Golkar Bakal Rancang Sistem Pemilu 2019 Dengan Tertutup

Jakarta. Golkar Bakal Rancang Sistem Pemilu 2019 Dengan Tertutup. Rambe Kamarul Zaman atau Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) dari Fraksi Partai Golkar, menjelaskan bahwa partainya akan memperjuangkan agar sistem Pemilu 2019 menggunakan proporsional tertutup.

Golkar Bakal Rancang Sistem Pemilu 2019 Dengan Tertutup
Golkar Bakal Rancang Sistem Pemilu 2019 Dengan Tertutup

Terkait dengan hal tersebut, Rambe telah mengambil keputusan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa waktu lalu.

“Partai Golkar memperjuangkan sampai titik darah penghabisan sistem pemilu yang akan kita wujudkan adalah sistem pemilu proporsional tertutup,” ungkap Rambe di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Ia menjelaskan diantaranya adalah untuk meneguhkan kedudukan partai politik (parpol), memperkuat kewenangan parpol, dan sekaligus mengeliminasi dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

Untuk melakukan hal itu semua, Rambe mengaku, partainya memiliki sikap konkret untuk memperjuangkannya. Ia mengklaim, Golkar mementingkan kepentingan bangsa bukan hanya kelompok.

“Partai Golkar tidak mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa dan negara,” ujar Rambe.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, bagi Partai Golkar haruslah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Intinya, kata Rambe, Partai Golkar ingin mewujudkan sistem kepartaian pluralisme moderat.

“Jadi tidak ekstrem. Kita juga tidak melarang, tidak juga terlalu menghendaki bahwa munculnya partai-partai baru tapi adalah ke depan sebaiknya sistem kepartaian kita pluralisme moderat,” tukas Rambe.

Sudah di ketahui, karena dalam sistem proporsional tertutup memberikan kesempatan partai untuk menentukan calon legislatifnya. Sistem ini seperti yang berlaku pada zaman Orde Baru.

Sementara itu, terkait dengan pembahasan RUU Pemilu, menurut Rambe, Fraksi Partai Golkar sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejak 10 Januari 2017 lalu.

Demikian tentang berita Golkar hari ini.

Sumber

Golkar Inginkan Ambang Batas Presiden dan Parlemen

Jakarta. Golkar Inginkan Ambang Batas Presiden dan Parlemen. Dalam pengusulan calon presiden, Partai Golkar pun juga meninginkan agar presidential threshold meski tidak hanya Partai Demokrat saja. kendati demikian, partai golkar juga menginginkan penyerahan angkanya kepada pemerintah.

Golkar Inginkan Ambang Batas Presiden dan Parlemen
Golkar Inginkan Ambang Batas Presiden dan Parlemen

“Golkar tetap harus ada presidential threshold ya. Cuma soal berapa seperti usulan pemerintah,” ungkap Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Zainudin juga menyatakan, bahwa partainya meminta kenaikan atas parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen.

“Kenaikan sih (ambang batas parlemen). Cuma persisnya saya enggak ingat. Tapi yang jelas lebih tinggi dari yang kemarin. Yang jelas itu usulan Golkar di atas 7 persen, itu usulan Golkar,” ujar Zainudin.

Meski demikian, Zainudin menuturkan jika Golkar sudah menyiapkan dan diserahkan mengenai daftar inventarisasi masalah (DIM).

“Saya malah baca di media baru 4 (serahkan DIM), salah satunya kita, Golkar. Kita sejak tanggal 9 Januari sudah siap, sudah diserahkan,” tegas Zainudin.

Belakangan memang muncul usulan agar ambang batas presiden diubah menjadi 0 persen. Usulan tersebut berasal dari Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN.

Meski begitu, sampai saat ini RUU Penyelenggara Pemilu belum dibahas karena DPR masih mengumpulkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari masing-masing fraksi.

Demikian tentang berita Golkar hari ini.

