://www.merdeka.com/politik/mahyudin-jangan-kacang-lupa-kulit-ingat-jasa-novanto-buat-golkar.html

http://www.sahabatartikel.com/