Jakarta. Penawaran Posisi Golkar pada Akom. Dalam memberikan kursi Ketua DPR kembali kepada Setya Novanto, Ade Komarudin ikhlas untuk menyerahkannya. Oleh karena itu, Partai Golkar pun akan memberikan posisi untuk pria yang karib disapa Akom ini.
“Kesepakatan memberikan tempat terhormat bagi dia (Akom). Dia boleh pilih, ke dalam atau luar. Kita tawarkan bisa ke DPP, fraksi,” ungkap Yorrys saat dihubungi di Jakarta.
Yorrys juga menjelaskan, Tak hanya ke dalam DPP atau Fraksi Partai Golkar saja, ia juga bisa mendapat jabatan kenegaraan.
“Bisa keluar, bisa jabatan kenegaraan seperti Dubes, BPK, OJK, itu jadi tugas partai mengkomunikasikan,” jelas Yorrys.
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga menyebut kalau Akom nantinya diberikan posisi sebagai balasan atas sikap ‘legowo’ nya menerima diganti dari Ketua DPR. Idrus menyebut, ada banyak proyeksi jabatan untuk Akom. Karena menurutnya, posisi Akom akan diputuskan oleh DPP Golkar.
“Tidak etis kalau saya mengatakan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi yang pasti, selaku Sekjen saya akan habis-habisan memperjuangkan Akom pada posisi,” ucap Idrus Marham ditambahnkan.
Jakarta. Keyakinan Idrus Agar Partai Lain Memahami Keputusan Golkar. Seperti yang di jelaskan oleh Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar, ia meyakini fraksi-fraksi yang ada di DPR akan memahami dan saling menghargai apa yang menjadi keputusan sesama partai politik khususnya terkait pergantian ketua DPR.
“Paket fraksi dalam UU MD3 dan tata tertib jelas, sehingga kami yakin teman-teman di partai politik dan fraksi sebagai mitra kami pasti akan pahami dan saling menghargai sesama partai politik,” kata Idrus di gedung DPR, Jakarta.
Ia mengatakan tidak dalam posisi untuk mengomunikasikan pergantian ketua DPR dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Ia hanya meyakini para anggota DPR pasti memahami aturan yang ada.
“Kami bertemu dengan Pak Surya Paloh, Bu Megawati, Pak Zulkifli Hasan dan melakukan komunikasi dengan prinsip saling menghargai,” ujar Idrus.
Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah secara bulat dan aklamasi akan melakukan pergantian ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setya Novanto. Terkait keputusan ini, Partai Golkar telah mengirim surat kepada Fraksi Golkar di DPR dan pimpinan DPR.
Jakarta. Rencana Wanbin Golkar Soal Kembalikan Setnov Ketua DPR. Aburizal Bakrie atau biasa disebut ical dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Golkar mengatakan soal pengembalian posisi Setnov sebagai ketua DPR. Sebenarya pada penyerahan posisi tersebut ical sempat keberatan. dan akhirnya, Ical merestui Ketua Umum Golkar itu kembali menjabat sebagai ketua DPR.
Hal lain dari Yorrys Raweyai atau Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Golkar menjelaskan, dirinya dan Idrus Marham (Sekjen Golkar) memberi argumentasi yang akhirnya membuat Ical menerima keputusan pergantian Akom.
“Kemarin dari pembina ada 15, DPP 12 orang. Kita beri argumentasi, kasih pandangan. Sampai kesepakatan menerima itu. Yang bicara sekjen (Idrus Marham) dan saya,” ungkap Yorrys saat dihubungi di Jakarta.
Soal gugatan tentang penggantian Akom, Yorrys, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar tidak mempermasalahkan. Namun sebagai ketua umum partai, Setnov dirasa akan sulit konsenterasi apabila merangkap jabatan. Apalagi tahun depan dianggap sebagai tahun politik, akan ada banyak pembahasan undang-undang dan berbagai situasi politik lainnya.
Anggapan dari Ical untuk Ketua DPR harus fokus. DPP Golkar pun menjamin Setnov siap menjalankan tugas dengan baik karena konsolidasi internal usai adanya dualisme telah dilakukan enam bulan belakangan secara intensif.
“Saya pikir pertimbangannya obyektif. Sebagai ketum partai, konsolidasi internal total sudah enam bulan secara intensif. Masalah internal bisa dilakukan bersama struktur yang ada di DPP, bisa menunjang dia. Jadi dia (Setya Novanto) bisa lebih fokus pada DPR juga,” ujar Yorrys.