Sumber

Partai Golkar Tetap Targetkan Kemenangan dalam Pilkada

Jakarta. Partai Golkar Tetap Targetkan Kemenangan dalam Pilkada. Untuk Pilkada serentang 15 Februari 2017 Partai Golkar tetap akan targetkan kemenangan besar. Seperti yang di lansir dari liputan6.com.

Partai Golkar Tetap Targetkan Kemenangan dalam Pilkada
Partai Golkar Tetap Targetkan Kemenangan dalam Pilkada

Kemenangan tersebut, dijelaskan oleh Golkar dalam ambang batas 60 persen. Terkait dengan hal itu, setiap kader elite Golkar diharapkan untuk terjun ke lapangan, memantau lansung permasalahan masyarakat.

Untuk di Sulawesi Utara, Mongondow tepatnya, akan ada kampanye yang dilakukan oleh pasangan Yasti Sopredjo Mokoagow dan Yanni Ronny Tuuk mengakibatkan ruas jalan yang menghubungkan antara Manado-Gorontalo dan Makasar terganggu selama tujuh jam. Pengguna jalan mengeluh dengan kemacetan dan mengaku sangat dirugikan dengan kampanye berlokasi dekat dengan fasilitas umum.

Tak hanya itu, ternyata untuk pilkada serentak di berbres, jawa tengah, 1,5 Juta kertas suara ditemukan rusak. Pihak KPU Brebes memperkirakan jumlah kertas suara yang rusak akan bertambah, karena hingga kini hanya sekitar 45 persen surat suara yang dinyatakan lolos sortir.

Surat suara rusak juga ditemukan oleh KPU Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seluruh surat suara yang rusak nantinya akan didata dan dimusnahkan.

Demikian Tentang berita golkar hari ini.

Sumber

Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen

Jakarta. Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen. Seperti yang dikatakan oleh Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar, ia mengungkapkan bahwa partainya akan mengusulkan ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebesar 7 hingga 10 persen. Angka tersebut dianggap relevan dengan pemikiran Golkar soal perlunya konsolidasi demokrasi.

Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen
Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen

“UU penyelenggaraan pemilu ini harus berorientasi pada konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Maka konsekuensinya berorientasi pada penyederhanaan sistem kepartaian. Sehingga parliamentary treshold kita tingkatkan, mau tidak mau,” kata Idrus di Jakarta.

Idrus menjelaskan lagi, bahwa saat ini ada dua cara berpikir dalam konteks RUU Pemilu yaitu berpikir untuk mendapatkan kursi atau berpikir membentuk sebuah format yang ideal. Setelah reformasi, sudah saatnya berpikir bagaimana format ideal.

“Kita juga tidak ingin setelah reformasi, setiap pemilu kita sibuk melakukan perubahan yang dipikirkan hanya kepentingan kelompok, tidak berorientasi pada pembentukan format politik ideal. Ideal itu sistem yang memberikan satu penguatan terhadap sistem presidensial. Itu yang kita inginkan. Sekaligus mendorong konsolidasi demokrasi,” kata Idrus.

Menurutnya, dengan penguatan sistem presidensial, check and balances atau sistem pengawasan belum tentu akan berkurang.

Sebelumnya pada Pemilu 2014 lalu, ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Hasilnya, 10 partai lolos ke DPR. Sementara dua partai yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Golkar Nilai Kinerja Jokowi 2016 Tumbuhkan Optimisme

Jakarta. Golkar Nilai Kinerja Jokowi 2016 Tumbuhkan Optimisme. Kinerja perekonomian 2016 di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Partai Golkar menilai menghadirkan optimisme. Partai Golkar bahkan optimis pertumbuhan ekonomi 2017 bisa mencapai minimal 5,2 persen.

Golkar Nilai Kinerja Jokowi 2016 Tumbuhkan Optimisme
Golkar Nilai Kinerja Jokowi 2016 Tumbuhkan Optimisme

“Optimisme tersebut didasarkan pada perluasan basis pajak sebagai dampak keberhasilan kebijakan tax amnesty dan pembangunan infrastruktur yang dalam dua tahun terakhir ini menjadi prioritas pemerintah,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, dalam keterangan persnya.