Diatur Bersama Ketua Harian.
Yorrys menyatakan, Setnov kan tetap menjalankan tugas sebagai Ketum Golkar. Sistem pembagian tugas nantinya akan diatur bersama Ketua Harian dan petinggi di DPP lainnya.
“Pak Idrus menjelaskan soal itu (kepada Ical), saya memperkuat soal mekanisme yang sudah kita lakukan sampai pleno,” ujar Yorrys.
Terlebihnya, pengakuan Yorrys, Dewan Pembina dan dewan-dewan lainnya sempat kaget dengan rencana pergantian Ketua DPR yang diumumkan tanpa ada konsultasi terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah pertemuan kemarin dan DPP memberi argumentasi, Ical yang juga merupakan mantan Ketum Golkar itu akhirnya menerima.
“Ini soal cara, yang menurut mereka itu etika. Kenapa tidak bicarakan dulu dan langsung diputuskan ke pleno. Mereka kaget. Akhirnya kita jelaskan. Proses sudah dilakukan setelah setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi),” jelas Yorrys.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar menggelar pertemuan tertutup selama 2 jam 45 menit di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam beberapa keputusan dari pertemuan tersebut telah dihasilkan. Satu di antaranya adalah setuju mengembalikan kursi ketua DPR dari Ade Komarudin ke tangan Setya Novanto.
“Wanbin dan DPP menyetujui Ade Komarudin akan digantikan Pak Novanto,” ucap Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Jakarta. Golkar Perjuangkan Jabatan Terhormat Untuk Akom. Idrus Marham atau yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, memastikan akan memperjuangkan jabatan yang tak kalah terhormatnya dari Ketua DPR untuk Ade Komarudin (Akom).
Kebijakan Partai Golkar yang diterima Akom dengan lapang dada, dengan siap meninggalkan posisi Ketua DPR, menjadi pertimbangan tersendiri.
“Saya secara pribadi teman Akom dan saya tahu Akom. Dengan sikap penerimaan Akom terhadap kebijakan partai dan sikap legowo, itu menjadi modal politik saudara Akom yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Golkar tentang proyeksi posisi yang akan kita perjuangan dan ditempatkan ke depan,” kata Idrus di gedung DPR, Jakarta.
Idrus menjelaskan, banyak posisi yang tidak kalah terhormatnya dengan ketua DPR. Apalagi Akom selama ini menunjukkan dedikasi, kemampuan, dan sikap kenegarawanannya.
“Kan banyak proyeksi. Banyak, nanti semua itu akan diputuskan di DPP Partai Golkar. Tidak etis kalau saya mengatakan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi yang pasti, selaku sekjen saya akan habis-habisaan memperjuangkan Akom,” kata Idrus.
Tidak hanya itu, Idrus juga mengatakan bahwa DPP Golkar juga akan tetap melakukan pembicaraan dengan Akom. Misalnya ketika ada posisi yang dipertimbangkan, tapi Akom tidak merasa nyaman maka akan dicari hingga ditemukan kesepakatan yang bersama.
“Itu janji saya secara pribadi. Dan tentu ini menjadi keputusan DPP Partai Golkar,” kata Idrus.
Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah secara bulat dan aklamasi akan melakukan pergantian ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setya Novanto. Terkait keputusan ini, Partai Golkar telah mengirim surat kepada Fraksi Golkar di DPR dan Pimpinan DPR.
Jakarta. Pertemuan Zulkifli Hasan Dengan Setya Novanto di Kantor DPP Golkar. Zulkifli Hasan atau Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menemui Ketua Umum Golkar Setya Novanto di kediamannya Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Seperti yang diketahui, Pada Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut, disambut dengan Novanto beserta pengurus Partai Golkar, Yorrys Raweyai, Roem Kono, Robert Kardinal, Idrus Marham dan Nurul Arifin.
Terlebihnya, Sementara Zulkifli didampingi oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dan Ketua DPP PAN Yandri Susanto.
Kendati demikian, seperti yang di jelaskan oleh Novanto, pertemuannya tersebut sudah dijadwalkan sejak lama. Dia menambahkan, silaturahmi itu dalam rangka menguatkan bersama dalam politik kebangsaan dengan situasi nasional yang saat ini berkembang.
”Kita harapkan bisa bersama-sama menjalankan pesan damai mulai dari tingkat pusat daerah maupun di tingkat kabupaten, kecamatan bahkan di kelurahan,” ujar Novanto sebelum pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan akan membahas stabilitas ekonomi dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Apalagi pertumbuhan ekonomi di atas 50% sehingga diharapkan terus naik. Semua ini bisa terjalin apabila dalam stabilitas ekonomi kita bisa bersama-sama membangun kepentingan bangsa dan negara,” ujar Zulkifli.
Dia mengatakan, Partai Golkar dan PAN bersama-sama mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Dalam pemerintahan apa yang kita dukung ini bersama-sama untuk bisa kita wujudkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia,” imbunya.
Jakarta. Alasan Golkar Jadikan Setnov Ketua DPR Lagi. Seperti yang dijelaskan oleh Yorrys Raweyai atau Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar, wacananya tersebut menjelaskan Setya Novanto atau Setnov kembali ke kursi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin bukan karena kinerjanya yang buruk. Melainkan, ini merupakan wibawa partai berlambang pohon beringin itu.
“Jadi bukan mengganti karena ada masalah, tapi mengembalikan yang kebetulan sekarang dia (Setya Novanto) ketum partai. Ini kan soal wibawa partai aja, Ade enggak ada salah apa-apa, ini soal etika dan wibawa partai,” ucap Yorrys Raweyai di Jakarta.
Dia menyebut kala itu mundurnya Setnov dari Ketua DPR karena kasus “Papa Minta Saham”. Sesuai dengan kesepakatan DPP Golkar, saat itu Novanto pun mundur dari Ketua DPR digantikan oleh Ade Komarudin yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di Parlemen.
“Nah proses yang berlangsung itu ada dua. Satu proses politik melalui Dewan Kehormatan DPR (MKD) dan proses hukum yang kemudian bulan Oktober keluar keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa dia (Novanto) tidak bersalah, juga dari MKD DPR,” ia memaparkan.
Kemudian, lanjut Yorrys, pada 8 November 2016, dalam agenda internal diwacanakan bahwa Novanto kembali menjadi Ketua DPR karena sekarang adalah Ketua Umum Partai Golkar.
“Nah, apakah kita kembalikan posisi Novanto seperti semula atau gimana, wacana itu berkembang kemudian, tadi kita putuskan dalam pleno. Sekarang tinggal bagaimana DPP maupun fraksi untuk melakukan lobi politik. Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Setya Novanto seperti semula,” dia menerangkan.
Seperti yang di jelaskan Yorrys, dalam keputusan pleno ini akan dibawa pada Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan Partai Golkar.
“Kemudian kita menugaskan kepada fraksi di DPR untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan. Ada pimpinan dewan, pimpinan fraksi, kemudian tugas DPP membangun komunikasi dengan internal, ada Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan,” ujar Yorrys.
Untuk posisi Ade Komarudin, Yorrys mengatakan akan dibicarakan dalam internal partai. Karena yang penting saat ini, kata dia, ada kesepakatan untuk mengembalikan posisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali seperti semula.
“Ada keinginan dan berangkat saat kita ratas (rapat terbatas) pada 8 November pascaputusan MK, kita minta kajian ke Dewan Pakar, bagian hukum kita dan berkembang kita sepakati di pleno, setuju diwacanakan (Novanto kembali jadi Ketua DPR) tidak serta-merta, tapi kita bangun kondisi ke dalam dan keluar,” mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar itu memungkasi.
Jakarta. Golkar Tetap Dukung Ahok Kendati Dalam Proses. Saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan dalam kasus dugaan penistaan agama, diterima legawa oleh partai-partai pendukungnya. Partai tersebut adalah di antaranya adalah Partai Nasdem dan Golkar.
seperti yang dijelaskan oleh Ketum Golkar Setya Novanto, partainya bersama Nasdem menerima dan menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian. Begitu juga penetapan tersangka kepada Ahok.
“Kita kawal terus apa pun hasilnya. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para ulama untuk mengawal proses hukum yang dibuka secara transparan,” kata Setnov usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Untuk dukungan terhadap pasangan Ahok-Djarot, Setnov menjelaskan Golkar bersama Nasdem tetap mendukung pasangan tersebut, meskipun calon gubernur bernomor urut 2 itu telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
“Apa pun hasilnya, kita terima dengan sebaik-baiknya. Kami dari Golkar tetap konsisten mendukung (Ahok-Djarot). Secara undang-undang pun itu partai politik harus tetap mendukung,” tandas Setnov.