Sekitar 5-5,1 persen Pertumbuhan ekonomi 2016 yang diperkirakan. Angka pertumbuhan ekonomi 2016 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

“Kita hanya berada di bawah China dan India, pertumbuhan ekonomi 2016 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Hal Ini menandakan kinerja kita yang lebih baik dan makin berkualitas,” ujarnya.

Seperti yang di jelaskan oleh Setya Novanto, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Capaian-capaian ukuran kesejahteraan yang ditunjukkan dengan angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pada tahun ini juga menuju ke arah yang lebih baik.

“Tingkat pengangguran mencapai 5,61 persen, turun dibanding Agustus 2015 yang mencapai 6,18 persen. Tingkat kemiskinan juga turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 10,86 persen pada Maret 2016. Begitu pun dengan tingkat kesenjangan, yang dilihat dari indikator rasio mengalami perbaikan dari di level 0,41 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016,” tuturnya.

Akan tetapi, untuk pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi faktor konsumsi perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, perbaikan iklim investasi melalui serangkain paket kebijakan ekonomi harus segera diimplementasikan.

“Sejalan dengan itu, Revolusi Mental untuk memperbaiki perilaku dan kinerja birokrasi tidak bisa ditunda-tunda agar terbebas dari perilaku koruptif seperti; pungutan liar dan praktik KKN ,” katanya.

Pertumbuhan berkualitas juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan industrialisasi dan redistribusi aset sebagai tindak lanjut program reforma agraria. “Skema redistribusi aset dalam program reforma agraria harus dijalankan dengan skema legalisasi aset tanah. Sebab, kebijakan ini sangat merakyat dan menyentuh akar masalah ketimpangan pembangunan,” kata Novanto.

Optimisme terhadap perekonomian 2017 juga dikuatkan dengan kebijakan reindustrialisasi melalui strategi hilirisasi industri dan pendekatan pengembangan industri berbasis kewilayahan. Dengan strategi ini, menurut Novanto, industri pengolahan dapat tumbuh 5,2-5,4 persen pada 2017, di atas target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen sesuai APBN.

“Di samping itu, pemerintah juga perlu menaruh perhatian atas kesenjangan dunia industri dan dunia pendidikan. Apalagi kita dihadapkan pada tantangan MEA dan kompetisi di sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, pendidikan kejuruan
perlu ditingkatkan, selain untuk memenuhi kebutuhan industri, juga untuk meningkatkan daya saing kita,” katanya.

Upaya peningkatan pemerataan pembangunan juga harus memperhatikan penggunaan dana desa yang meningkat setiap tahun, untuk 2017 mencapai 60 triliun. Peningkatan kapasitas aparatur desa serta pengawasan terhadap alokasi anggaran harus jadi fokus.

“Jangan sampai salah kelola sehingga tidak tepat sasaran, apalagi terjadi penyelewengan yang akhirnya merugikan warga desa,” ujarnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Golkar Selenggarakan Workshop Nasional Untuk Sekolah Legislatif

Jakarta. Golkar Selenggarakan Workshop Nasional Untuk Sekolah Legislatif. Workshop Nasional tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Acara yang berlangsung pada 13-15 Desember 2016 di Hotel Redtop Pacenongan Jakarta itu diikuti 820 peserta dari seluruh Indonesia.

Golkar Selenggarakan Workshop Nasional Untuk Sekolah Legislatif
Golkar Selenggarakan Workshop Nasional Untuk Sekolah Legislatif

Setya Novanto atau Ketua Umum DPP Partai Golkar menjelaskan, para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD merupakan ujung tombak partai dalam memajukan dan memenangkan Golkar dalam setiap pemilu.

Oleh karena itu, anggota DPRD dihimbaukan agar terus mengasah ketajaman wawasan dan pengetahuannya serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya supaya dapat menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik, apakah fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

“DPRD merupakan kepanjangan tangan partai. Mereka merupakan panglima-panglima partai yang siap memenangkan partai dan menjadi ujung tombak di lapangan,” kata Novanto dalam siaran pers yang diterima.

Dibidang legislasi, Novanto menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dalam pembuatan Perda. Dia mencontohkan buruknya kualitas Perda-perda yg direvisi oleh pemerintah pusat, seperti 3143 Perda yang tidak pro investasi dan menghambat perekonomian di daerah.

“Kader-kader Golkar harus mampu membuat Perda yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan di daerah.
Di bidang anggaran, program-program pro rakyat harus diutamakan. Seperti program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar untuk rakyat miskin,” katanya.

Novanto juga memberikan apresiasi kepada Fraksi Partai Golkar DPR yang telah berjuang meningkatkan transfer dana ke daerah menjadi Rp749 triliun (36,8 %). Ini menunjukkan besarnya perhatian Golkar terhadap desentralisasi dan pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita dan membangun Indonesia dari desa dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045.

Ketua Umum Golkar tersebut meminta agar dana Desa yang mencapai 60 triliun benar-benar diawasi supaya tepat sasaran dan dipastikan tidak ada penyimpangan. Sehingga bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Terlebihnya Acara yang diselenggarakan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, dan Wakil Ketua Pertimbangan, Akbar Tanjung.

Ketua Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Golkar Yahya Zaini mengatakan Golkar akan membuat Sekolah Legislatif untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas kader-kadernya di lembaga legislatif, sehingga bisa membangun citra yang positif bagi keberadaan Golkar di tengah-tengah masyarakat.

Golkar harus serius menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi anggota legislatif daerah yang profesional dan handal, karena tantangan yang dihadapi semakin berat dan kian kompetitif.

Novanto menyambut baik pembentukan Sekolah Legislatif tersebut karena akan memperkuat kelembagaan Partai Golkar sebagai pilar utama demokrasi.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Yorrys Nyatakan Aksi Kebangsaan Pada Akhir Tahun

jakarta. Yorrys Nyatakan Aksi Kebangsaan Pada Akhir Tahun. Yorrys Raweyai atau Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar menjelaskan, Aksi Kebangsaan Indonesia di Jalan Sudirman – Thamrin, Jakarta, Minggu 4 besok, hanyalah refleksi akhir tahun.

Yorrys Nyatakan Aksi Kebangsaan Pada Akhir Tahun
Yorrys Nyatakan Aksi Kebangsaan Pada Akhir Tahun

Acara itu sendiri diinisiasi oleh partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

“Refleksi akhir tahun, kemudian ada pagelaran budaya. Ada 10 panggung sepanjang Thamrin-Sudirman. Itu jadi diawali pembukaan menyanyikan Indonesia Raya kemudian pagelaran budaya itu sampai jam 11.00, acaranya dari jam 08.00,” ujar Yorrys kepada Liputan6.com di Jakarta.

Yorrys memastikan, kader Partai Golkar dan partai pendukung pemerintah lainnya melakukan aksi kebangsaan. Tidak hanya itu, untuk pengikutnya oleh ormas-ormas dan tokoh-tokoh agama.

“Enggak ada (tujuan khusus), refleksi akhir tahun aja dengan pagelaran budaya. Jadi bukan demo, bukan apa, enggak ada tuntutan apa-apa, mensyukuri aja,” jelas Yorrys.

Dalam surat DPP Partai Golkar tertanggal 29 November tersebut, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I, berdasarkan arahan Ketua Umum Bidang PP Indonesia dan ditindaklanjuti Rapat Koodinasi Internal Partai Golkar yang dihadiri Ketua DPD dan FPG Jabodetabek, menyetujui ambil peran dalam rencana Aksi Kebangsaan Indonesia 4 Desember di Jalan Sudirman – MH Thamrin.

Selain itu, Golkar juga akan mengerahkan 120.000 kader dan simpatisan dari DKI Jakarta dan Jabar untuk ambil bagian di kegiatan tersebut.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber